Sembako Tetap Mengalir di Tengah Proses Sidang MK
Meski bansos lagi jadi persoalan di MK, paket sembako tetap dibagikan di depan Istana Merdeka dan Istana Bogor.
Kalau biasanya Jalan Medan Merdeka Utara tepat di depan Istana Merdeka steril dari pengendara, Senin (8/4/2024) sore, pengendara sepeda motor bisa melintas. Namun, tentu bukan sembarang melintas. Hanya yang membawa kupon untuk mengambil paket bahan pokok dari Presiden Joko Widodo yang bisa melintas.
Sebanyak seribu paket bahan pokok dalam tas berwarna putih merah dan bertulisan Istana Kepresidenan Republik Indonesia dibagikan di depan Istana Merdeka. Beras, minyak goreng, gula, teh, dan biskuit disiapkan dalam setiap tas itu. Para pengemudi ojek daring dan petugas kebersihan yang sudah menunggu satu jam dari sekitar Gedung Mahkamah Agung pun bergiliran menerima bahan pangan ini.
Inilah kali kedua Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan bantuan paket bahan pokok bagi masyarakat di saat proses sidang sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, di halaman Balai Kota Bogor atau di sebalah barat Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2024), sekitar pukul 16.40 WIB, Presiden juga menyaksikan langsung pembagian bahan pokok tersebut. Saat pembagian bahan pokok tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden melansir, ribuan warga Bogor antusias ikut antre untuk mendapatkan bantuan bahan pokok. Warga mengantre di salah satu pintu gerbang Istana Bogor.
Baca juga: Presiden Jokowi Saksikan Warga Antre Sembako di Istana Bogor
Menyaksikan kebahagiaan
Dari dalam Istana Merdeka, Presiden Jokowi tampak berjalan kaki ke gerbang Istana yang menghadap Monumen Tugu Nasional untuk memantau pembagian bahan pangan ini. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Kepala Biro Protokoler Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayor Jenderal Achiruddin ikut mendampingi.
”Makasih, Pak Jokowi,” teriak salah seorang penerima bahan pangan dari atas sepeda motor. Setelah pembagian, para penerima segera diminta melintas supaya alur lancar. Presiden pun tampak melambai bahagia menyaksikan rakyatnya membawa sembako pemberiannya.
Salah seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Mujiana (53) berterima kasih atas paket bahan pangan untuk menambah kebutuhan rumah tangganya. Dia mengatakan, harga beras saat ini mahal, demikian juga minyak goreng, bawang merah, dan cabai. ”Hampir semuanya mahal,” ujarnya.
Upah dan tunjangan hari raya (THR) yang diterimanya pun harus dicukupkan untuk berbelanja daging, ayam, sayur, dan makanan ringan untuk hari istimewa. Kini, istrinya sudah sibuk memasak menjelang Idul Fitri.
Hampir semuanya mahal.
Sementara Muhammad Ramdani (32) yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring (ojol) mengetahui pembagian bahan pangan dari grup-grup ojol. ”Seneng aja, ini buat di rumah," ujarnya.
Dia pun mengatakan, bantuan Presiden untuk masyarakat yang membutuhkan tetap penting. Ini pun pertama kalinya Ramdani menerima bantuan Presiden. Kebetulan, pengemudi ojol tak mendapatkan THR.
Mengejek perkara di MK
Kendati demikian, pembagian paket bantuan ini tengah menjadi bahasan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden di Mahkamah Konstitusi. Bantuan sosial yang kerap dibagikan Presiden Jokowi di berbagai wilayah di Indonesia dinilai memengaruhi pilihan politik dalam Pemilu Presiden. Presiden pun dinilai ”cawe-cawe” dalam Pemilu Presiden 2024, apalagi putra sulungnya menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.
Bagi-bagi bansos yang dilakukan Presiden Jokowi seakan menunjukkan sisi 'bandel' dan seakan mengejek persoalan yang ramai dibahas di MK.
