Atasi Konflik Gajah dengan Manusia

Kompas

Munip dan Sudiono berangkat patroli dengan gajah bernama Agam dan Bery di Tegal Yoso, Kecamatan Purbolingo, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (15/10/2011). Patroli setiap hari dilakukan untuk mengantisipasi masuknya gajah liar ke perkampungan warga yang sering menimbulkan konflik.Kompas/Lucky Pransiska

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Tim Elephant Respon Unit (ERU) di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dinilai penting untuk membantu penanganan konflik antara gajah dan manusia. Sedikitnya telah terjadi 62 kali konflik antara gajah dan manusia di kawasan TNBBS tahun ini.

Kepala Seksi Wilayah III Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Teguh Ismail mengatakan, usulan pembentukan tim ERU di kawasan TNBBS itu mengemuka dalam rapat penguatan kordinasi penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar beberapa waktu lalu.

Pembentukan tim penghalau gajah liar itu diharapkan dapat meredam konflik gajah-manusia di Kecamatan Semaka, Tanggamus yang telah berlangsung sejak satu tahun terakhir.

“Selama ini petugas berupaya menangani konflik itu dengan cara menggiring gajah liar yang masuk ke perkampungan warga, pemasangan GPS collar pada gajah liar, dan pelatihan mitigasi konflik oleh warga. Keberadaan tim ERU diharapkan memperkuat upaya penanganan konflik,” kata Teguh, Rabu (6/6/2018), di Bandar Lampung.

Keberadaan tim ERU diharapkan memperkuat upaya penanganan konflik.

Di Kecamatan Semaka, ada sembilan desa berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sembilan desa itu kerap jadi sasaran gajah, yakni Desa Margomulyo, Sedayu, Sukaraja, Way Kerap, Srikaton, Parda Waras, Sidomulyo, Talang Asahan, dan Karang Agung. Konflik itu merusak lebih dari 100 hektar kebun pisang, pepaya, kelapa, nangka, cempedak, dan padi milik warga.

Faktor yang memicu gajah memasuki perkebunan adalah rusaknya habitat inti dan habitat sekitar wilayah inti yang menjadi tempat tinggal gajah. Selain perambahan, habitat sekitar wilayah inti kian rusak karena masifnya aktivitas perkebunan, pertanian, dan pembangunan permukiman warga.

Sebelumnya, penanganan konflik antara gajah dan manusia di TNBBS banyak dibantu Yongki, gajah patroli andalan yang aktif melerai konflik. Sayangnya, gajah jinak itu ditemukan tewas 200 meter dari posko pemantauan TNBBS di wilayah Pemerihan, Lampung Barat, pada September 2015. Sejak itu, upaya penanganan konflik di TNBBS memakai gajah patroli tak berjalan optimal karena kematian Yongki.

Bahkan, petugas pernah mengerahkan empat ekor gajah jinak dari kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, untuk mengatasi konflik gajah dan manusia di Kecamatan Semaka. Namun, upaya itu kurang efisien karena biaya operasional untuk penanganan konflik cukup tinggi. Untuk itu, dibutuhkan tim ERU dan gajah patroli yang bersiaga di TNBBS.

Sunarni Widyastuti selaku Koordinator Regional Sumatran Tiger Project United Nations Development Programme (UNDP)−lembaga yang memfasilitasi penanganan konflik antara satwa liar dan manusia− mengatakan, pemerintah bersama pemerhati satwa juga menyusun rencana kerja penanganan konflik harimau, badak, dan satwa lain. Pelatihan mitigasi konflik bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan yang rentan terjadi konflik jadi prioritas program.

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan dukungan dana untuk penanganan konflik satwa liar. Pasalnya, penanganan konflik antara manusia dan satwa membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Koordinator Lapangan Elephant Respon Unit (ERU) Taman Nasional Way Kambas Nazaruddin mengatakan, konflik antara manusia dan gajah di Semaka sulit dihentikan. Namun, konflik itu dapat dikelola dengan baik jika masyarakat terus mendapat pendampingan dalam penanganan konflik. Dia juga menyakini pembentukan tim ERU di TNBBS dapat memperkuat upaya penanganan konflik.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Duta WWF-Indonesia Chicco Jerikho bermain dengan gajah jinak di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung, Jumat (6/4).

