Akses setiap perusahaan pada vaksin gotong royong diperlukan agar tujuan kekebalan komunitas bisa tercapai. Soal harga masih dirasa menjadi faktor yang memberatkan vaksinasi gotong royong.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
Kompas
Vaksinasi gotong royong mulai dilaksanakan pada Selasa (18/5/2021). Vaksinasi ini diperuntukkan bagi karyawan dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.
JAKARTA, KOMPAS – Vaksinasi gotong royong yang akan mulai berjalan dikhawatirkan tidak tepat sasaran karena tingkat keterjangkauan perusahaan masih rendah. Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang besaran harga vaksin yang telah ditetapkan agar semakin banyak perusahaan yang mampu mengakses vaksin tersebut.
Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (Iakmi) Ede Surya Darmawan di Jakarta, Senin (17/5/2021) menyampaikan, vaksinasi gotong royong yang dilakukan secara meluas diharapkan dapat mendorong percepatan capaian kekebalan komunitas (herd immunity) untuk melawan penularan Covid-19. Karena itu, keterjangakauan untuk mengakses vaksin ini amat penting.
“Jangan sampai vaksin ini menjadi barang privat yang hanya bisa didapatkan oleh segelintir kelompok saja yang memiliki uang. Untuk vaksinasi gotong royong, jangan sampai vaksin ini hanya bisa dijangkau oleh perusahaan besar sementara tidak pada perusahaan kecil. Akibatnya, herd immunity tidak akan tercapai,” ujarnya.
Ede menuturkan, subsidi silang bisa diberlakukan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong sehingga harga vaksin bisa disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Tujuan pelaksanaan vaksinasi bisa diperoleh jika semakin banyak orang yang dapat mengakses vaksin. Dengan jumlah vaksin yang terbatas, pemberiannya pun harus dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Menurut dia, vaksinasi gotong royong perlu diprioritaskan pada karyawan dengan risiko penularan yang tinggi, misalnya karyawan yang bekerja dengan tingkat mobilitas tinggi dan harus bertemu dengan banyak orang. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi juga harus dipastikan dilaksanakan di daerah yang masuk dalam zona risiko tinggi.
Untuk vaksinasi gotong royong, jangan sampai vaksin ini hanya bisa dijangkau oleh perusahaan besar sementara tidak pada perusahaan kecil. Akibatnya, herd immunity tidak akan tercapai.
Vaksinasi gotong royong merupakan vaksinasi yang dilakukan kepada karyawan/karyawati, keluarga, ataupun individu yang termasuk dalam keluarga karyawan. Adapun pendanaan vaksinasi gotong royong akan ditanggung atau dibebankan kepada badan hukum/ badan usaha tempat karyawan tersebut bekerja.
Pemerintah secara resmi telah menetapkan harga pembelian vaksin untuk vaksinasi gotong royong sebesar Rp 879.140. Rinciannya, harga tertinggi untuk vaksin per dosis sebesar Rp 321.660 dan tarif layanan vaksinasi tertinggi sebesar Rp 117.910 per dosis. Sementara, vaksin Sinopharm yang saat ini digunakan untuk vaksinasi gotong royong harus diberikan dua dosis.
Kompas/Raditya Helabumi
Antrean para peserta vaksinasi Covid-19 massal bagi pelaku usaha perdagangan di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta Pusat, Senin (3/5/2021). Vaksinasi bagi pelaku bisnis di pertokoan dan mal termasuk para karyawan toko menjadi salah satu upaya dalam mengendalikan penularan Covid-19 dan mendorong sektor ekonomi yang terimbas pandemi.
Membebani
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, harga yang ditetapkan ini relatif mahal jika dibandingkan dengan vaksinasi program. Harga vaksinasi gotong royong akan membebani pengusaha, terlebih bagi pengusaha yang memiliki banyak pekerja atau pengusaha pada sektor padat karya.
Dengan besaran tersebut akan ada banyak perusahaan yang enggan mengadakan vaksinasi gotong royong untuk karyawannya. Akibatnya, pelaksanaan vaksinasi akan terkendala.
Menurut dia, vaksinasi gotong royong memang penting bagi pengusaha untuk melindungi pekerjanya. Namun, kepastian cash flow tetap menjadi prioritas bagi pengusaha. Saat ini, masih banyak pengusaha yang terdampak Covid-19 sehingga kondisi keuangan perusahaan belum sepenuhnya pulih.
“Pemerintah seharusnya meninjau ulang biaya vaksinasi gotong royong yang telah ditetapkan tersebut. Biaya tersebut sangat mahal. Biaya penyuntikan senilai RP 117.910 per dosis sebaiknya digratiskan agar biaya bisa ditekan dan lebih banyak pengusaha yang membeli vaksinasi gotong royong,” ucap Timboel.
Ia berpendapat, jika harga vaksinasi gotong royong terlalu mahal, hanya sedikit pengusaha yang akan membeli. Dengan begitu, hanya sedikit pekerja yang bisa divaksinasi. Vaksin yang tidak terjual pun akhirnya justru dijual untuk masyarakat umum yang mampu membeli.
Kompas/Raditya Helabumi
Vaksinator menyiapkan dosis vaksin saat vaksinasi Covid-19 massal bagi pelaku usaha perdagangan di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta Pusat, Senin (3/5/2021). Vaksinasi bagi pelaku bisnis di pertokoan dan mal termasuk para karyawan toko menjadi salah satu upaya dalam mengendalikan penularan Covid-19 dan mendorong sektor ekonomi yang terimbas pandemi.
“Saya kira tidak masalah kalau dibeli orang mampu daripada mubazir. Namun tujuan vaksinasi gotong royong untuk kesehatan pekerja dan meningkatkan produktivitas pekerja tidak akan tercapai. Dengan harga yang mahal, vaksin hanya akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang kaya,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, harga vaksin dan tarif layanan untuk vaksinasi gotong royong ditetapkan melalui berbagai pertimbangan dan konsultasi dengan banyak pihak. Adapun sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, para aahli dan akademisi, ahli profesi, dan penegak hukum.