Pengajar Sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, menilai bagi-bagi bansos yang dilakukan Presiden Jokowi seakan menunjukkan sisi ”bandel” dan seakan mengejek persoalan yang ramai dibahas di MK.
Kendati bansos sesungguhnya diperlukan untuk orang miskin, ada kepentingan politis yang mendasari pemberian itu. Akhirnya, ada persoalan moral etis yang muncul.
”Bansos pun lebih berkonotasi politis dan menimbulkan sinisme masyarakat, apalagi sampai sekarang masih jadi masalah di MK. Jadi Presiden seakan ingin menunjukkan (aksi) populisme, tapi malah jadi populisme murahan dengan menabrak moral etis. Saya khawatir ini malah kontraproduktif untuk Jokowi,” tutur Herdi yang saat dihubungi sedang berada di Purworejo, Jawa Tengah.
Herdi menilai, pembagian bansos bisa saja dilatari niat baik membantu masyarakat. Namun, ketika ada kepentingan politik, citra bisa terganggu. Sebab, masyarakat akan memahami kendati Presiden ingin dikenang sebagai orang yang peduli rakyat kecil, bahan pokok yang dibagikan akan habis dalam sekejap.
Pembagian bansos ini juga tak bisa disebut zakat karena berasal dari uang rakyat. Karena itu, tak layak bila Jokowi disebut dermawan.
Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menjelaskan bagi-bagi bansos yang dilakukan Presiden Jokowi bukan menggunakan alokasi program perlindungan sosial yang mencapai total Rp 496 triliun di tahun 2024. Di antaranya dana operasional Presiden yang juga dipakai untuk itu. Kendati demikian, dana operasional ini pun bersumber dari APBN alias pajak rakyat juga.
Karena itu, Herdi mengingatkan, bila bagi-bagi bansos ini dikesankan berasal dari kebaikan pribadi, tak semestinya dilakukan. Justru program pemerintah yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan yang lebih diperlukan.
”Citra Jokowi sendiri sudah di titik nadir dengan perkara di MK. Karena itu, dengan sisa waktu (di pemerintahan), sebaiknya Presiden memperkuat basis-basis kehidupan rakyat baik petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil lain. Ini lebih berkelanjutan dan bermanfaat,” tambahnya.
Diminta disiapkan sejak 2014
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono enggan mengomentari mengenai bansos yang saat ini menjadi bahasan di sidang MK. Namun, katanya, sejak mendampingi Presiden Jokowi pada 2014, setiap kunjungan kerja, Sekretariat Presiden selalu mempersiapkan bantuan serupa. "Dalam kurun waktu 24 jam sembako harus stok ada kurang lebih 5.000. Itu perintah Bapak Presiden,” katanya.
Karena itu, ketika kunjungan kerja ke daerah maupun saat bencana terjadi seperti saat gempa di Palu dan Donggala, banjir dan longsor di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, maupun daerah lainnya, bantuan serupa selalu dibagikan.
Baca juga: Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?
Anggaran yang digunakan pun dari dana operasional presiden, bukan alokasi program perlindungan sosial di kementerian/lembaga. Dana operasional ini digunakan untuk berbagai hal. Heru mencontohkan, ketika Presiden kunjungan ke daerah dan menyambangi sekolah kejuruan yang mengalami kekurangan alat praktik, dana operasional bisa digunakan. Salah satunya, mobil yang diberikan Presiden Jokowi kepada SMKNegeri 5 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, untuk hadiah sepeda, bantuan modal kerja untuk UMKM, ataupun bantuan makanan untuk warga ketika pandemi Covid-19.
”Jadi, paket bantuan ini, kebiasaan Bapak Presiden ingin dekat dengan masyarakat dan menjelang akhir bulan Ramadhan menuju Idul Fitri, ya, beliau memperhatikan itu,” kata Heru.
Yusuf menambahkan, hal ini selalu dilakukan sejak awal menjabat Presiden, terlebih menjelang hari raya Idul Fitri.