RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunda, Keadilan bagi Korban Terhambat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai sebagai ruang aman bagi korban untuk bicara tanpa tekanan untuk menunjukkan bukti. Sayang DPR malah menarik pembahasan RUU tersebut.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Peserta aksi membentangkan poster protes dalam aksi damai memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day) 2020 bersama Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020). Aksi tersebut menuntut pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, serta ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan dunia kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan menarik sejumlah Rancangan Undang-Undang dari Program Legislasi Nasional Tahun 2020, termasuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini dinilai meresahkan karena dapat menghambat proses keadilan dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan RUU usulan DPR yang dibahas sejak 2016. RUU PKS kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Pada rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR kemarin, Selasa (30/6/2020), 13 RUU diusulkan ditarik dari Prolegnas 2020. Pandemi Covid-19 menjadi alasan DPR menurunkan target penyelesaian RUU dalam Prolegnas 2020. RUU yang ditarik dari Prolegnas 2020 dapat dimasukkan kembali ke Prolegnas 2021.

Baca juga: DPR Turunkan Target Prolegnas karena Pandemi Covid-19

Wacana penarikan RUU PKS dari Prolegnas 2020 disayangkan sejumlah pihak. Padahal, RUU PKS diyakini dapat memberikan perlindungan terhadap korban, baik dalam pelayanan, pemulihan, maupun memperjelas hukum yang dapat menjerat pelaku kekerasan seksual. RUU PKS juga diyakini dapat memberi keadilan dan meminimalkan budaya menyalahkan korban (victim blaming).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Peserta aksi membawa tulisan yang meminta masyarakat menghentikan kekerasan seksual saat memperingati Hari Perempuan Internasional di Taman Aspirasi, seberang Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Dalam aksinya mereka menyuarakan sejumlah hal terkait penyetaraan hak perempuan, terutama penghapusan kekerasan dan pelecehan berbasis jender di dunia kerja.

Pengurus Harian Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Indonesia, Budi Wahyuni, mengatakan, RUU PKS sangat dibutuhkan karena perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual masih minim. Wacana penarikan RUU itu dari Prolegnas akan semakin menjauhkan keadilan dan perlindungan yang ingin dicapai.

”Wacana ini sangat memprihatinkan. Kami jadi mempertanyakan komitmen wakil rakyat dan kepedulian mereka terhadap para korban kekerasan seksual,” kata Budi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Kami jadi mempertanyakan komitmen wakil rakyat dan kepedulian mereka terhadap para korban kekerasan seksual.

RUU PKS dinilai sebagai ruang aman bagi korban untuk bicara tanpa tekanan untuk menunjukkan bukti. Dengan sistem peradilan yang ada sekarang, tindak lanjut dari kekerasan seksual sering terkendala oleh bukti, misalnya hasil visum et repertum dan visum psikiatrikum. Hal ini bisa merugikan korban. Sebab, sejumlah kasus tidak dapat dibuktikan dalam bentuk fisik.

Baca juga: Penyusunan Regulasi Penghausan Kekerasan Seksual Terkatung-katung

Mandeknya pengesahan RUU PKS dinilai akan menutup ruang aman tersebut. Hal itu juga akan menghambat edukasi publik tentang pentingnya melindungi korban kekerasan seksual.

Kompas/Priyombodo

Peserta aksi mengenakan pakaian bernada protes dalam aksi damai memperingati Hari Perempuan Sedunia  2020 bersama Aliansi Gerakan Perempuan Antikekerasan (Gerak Perempuan) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020).

”Selama ini, perempuan kerap diposisikan sebagai penyebab kekerasan seksual. Misalnya, perempuan disalahkan karena dianggap membangkitkan hasrat seksual laki-laki. Hal ini dianggap sebagai ’kelaziman’ dan tidak bisa dibenarkan. Rape culture (budaya perkosaan) dan victim blaming (menyalahkan korban) tidak boleh dilanggengkan karena melanggar hak asasi dan merendahkan martabat korban. Itu sebabnya RUU PKS dibutuhkan,” kata Budi.

Ketinggalan zaman

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah Tardi mengatakan, hukum yang ada sekarang sangat terbatas untuk mendefinisikan kekerasan seksual berserta kriminalisasinya. Yang termasuk dalam kekerasan seksual menurut hukum ialah pemerkosaan, pencabulan, dan persetubuhan.

”Definisi kekerasan seksual sangat sempit seperti di abad ke-18. Banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan karena hukum yang berlaku belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang saat ini. Bisa saja pidana untuk pelaku tidak sebanding dengan penderitaan korban,” kata Siti.

Kompas/Priyombodo

Aktivis perempuan mengenakan riasan berbentuk tangan diwajahnya dalam aksi damai memperingati Hari Perempuan Sedunia  2020 bersama Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2020).

Perlindungan hukum terhadap korban pun dinilai tidak progresif dengan perubahan zaman. Siti mencontohkan, selama ini suatu kasus baru bisa disebut pemerkosaan jika ada kekerasan, ancaman kekerasan, serta penetrasi alat kelamin. Di sisi lain, pemerkosaan di masa kini bisa didefinisikan sebagai tindakan yang tidak didasari persetujuan (consent) pihak terkait.

Baca juga: Bela dan Tuntas Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan mencatat, ada 46.698 kasus kekerasan seksual sepanjang 2011-2019. Kasus ini terjadi terhadap perempuan, baik di ranah privat maupun publik.

Selama ini, perempuan kerap diposisikan sebagai penyebab kekerasan seksual. Misalnya, perempuan disalahkan karena dianggap membangkitkan hasrat seksual laki-laki. Hal ini dianggap sebagai ’ ’kelaziman’ dan tidak bisa dibenarkan.

Sepanjang 2018 hingga Januari 2020, ada 115 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan. Pelaku kekerasan seksual berasal dari beragam latar belakang, termasuk pejabat publik. Pelaku terbanyak yang dicatat Komnas Perempuan pada periode ini adalah aparatur sipil negara (26 kasus), polisi (20 kasus), guru (16 kasus), dan aparat militer (12 kasus).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Polisi menghadirkan dua tersangka saat pengungkapan kasus kejahatan perdagangan orang dan perlindungan anak dengan korban tiga anak dibawah umur di Markas Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020). Kejahatan kekerasan dan perdagangan anak tersebut dilakukan di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan. Para korban ditawarkan untuk melayani transaksi seksual melalui aplikasi Michat. Polisi menahan enam tersangka dalam kasus tersebut.

”Saya harap DPR melihat perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi sekarang. Saya juga berharap agar RUU PKS kembali dibahas dengan mengedepankan kepentingan korban,” ucap Siti.

Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus AT Napitupulu mengatakan, RUU PKS sangat penting untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai RUU prioritas 2020. Sebab, penanganan korban kekerasan seksual tergolong kompleks sehingga butuh peran negara.

”Jika negara menyerah karena kesulitan itu, korban akan menjadi korban untuk kesekian kali,” kata Erasmus melalui keterangan tertulis.