Dicecar Jaksa Sumber Uang dan Otak Suap Pergantian Antarwaktu Harun Masiku

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (30/4/2020), mencecar Saeful Bahri, penyuap anggota KPU dalam kasus pergantian antarwaktu Harun Masiku terkait uang program penghijauan di kantor PDI-P.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar (kedua dari kiri) didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman (kiri) menyaksikan gelar barang bukti sebelum menetapkan anggota KPU, Wahyu Setiawan, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KPK juga menetapkan tersangka lain, yaitu ATF (Agustiani Tio Fridelina), mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, orang kepercayaan WSE. Sebagai pemberi, HAR (Harun Masiku) dan SAE (Saeful) sebagai swasta. Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 400 juta.

JAKARTA, KOMPAS  — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (30/4/2020),  mencecar Saeful Bahri, penyuap anggota Komisi Pemilihan Umum dalam kasus pergantian antarwaktu Harun Masiku terkait uang program penghijauan di kantor DPP PDI-P. Saeful dicecar saat sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.  Informasi mengenai uang program penghijauan itu sebelumnya diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, saat menjadi saksi di persidangan.

Saeful Bahri, bekas staf Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, mengatakan, saat itu PDI-P memang memiliki program penghijauan untuk bisa lebih dekat dengan rakyat. Dalam rangka ulang tahun, PDI-P ingin membangun taman vertikal. Saat itu, dalam percakapan antara Hasto Kristiyanto dan Saeful, diungkapkan bahwa ada uang Rp 200 juta yang digunakan untuk uang muka pembangunan taman.

Baca juga : Sekjen PDI-P Hasto Tak Jawab Hubungannya dengan Saeful

”Saat itu, saya ditugaskan membangun penghijauan di kantor DPP. Pak Hasto sampaikan sudah ada DP Rp 200 juta dulu,” kata Saeful dalam lanjutan persidangan secara telekonferensi di Pengadilan Tipikor.

Saat itu, saya ditugaskan membangun penghijauan di kantor DPP. Pak Hasto sampaikan sudah ada DP Rp 200 juta dulu.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung KPKi, Jakarta, Rabu (26/2/2020), seusai diperiksa penyidik KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024 untuk tersangka anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Jaksa KPK juga menemukan percakapan di ponsel Saeful yang berisi laporan kepada Hasto terkait uang Rp 850 juta yang digeser dari Harun Masiku. Percakapan itu berbunyi ”izin mas, hari ini P Harun geser 850”. Saat ditanyakan maksud percakapannya, Saeful mengatakan bahwa dirinya sempat ditegur Hasto karena meminta dana operasional dari Harun Masiku. Saeful mengaku, setiap ada kejadian, dia memang selalu melapor kepada Hasto.

Dalam persidangan pemeriksaan sebelumnya, Hasto  juga membenarkan isi percakapan tersebut. Hasto seperti dikutip dari Kompas.com mengatakan bahwa ada uang muka penghijauan unuk pembangunan vertical garden di kantor DPP PDI-P untuk memperingati HUT PDI-P dan hari menanam pohon sedunia. Alokasi anggaran untuk lima buah vertical garden itu senilai Rp 600 juta dan Rp 200 juta.

Namun, pada akhirnya kebun itu urung terwujud karena PDI-P telanjur  heboh menyusul operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Saeful dan kawan-kawan. Dalam surat dakwaan Saeful, sehari setelah percakapan yang dilakukan pada 17 Desember 2019, Saeful diketahui menerima uang Rp 400 juta dari Harun Masiku yang akan diserahkan kepada Wahyu Setiawan.

Saeful sebelumnya didakwa membantu Harun Masiku menyuap bekas anggota KPU, Wahyu Setiawan, terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Dalam sidang, Hasto mengaku tak pernah mengutus Saeful Bahri, bekas staf Setjen DPP PDI-P, mengurus permohonan PAW Harun. Hasto mengatakan, DPP PDI-P hanya menunjuk Donny Tri Istiqomah untuk mengurus permohonan PAW tersebut ke KPU  (Kompas, 17 April 2020).

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan, kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/03/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Mengaku terjepit

Namun, saat diklarifikasi apakah ada perintah langsung dari Hasto terkait suap proses  PAW Harun Masiku di KPU, Saeful membantah. Dia mengatakan, dia adalah bagian pendukung di belakang layar yang diperintahkan oleh tim hukum DPP PDI-P, Donny Tri Istiqomah. Donny memilih Saeful karena sudah mengenal dekat. Donny adalah senior satu kampus dengan Saeful saat masih mahasiswa.

”Saya klarifikasi di sini, bahwa saat itu saya diajak oleh Pak Donny (Donny Tri Istiqomah). Penyampaian bahwa saya ikut bertugas, Donny sampaikan ke Hasto,” kata Saeful.

Terkait dengan motif suap yang dilakukan Saeful, kepada anggota  KPU, Wahyu Setiawan, Saeful mengatakan bahwa saat itu dia dalam keadaan terjepit. Partai sebenarnya melarang memberikan dana operasional kepada anggota KPU. Namun, KPU tetap tak bersikukuh  dengan surat putusan MA yang dilayangkan ke KPU.

Surat Putusan MA No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku. Bahkan, menurut dia, ada gesture permintaan uang dari Wahyu Setiawan. Harun Masiku selaku caleg yang akan menggantikan Nazarudin Kiemas mengatakan bahwa dia siap dengan komitmen apa pun. Akhirnya, permintaan Wahyu Setiawan yang meminta dana operasional total Rp 1 miliar pun dikabulkan oleh mereka.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana kompleks gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Anggota KPU, Wahyu Setiawan, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Jakarta pada 8 Januari 2020.

Saeful mengatakan bahwa saat itu dia dalam keadaan terjepit. Partai sebenarnya melarang memberikan dana operasional kepada komisioner KPU. Namun, KPU tetap tak bersikukuh  dengan surat putusan MA yang dilayangkan ke KPU.

Sebelumnya diberitakan, Saeful didakwa menyuap eks anggota KPU, Wahyu Setiawan, dalam kasus suap PAW DPR. Uang uang itu diberikan Saeful bersama eks caleg PDI-P, Harun Masiku, secara bertahap kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridellina. Uang yang diserahkan itu senilai 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta.

Baca juga : KPK Periksa Wahyu Setiawan dan Djarot Subana

Uang diberikan untuk memuluskan rencana agar Wahyu mengupayakan KPU  menyetujui permohonan PAW PDI-P dari Riezky Aprillia kepada Harun Masiku. Riezky dan Harun adalah sesama calon legislatif yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1.

Perkara dugaan suap terhadap bekas anggota KPU, Wahyu Setiawan, sudah  disidangkan sejak awal April lalu di Pengadilan Tioikor Jakarta. Dengan menggunakan konferensi video, jaksa mendakwa kader PDI-P, Saeful Bahri, menyuap Wahyu bersama-sama dengan politisi PDI-P lain, Harun Masiku, yang kini jadi buron KPK.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Anggota  KPU, Hasyim Asy\'ari (kedua dari kanan) dan Wahyu Setiawan (ketiga dari kanan), menyerahkan jawaban dan sejumlah bukti terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/7/2019). MK telah menerima 340 permohonan gugatan Pileg 2019 dan hanya 260 perkara diregistrasi MK yang akan disidangkan. Sidang awal penanganan PHPU pileg dimulai pada 9 Juli 2019 dan ditargetkan selesai pada 9 Agustus.