Jaksa Agung Ingin Pertemuan Tripartit dengan DPR dan Komnas HAM

Proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu terkendala oleh adanya perbedaan pemahaman antara Komnas HAM dan Kejagung. Jaksa Agung ST Burhanuddin minta Komisi III DPR memfasilitasi pertemuan dengan Komnas HAM.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi diam Kamisan ke-619 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Aksi yang menyuarakan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM tersebut juga menegaskan bahwa Tragedi Semanggi I dan Semanggi II merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan.

JAKARTA, KOMPAS — Masih adanya perbedaan pendapat antara Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat membuat upaya penanganan kasus-kasus tersebut terkendala. Untuk menjembatani perbedaan itu, Kejagung meminta Komisi III DPR memfasilitasi pertemuan antara Kejagung dan Komnas HAM.

Pertanyaan tentang penyelesaian kasus HAM berat masa lalu itu mengemuka dalam rapat kerja antara Kejagung dan Komisi III DPR, Senin (29/6/2020), di Jakarta. Sejumlah anggota Komisi III DPR mempertanyakan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat oleh Kejagung.

Ada kendala perbedaan pemahaman antara Kejagung dan Komnas HAM dalam penanganan kasus-kasus HAM berat.

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, ada kendala perbedaan pemahaman antara Kejagung dan Komnas HAM dalam penanganan kasus-kasus HAM berat.

”Berkaitan dengan kasus HAM berat, kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus itu sepanjang memenuhi syarat formil. Sesuai dengan kesimpulan rapat sebelumnya, kami memang perlu rapat untuk mempertemukan kami dengan Komnas HAM sehingga kami bisa memberikan suatu pendapat, mungkin juga pandangan-pandangan. Dengan demikian, akan ada kesepahaman antara kami dan Komnas HAM. Itu yang kami harapkan untuk ditindaklanjuti,” kata Burhanuddin dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Herman Hery.

Baca juga : Sudah 22 Tahun, Kasus Kerusuhan Mei 1998 Belum Juga Dituntaskan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sukarelawan Jaringan Solidaritas Korban untuk Kekerasan mengikuti aksi diam Kamisan ke-617 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Aksi Kamisan yang menyuarakan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut telah memasuki tahun ke-13. Aksi Kamisan pertama kali berlangsung pada 18 Januari 2007.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari, mengatakan, pihaknya berharap masih ada kesungguhan dari Kejagung untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat. ”Tolong berkomunikasi dengan Komnas HAM supaya bisa duduk bersama dan membahas dengan mendalam, detail, terkait kebutuhan-kebutuhan Kejagung dan supaya tidak saling lempar yang tidak ada ujungnya,” katanya.

Burhanuddin menyampaikan, Kejagung menginginkan ada pertemuan antara Kejagung dan Komnas HAM. Alasannya, selama ini ada perbedaan tentang pemberkasan. Pertemuan yang difasilitasi Komisi III DPR itu diharapkan bisa menemukan titik temu di antara kedua institusi dalam menyikapi penanganan kasus pelanggaran HAM berat.

”Karena pemberkasan yang selama ini kami terima hanya berupa fotokopi-fotokopi. Padahal, dalam pemberkasan ada pemeriksaan awal. Saya tidak mau kasus ini tertunda-tunda. Saya ingin di zaman saya ini clear (jelas),” katanya.

Kejagung menginginkan ada pertemuan antara Kejagung dan Komnas HAM. Alasannya, selama ini ada perbedaan tentang pemberkasan. Pertemuan yang difasilitasi Komisi III DPR itu diharapkan bisa menemukan titik temu di antara kedua institusi dalam menyikapi penanganan kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut Herman Hery, pihaknya tidak keberatan untuk memfasilitasi pertemuan Kejagung dengan Komnas HAM. Upaya mempertemukan kedua institusi itu juga dipandang perlu untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Baca juga : Berkas Dikembalikan Lagi, Komnas HAM Nilai Kejaksaan Agung Enggan Sidik Ulang