PPKM Darurat, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sosial
Pemerintah telah berkoordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos selama PPKM darurat. Bansos terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemberlakuan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali dari 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Selama pemberlakuan PPKM darurat, pemerintah berjanji akan melindungi kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Penyaluran bantuan sosial selama PPKM darurat akan dipercepat.
Keterisian tempat tidur saat ini melebihi puncak keterisian pasca-liburan Natal dan Tahun Baru lalu. Namun, pemulihan ekonomi justru menunjukkan keberhasilan hingga pertengahan tahun 2021.
”Ekonomi Indonesia diharapkan bisa pulih lebih cepat dari sebelumnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan dalam jumpa pers virtual yang juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (1/7/2021).
Menurut Luhut, Presiden sudah memintanya untuk menyiapkan implementasi PPKM Darurat Jawa Bali sejak dua hari lalu. Hal ini karena jumlah kasus positif Covid-19 mengalami lonjakan selama satu pekan terakhir. ”Jangan sampai rakyat menderita berkelanjutan. Kami tadi sudah rapat mengenai bansos. Jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini, keadaan terjadi lonjakan lagi. Banyak ketidaktahuan kita tentang Covid-19 ini,” ujar Luhut.
Seiring kenaikan kasus harian Covid-19 yang terjadi luar biasa per Juni, pemerintah kemudian sepakat bahwa bantuan sosial harus digulirkan kembali setelah Juni ini. ”Ibu Risma (Menteri Sosial), Menkeu, Gubernur BI, dan beberapa teman lain sudah bertemu dan sepakat bantu lagi,” tambah Luhut.
Menurut Luhut, data juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi telah terjadi hingga pertengahan 2021. Data dari BPS menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan ekonomi. Indikator perekonomian, seperti Purchasing Manager Index untuk manufaktur dan nilai ekspor, menunjukkan geliat optimisme dari para pelaku usaha.
Pemulihan ekonomi ini dinilai menjadi indikator yang menunjukkan keberhasilan dari langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi. Lewat penyaluran bansos bagi masyarakat menengah ke bawah, dampak PPKM darurat akan dimitigasi dan ekonomi dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya.
”Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial selama PPKM darurat. Terutama untuk melindungi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Presiden menekankan harus benar-benar dilindungi,” ucap Luhut.
Idul Adha
Tito menambahkan, pemerintah juga sudah akan menyiasati potensi kerumunan yang diprediksi akan terjadi menjelang Idul Adha pada 20 Juli mendatang. Pemerintah akan menggelar rapat khusus terkait perayaan Idul Adha yang berlangsung pada masa pemberlakuan PPKM darurat. ”Harus dilakukan dengan langkah tegas dan ketat. Kalau tidak dilakukan, akan menekan pada ekonomi,” tambah Tito.
Jika angka kasus harian Covid-19 dan tingkat keterisian kamar RS atau BOR hampir penuh, otomatis masyarakat akan panik dan akan diikuti dengan konstraksi ekonomi. ”Lebih baik kita melandaikan dengan tegas dan kita lakukan dengan sangat serius tiga minggu ini. Bagaimana setelah tiga minggu? Akan dievaluasi,” tambah Tito.
Tito menegaskan bahwa akan lebih baik jika masyarakat Indonesia bersakit-sakit selama tiga minggu PPKM Darurat daripada berlandai-landai dan kemudian kasusnya tidak turun. ”Terpaksa diperpanjang lagi, konstraksi ekonomi akan makin terasa. Tiga minggu ini langkah-langkah tegas dengan segala kolaboratif, kekompakan,” ucapnya.
Demi menjaga kondisi yang kondusif, pemerintah juga melindungi sektor kritikal, antara lain, tentang kesiapan logistik makanan dan minuman serta obyek vital nasional. Sektor kritikal, seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan minuman, dan penunjangnya, akan tetap berjalan normal dengan kebijakan 100 persen WFO, dengan protokol kesehatan secara ketat.
Sebelumnya, pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 yang digelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021), Presiden Jokowi menyebut bahwa untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional, caranya adalah menekan angka Covid-19 hingga sepenuhnya hilang dari Indonesia.
Dari indikator perekonomian, seperti Purchasing Manager Index untuk manufaktur, Presiden Jokowi menyebut ada geliat optimisme dari para pelaku usaha.
”Kalau melihat angka-angka, misalnya Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ,” ujarnya.
Dari sisi suplai juga sama, yakni produksi mulai menggeliat. Ekspor juga tumbuh 58 persen yang dibarengi dengan tumbuhnya impor bahan baku sebesar 79 persen. Sementara impor barang modal tumbuh 35 persen. Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen. Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu pada Februari berada pada angka 85 persen, sekarang sudah mencapai 104,4 persen.
Presiden optimistis bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh positif di kuartal kedua tahun 2021. ”Kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh, insya Allah, kurang lebih 7 persen,” ucapnya.