Ikuti Microsoft, Twitter Mulai Negosiasi Akuisisi Tiktok

Twitter disebut telah memulai negosiasi awal dengan Bytedance untuk membeli operasional Tiktok di AS, menyusul langkah Microsoft sepekan sebelumnya. Di sisi lain, Microsoft dikabarkan ingin membeli Tiktok global.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Tampilan dari layanan berbagi video singkat Tiktok yang memanfaatkan gawai untuk membuat konten hiburan, Senin (17/2/2020). Hingga 2018, dilaporkan jumlah pengguna layanan tersebut mencapai 500 juta lebih.

JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan media sosial Twitter disebut telah menjajaki rencana untuk membeli operasional Tiktok di Amerika Serikat dari Bytedance. Langkah Twitter ini akan menyusul Microsoft yang terlebih dahulu telah terbuka mengumumkan akan membeli Tiktok dari perusahaan asal China tersebut.

Langkah Twitter ini dilaporkan pertama kali oleh surat kabar Wall Street Journal pada Minggu (9/8/2020) waktu Indonesia. Disebut bahwa rencana akuisisi Twitter terhadap Tiktok akan lebih sulit dilakukan mengingat saat ini valuasi Twitter bisa jadi lebih kecil daripada Tiktok.

Baca juga: Komoditas Politik Itu Bernama Tiktok

Tiktok hanyalah sebuah layanan media sosial yang dibuat oleh sebuah perusahaan rintisan asal China, Bytedance, sehingga valuasi platform media sosial tersebut susah ditentukan. Valuasi Bytedance, di sisi lain, karena belum menjual sahamnya ke publik, diduga telah mencapai 100 miliar dollar AS.

AP PHOTO/MATT ROURKE

Dalam file foto yang dibuat pada 26 April 2017 tampak ikon aplikasi Twitter pada sebuah telepon seluler di Philadelphia, Amerika Serikat.

Namun, jika melihat proposal akuisisi Tiktok oleh firma investasi asal Silicon Valley AS, Sequoia Capital, valuasi Tiktok mencapai 50 miliar dollar AS.

Di sisi lain, valuasi nilai kapitalisasi pasar Twitter ”hanya” 29 miliar dollar AS per hari ini. Terlebih lagi, pada Juni lalu, Twitter melaporkan pendapatan 7,8 milliar dollar AS. Profesor manajemen dan bisnis University of Michigan, Erik Gordon, mengatakan, hampir pasti Twitter tidak mampu untuk membiayai akuisisi tersebut sendirian.

”Dan, misalnya Twitter berencana untuk membuat sebuah kelompok investor untuk membeli Tiktok, ini juga akan sulit. Para pemegang saham Twitter mungkin akan lebih ingin manajemennya berkonsentrasi pada operasional Twitter,” kata Gordon.

Baca juga: Tiktok Mengungkap Praktik Standar Ganda AS dan China

Akuisisi Twitter terhadap platform berbagi video pendek bukan menjadi hal yang baru. Pada 2012, Twitter membeli Vine sebelum platform tersebut dirilis pada awal 2013. Hanya berumur tiga tahum sebelum Vine ditutup oleh Twitter.

Microsoft akuisisi Tiktok global?

Di sisi lain, Microsoft dikabarkan akan membeli operasional Tiktok secara global. Ini perkembangan yang signifikan, mengingat rencana negosiasi yang diumumkan oleh Microsoft pada pekan lalu hanya mencakup akuisisi operasi Tiktok di AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Baca juga: Microsoft Jajaki Pembelian Tiktok

Dalam laporan Financial Times, seseorang yang dekat dengan operasi Bytedance di Asia Pasifi, menyebut ada sejumlah alasan yang mendasari Microsoft berkeinginan untuk membeli Tiktok secara global. Salah satunya adalah untuk memastikan pengguna Tiktok di satu negara tetap bisa menggunakan Tiktok jika bepergian ke negara lain.

Apa pun yang akan dilakukan oleh Twitter dan Microsoft, kesepakatan dengan Bytedance untuk dibeli Twitter harus sudah berhasil diraih sebelum 20 September mendatang.

Sebab, pada Kamis (6/8/2020) lalu, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan keputusan eksekutif yang akan melarang perusahaan AS bertransaksi dengan Bytedance dalam 45 hari setelah keputusan tersebut diterbitkan.

Menanggapi hal ini, Tiktok disebut akan segera melayangkan gugatan terhadap keputusan Presiden Trump tersebut atas dasar pelanggaran konstitusi.

Baca juga: Serangan Balik Tiktok

Organisasi advokasi hak digital Electronic Frontier Foundation (EFF) menyatakan keputusan Presiden Trump tersebut telah melanggar hak kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konsitusi AS.

Mengutip keputusan Mahkamah Agung AS, Direktur Kebebasan Sipil EFF David Greene mengatakan bahwa penutupan akses rakyat terhadap sebuah media sosial dapat disebut sebagai menghalangi hak rakyat untuk menjalankan hak konsitusionalnya. (REUTERS)