logo Kompas.id
Politik & HukumPembahasan Dimulai Awal Tahun Depan

Pembahasan Dimulai Awal Tahun Depan

JAKARTA KOMPAS &mdash DPR tengah menyusun naskah akademik untuk penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2018 Penyusunan RUU Penyadapan bertujuan untuk menyamakan aturan dan prosedur penyadapan baik saat penegak

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — DPR tengah menyusun naskah akademik untuk penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2018. Penyusunan RUU Penyadapan bertujuan untuk menyamakan aturan dan prosedur penyadapan, baik saat penegakan hukum maupun keperluan intelijen. Salah satu latar belakang yang mendorong DPR menginisiasi RUU Penyadapan adalah aturan penyadapan yang selama ini dinilai tidak sinkron di lembaga-lembaga penegak hukum saat mengusut kasus terorisme, korupsi, dan narkotika. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, saat dihubungi, Selasa (28/11), mengatakan, DPR dan pemerintah menyepakati RUU Penyadapan masuk daftar RUU prioritas dalam Prolegnas 2018. Saat ini, Komisi III tengah merampungkan naskah akademik yang targetnya selesai 2018. "Awal tahun depan selesai dan semoga langsung bisa dibahas. Kami targetkan pembahasan tak perlu berkepanjangan, setidaknya Juni 2018 bisa disahkan menjadi undang-undang," kata Arsul, salah satu anggota Komisi III yang mengkaji dan menyusun draf RUU. Salah satu poin penting dalam RUU Penyadapan adalah penetapan kebijakan pengaturan penyadapan yang serupa, baik untuk keperluan intelijen maupun penegakan hukum. "Saat ini aturan penyadapan yang terkait proses penegakan hukum berbeda-beda antara satu UU dan UU lainnya. Bisa dilihat dari ketentuan dalam UU Antiterorisme, Narkotika, dan KPK," kata Arsul.Ke depan, tambah Arsul, pengaturan penyadapan cukup dibedakan antara konteks penegakan hukum dan keperluan intelijen. Namun, semua lembaga penegak hukum harus memiliki standar penyadapan yang sama. "Aturannya bagaimana, itu belum bisa dipastikan seperti apa. Justru dalam pembahasan RUU ini, kita harus buka ruang perdebatan dengan mendengarkan masukan publik," ucap Arsul. Secara terpisah, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi pada 2010 atas uji materi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menilai perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur penyadapan hingga tata caranya untuk setiap lembaga. Oleh karena itu, ujar Anggara, undang-undang tersebut sangat dibutuhkan karena belum ada pengaturan yang sinkron soal penyadapan, yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga. Jika pemerintah bersama DPR sepakat memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan tahun depan, Anggara menilai hal itu tepat. "Penyadapan penting karena mencegah penyalahgunaan," katanya. Putusan MK jadi acuanAnggara berharap, saat merumuskan RUU Penyadapan, DPR dan pemerintah menjadikan putusan MK sebagai acuan. Sebelumnya, putusan MK menyebutkan, undang-undang khusus penyadapan setidaknya mengatur prosedur pemberian izin, batas kewenangan penyadapan, dan pihak yang berhak menyadap. Pengadilan, tambah Anggara, diakui sebagai pihak yang penting memberikan izin. Sebab, jika ada kesalahan penyadapan, petugas yang melakukan penyadapan tak bisa disalahkan karena adanya izin tersebut. Keunggulan lain izin pengadilan di antaranya izin tersebut tak bisa digugat. "Apa pun yang diizinkan pengadilan tak bisa digugat, kecuali jika penyadapan melebihi yang diizinkan pengadilan," katanya. Tentang kekhawatiran bocornya rencana penyadapan akibat oknum di pengadilan terlibat, Anggara menepisnya. "Kalau misalnya ketua pengadilan negeri yang berwenang memberi izin diduga terlibat tindak pidana, bisa saja izin penyadapan diminta ke ketua pengadilan tinggi. Kalau ketua pengadilan tinggi yang diduga terlibat, ya minta ke atasnya, yaitu Mahkamah Agung, dan kalau Mahkamah Agung yang diduga terlibat, bisa ke Presiden," kata Anggara lagi.Langkah penyadapan, lanjut Anggara, diharapkan menjadi upaya terakhir yang digunakan oleh aparat hukum mencari alat bukti. (APA/AGE)

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..