Arsip Foto ”Kompas”: Muhaimin Iskandar, Aktivis yang Menjadi Politisi

Abdul Muhaimin Iskandar (57) atau dikenal sebagai Cak Imin merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2019-2024. Kader Nahdlatul Ulama (NU) asal Jombang, Jawa Timur, ini adalah politikus senior yang menjadi anggota DPR RI selama empat periode. Ia pernah menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perjalanan karier politik Muhaimin Iskandar terbilang lengkap. Ia membangun karier politiknya mulai dari menjadi aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri. Memulai karier politik di era reformasi ketika dirinya bersama para senior NU termasuk Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998. Muhaimin terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB. Setahun kemudian, pada Pemilu 1999 ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKB. Ia juga dipercaya sebagai ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, bahkan dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI (1999-2004).

Pada Pemilu 2004, ia terpilih lagi sebagai anggota DPR dan menjadi Wakil Ketua DPR RI 2004–2009. Kemudian pada Pemilu 2009, lulusan FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota dewan. Namun, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

Pada pengujung masa jabatan menteri, penyandang gelar master bidang komunikasi dari Universitas Indonesia ini terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB periode 2014-2019 dan tetap dipercaya sebagai Ketua Umum PKB hingga kini (2019-2024). Sementara itu, karier legislatif penyandang gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Universitas Airlangga hingga kini masih tercatat sebagai anggota DPR RI dan menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Memimpin PKB sepanjang 18 tahun terakhir cukup membuat Muhaimin menjadi politisi yang diperhitungkan meskipun isu seputar konfliknya bersama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga terus mewarnai perjalanan tersebut. Dari rekam jejak politik itulah, sejumlah jabatan pernah disandang Muhaimin, mulai dari lembaga legislatif sebagai wakil ketua DPR dan wakil ketua MPR hingga di eksekutif sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Tidak hanya itu, sepanjang kepemimpinan Muhaimin sebagai ketua umum, langkah PKB yang bergabung dengan pemerintahan juga menjadikan sejumlah kader partai ini duduk dalam kabinet pemerintahan.

Cak Imin lahir di Jombang pada 24 September 1966 dari pasangan Muhammad Iskandar dan Muhassonah. Ia adalah anak keempat dari enam bersaudara. Ia juga merupakan adik dari Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Ayah Muhaimin berasal dari Mojokerto, alumnus dari Pesantren Lirboyo, Kediri, dan guru di Pondok Pesantren Manbaul Ma’arif, Jombang. Muhaimin merupakan cicit dari pendiri NU, KH Bisri Syamsuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang dari garis ibunya. KH Bisri Syamsuri ini juga adalah kakek dari Gus Dur. KH Bisri Syamsuri besanan dengan KH Hasyim Asy’ari ketika putrinya, Sholihah, menikah dengan KH Abdul Wahid Hasyim dan mempunyai anak bernama Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, Muhaimin adalah keponakan Gus Dur.

Muhaimin menyelesaikan pendidikan madrasah tsanawiah negeri di Jombang dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri I di Yogyakarta. Lulus dari aliyah tahun 1985, ia melanjutkan pendidikan sarjana di FISIP UGM hingga lulus tahun 1991. Satu dekade kemudian ia meneruskan pendidikan program pascasarjana bidang komunikasi di UI hingga meraih gelar master pada 2001.

Muhaimin sejak muda lebih banyak ditempa di ekstra kampus sebagai aktivis. Ia pernah menjadi staf pengajar di Pondok Pesantren Denanyar Jombang pada 1980-1983. Saat masih di bangku kuliah Muhaimin kian aktif berorganisasi. Ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mulai dari menjadi Ketua Korps FISIPOL PMII UGM pada 1988. Kemudian ia menjadi Ketua Umum PMII UGM pada 1990-1991 dan Ketua Umum PMII Cabang Yogyakarta (1991-1997).

Kepemimpinannya di Yogyakarta inilah yang menjadi pintu bagi Muhaimin melesat ke pentas nasional menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PMII 1994-1997. Ia terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres PMII XI di Samarinda, Kalimantan Timur. Menjadi pimpinan puncak PMII adalah titik pertama Muhaimin bersentuhan dengan urusan publik.

Selain aktif di PMII, Muhaimin juga aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) pada 1990, serta di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Selain aktif berorganisasi, Muhaimin juga tercatat sebagai Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapatan Umum pada 1992-1994. Ia juga pernah menjadi Kepala Litbang Tabloid Detik pada 1993.

Usai meraih gelar sarjana, Muhaimin tetap aktif berorganisasi. Ia mulai membangun karier politiknya. Pengalaman sebagai ketua umum PB PMII menjadi modal bagi Muhaimin memasuki dunia politik praktis. Kesempatannya terbuka lebar sebagai generasi baru politik yang dilahirkan dari rahim reformasi 1998.

Pada 23 Juli 1998, bersama seniornya para tokoh NU, termasuk Ketua Umum Pengurus Besar NU Abdurrahman Wahid, Cak Imin ikut mendeklarasikan PKB. Muhaimin langsung dipercaya menjadi sekretaris jenderal mendampingi Ketua Umum PKB yang pertama, Matori Abdul Djalil, periode 1992-2002. Inilah titik kedua bagi Muhaimin bersentuhan dengan ruang publik, terutama dalam panggung perpolitikan nasional.

Kemudian, suami dari Rustini Murtadho ini dipercaya sebagai Ketua Dewan Tanfidziah DPP PKB (2002-2007) dan kembali sebagai Sekjen DPP PKB (2004-2005). Pada Muktamar Ke-2 PKB 2005, Muhaimin terpilih menjadi ketua umum PKB. Hasil muktamar ini semakin mengukuhkan titik kehidupan Muhaimin dalam panggung politik. Cicit dari salah satu pendiri NU ini tercatat sebagai sosok ketua umum partai politik termuda ketika awal menjabat sekaligus terlama kedua setelah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan. Ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2019-2024.

