Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Presiden Minta Respons Cepat
Lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa dan Bali kini telah menyumbang 54 persen dari total kasus baru secara nasional.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·5 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Lonjakan kasus Covid-19 terjadi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons dengan cepat. Lonjakan kasus di luar Jawa dan Bali ini kini telah menyumbang 54 persen dari total kasus baru secara nasional.
Tercatat angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada Minggu (25/7/2021) sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional, kemudian per Minggu (1/8/2021) naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru secara nasional. Kenaikan masih terus terjadi dan tercatat pada Jumat (6/8/2021) yang naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.
”Hati-hati kenaikan dalam dua minggu ini,” ujar Presiden Jokowi dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (7/8/2021).
Selanjutnya, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu jajaran pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari lonjakan kasus di luar Jawa dan Bali. ”Karena kecepatan itu ada di situ,” kata Presiden Jokowi.
Lima provinsi kenaikan kasus paling tinggi hingga Kamis (5/8/2021) meliputi Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, serta Riau dengan 13.958 kasus aktif. Selisih satu hari pada Jumat (6/8/2021), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, dan Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif.
Hanya dua provinsi di luar Jawa dan Bali yang untuk sementara kasus aktifnya turun, yaitu di Kalimantan Timur dan Papua.
”Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus aktif), tanggal 1 Agustus. (Tanggal) 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 (Agustus) 608 kasus baru. Tanggal 4 (Agustus) 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat,” ujar Presiden Jokowi .
Tiga strategi
Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang, menurut Presiden Jokowi, penting untuk segera dilakukan. Berkaca dari pengalaman penanganan di Jawa-Bali, tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.
Strategi pertama yang terkait dengan pembatasan mobilitas masyarakat. ”Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting, ini gubernur semua harus tahu, pangdam, dan kapolda, semua harus tahu. Artinya, mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu,” kata Presiden Jokowi.
Sebagai strategi kedua, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan. Mereka yang memiliki kasus positif harus dipisahkan sehingga kasus Covid-19 tidak menyebar luas.
”Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau enggak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, ditracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua,” ucapnya.
Untuk strategi ketiga, Presiden Jokowi menginstruksikan agar pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Presiden meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum, seperti gedung olahraga, balai, dan sekolah. ”Diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter.
”Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), terutama dalam penanganan pasien. pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine, tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” kata Presiden Jokowi.
Kecepatan vaksinasi
Selain tiga strategi tersebut, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa kecepatan vaksinasi yang harus didukung semua pihak juga menjadi kunci dalam penanganan Covid-19.
Untuk itu, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin. Jangan ada stok vaksin yang disimpan terlalu lama.
”Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena, kecepatan ini juga akan memberikan proteksi kepada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” ujarnya.
Sebelum pemaparan dari Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto melaporkan bahwa rapat terbatas yang berlangsung virtual tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPB, 20 gubernur, serta 15 bupati/wali kota yang semuanya masuk ke dalam PPKM level 4. Hanya Gubernur Kepulauan Riau yang kehadirannya diwakilkan.