logo Kompas.id
Politik & HukumKemudahan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 Jangan Disalahgunakan

Kemudahan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 Jangan Disalahgunakan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, KPK bersama LKPP dan BPKP akan mengawasi pengadaan barang dan jasa untuk penanganan wabah Covid-19.

Oleh PRAYOGI DWI SULISTYO
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar (kedua dari kiri) didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) menyaksikan barang bukti dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KPK mengingatkan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 harus sesuai aturan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 dimudahkan. Sejumlah pihak pun mengingatkan agar kemudahan itu tak disalahgunakan menjadi lahan korupsi. Jika sampai anggaran bencana dikorupsi, pelakunya akan diancam dengan hukuman terberat, yaitu hukuman mati.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Andy Martanto mengatakan, dalam kondisi darurat seperti yang terjadi saat ini ketika Covid-19 mengancam, pejabat pembuat komitmen (PPK) bisa langsung memilih dan menunjuk penyedia barang.

Editor: Antonius Ponco Anggoro
Bagikan
Memuat data..