Sejarah merekam, prestasi puncak PKB adalah mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden RI pada 1999. Namun, Sidang Istimewa MPR, 21 Juli 2001, mengakhiri pemerintahan Gus Dur yang berdampak pada dinamika internal PKB. Tahun 2008 muncul konflik kepengurusan yang melibatkan Gus Dur dan Muhaimin. Lahirnya dualisme kepengurusan, yakni versi Matori yang turut mendukung penjatuhan Gus Dur dan versi Alwi Shihab. Putusan Mahkamah Agung menyatakan PKB versi Alwi Shihab yang sah dan Muhaimin berada dalam gerbong ini. Hingga kini Muhaimin masih menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Dikenal sebagai sosok politikus yang memiliki karakter, toleran, dan santun, Muhaimin dipandang dapat berkoalisi dengan siapa pun yang sesuai dengan garis partai PKB dan demi kemaslahatan umat. Meskipun demikian, ia dapat bersikap tegas bahkan jika harus melawan pamannya sendiri, Gus Dur.

Karier politik di lembaga legislatif dimulai pada Pemilu 1999. Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB dan menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 1999-2004. Saat itu, Muhaimin berusia 33 tahun dan ia termasuk pimpinan termuda di DPR. Pada periode berikutnya, Muhaimin terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dan juga terpilih lagi sebagai Wakil Ketua DPR RI 2004-2009. Bersamaan itu pula Muhaimin terpilih sebagai Ketua Umum PKB (2005–2010).

Pada Pemilu 2004, untuk ketiga kalinya Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI. Namun, ia diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014. Ini menjadi puncak karier politiknya dan di pengujung jabatan menterinya, pada 2014 secara aklamasi Muhaimin terpilih kembali sebagai ketua umum PKB.

Muhaimin dinilai berhasil menaikkan suara pemilu PKB pada 2014. Peraih Bintang Mahaputera Adi Pradana ini dinilai berhasil mengantarkan kader-kader PKB menjadi menteri di pemerintahan berikutnya, kabinet kerja Presiden Joko Widodo (2014-2019).

Pada Pemilu 2014, Muhaimin terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII dengan meraih 116.694 suara. Oleh partainya, ia ditunjuk untuk menduduki jabatan wakil ketua MPR. Sementara itu, hasil Muktamar PKB 2019 kembali memilih Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk masa jabatan 2019-2024.

Kepiawaian Muhaimin di bidang ilmu sosial dan politik mendapat pengakuan dari perguruan tinggi dengan diberikannya anugerah gelar doktor kehormatan honoris causa dari Universitas Airlangga (Unair) pada 3 Oktober 2017. Penganugerahan tersebut langsung diberikan oleh Rektor Unair Profesor Dr M Nasih SE MT Ak.

Bapak dari tiga putri, yaitu Mega Safira, Rahma Arifa, dan Egalita Azzahra, ini juga meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya Mahaputera Adipradana dari Presiden RI pada 2009. Penghargaan lain yang diterimanya adalah penghargaan untuk kategori Pimpinan DPR yang humanis dan demokratis dalam acara Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2021 pada 15 Desember 2021.

Memasuki Pilpres 2024, Ada pembicaraan soal perubahan branding panggilannya dari ”Cak Imin” menjadi ”Gus Muhaimin”. Bagi Gus Muhaimin, persiapan strategi tidak hanya untuk memenangkan PKB pada Pemilu Legislatif 2024, tetapi juga memastikan namanya ada di surat suara Pemilihan Presiden 2024 dan meraih hasil terbaik. Ia menerima mandat dari PKB untuk menjadi kandidat di Pilpres 2024.

Dengan modal 58 kursi DPR atau sekitar 10 persen kursi DPR, artinya PKB sudah memiliki ”separuh” tiket untuk mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Ini merujuk pada syarat pencalonan presiden-wakil presiden minimal 20 persen kursi DPR. Muhaimin bersama PKB sempat membentuk koalisi dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto yang diawali pertemuan dengan Prabowo pada Juni 2002. Konsolidasi awal ini menghasilkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Seiring perkembangan dinamika politik, peta koalisi menjelang Pilpres 2024 saat itu masih berjalan dinamis sebelum masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Ganjar diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu, Prabowo diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara Anies diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pertemuan-pertemuan para tokoh politik saat itu berlangsung intens baik yang berada di dalam atau di luar poros. Dalam bulan Mei 2023 saja, Cak Imin tercatat bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh politik, seperti Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sebuah pertemuan juga pernah berlangsung dengan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di luar kompleks Istana Kepresidenan. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga bertemu dengan Cak Imin di kompleks kediaman Widya Chandra, Jakarta.

Namun, polarisasi tiga poros koalisi ini berubah ketika Muhaimin menyeberang dari koalisi Prabowo Subianto. Partai Nasdem dan PKB merealisasikan rencana kerja sama politik mereka dan menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Cak Imin dipilih sebagai bakal cawapres. Pasangan ini kemudian menyatakan terbentuk atas dinamika yang unthinkable. Anies dan Muhaimin, dua tokoh aktivis mahasiswa UGM di era Orde Baru itu, dipersatukan dan siap berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Cak Imin sebagai cawapres Pemilu 2024 belakangan menawarkan konsep ekonomi dengan jargon ”Slepet” yang turut digembar-gemborkan saat Debat Cawapres 2024.

Nama tersebut diambil dari frasa simbolisme sarung yang tak jauh dari latar belakangnya sebagai santri. ”Sarung itu di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan mengingatkan yang lalai,” katanya.