Wisata konservasi

Sementara itu, Conservation Response Unit atau Pusat Mitigasi Konflik Gajah di Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh mulai dikelola menjadi pusat wisata konservasi. Setelah pembenahan infrastruktur, pembenahan dilanjutkan pada penguatan kelembagaan dan penyiapan sumber daya yang terampil.

Kepala BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo di Banda Aceh, Rabu (6/6/2018) mengatakan, pihaknya membentuk kelompok masyarakat sebagai pengelola Conservation Response Unit (CRU) Sampoiniet sebagai pusat wisata gajah. Kelompok itu akan didampingi selama tiga tahun sampai bisa mandiri.

Sapto mengatakan, CRU Sampoiniet sangat layak menjadi pusat ekowisata konservasi gajah. Di sana terdapat empat ekor gajah jinak. Wisatawan dapat merasakan pengalaman baru seperti naik gajah, memberi makanan, dan memandikan gajah. Alam di sekitar CRU juga masih asri.

“CRU ini selain sebagai pusat mitigasi juga sebagai ekowisata. Kalau berhasil dikelola Sampoiniet akan berkembang,” kata Sapto. CRU Sampoiniet terletak di Aceh Jaya dan dapat ditempuh dua jam dari Banda Aceh. Jalan menuju ke CRU belum sepenuhnya teraspal, namun sudah dilakukan pengerasan sehingga cukup mudah dilalui.

Sapto menambahkan, tahun ini BKSDA Aceh dan PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai penyandang dana, menyiapkan tenaga terampil dan menguatkan manajemen kelembagaan untuk pengelolaan CRU sebagai objek wisata konservasi.

Saat ini, BKSDA Aceh menempatkan 12 orang sebagai pengelola CRU Sampoiniet. Mereka terdiri dari ketua, mahout, juru masak, dan staf administrasi. Nantinya, tim itu berkolaborasi dengan warga dalam mengelola CRU.

Manajer Komunikasi Astra Agro Lestari Area Aceh Ridwan Manik menuturkan CRU Sampoiniet berpotensi jadi ekowisata. Astra sejak tahun 2015 sampai 2020 mengucurkan dana respons sosial perusahaan Rp 4,9 miliar. Dana ini dikucurkan dua tahap, pada 2015-2018 Rp 3 miliar dan tahun 2018-2020 sebesar Rp 1,9 miliar. Dana sosial Astra menjadi satu-satunya sumber anggaran pengelolaan CRU Sampoiniet.

Menurut Ridwan pada tiga tahun pertama dana Rp 3 miliar digunakan untuk pembenahan infrastruktur seperti kantor, balai pertemuan, tempat penginapan mahot serta, pakan gajah, logistik, dan upah mahout. Pada tiga tahun kedua,  dana yang disalurkan Rp 1,9 miliar akan dipakai untuk pakan gajah, gaji mahout, logistik, dan pelatihan manajemen kelembagaan.

“Ini bukti kami peduli pada lingkungan. Kami berharap pada tahun 2020 CRU Sampoiniet mandiri tanpa sokongan anggaran dari kami,” ujar Ridwan.

Di Aceh terdapat tujuh CRU yaitu Sampoiniet (Aceh Jaya), CRU Alue Kuyun (Aceh Barat), CRU Trumon (Aceh Selatan), CRU Mila (Pidie), CRU Cot Girek (Aceh Utara), CRU Serbajadi (Aceh Timur), dan CRU Pintu Rime (Bener Meriah). Tiga di antaranya yaitu Sampoiniet, Serbajadi, dan Trumon dibiaya oleh pihak ketiga sedangkan sisa empat unit dibiayai oleh pemerintah provinsi.

Sapto mengatakan kondisi empat CRU yang dibiayai pemerintah masih  memprihatinkan. Logistik dan biaya operasional tim mitigasi konflik amat terbatas. Dari semua CRU, Sampoiniet paling strategis dijadikan objek wisata berbasis konservasi, karena dekat Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, mudah diakses, dan infrastruktur lebih baik.