Hadiri Pengukuhan DPN Apindo, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jangan Berhenti di Nikel
›
Hadiri Pengukuhan DPN Apindo, ...
Iklan
Hadiri Pengukuhan DPN Apindo, Presiden Jokowi: Hilirisasi Jangan Berhenti di Nikel
Nilai tambah berlipat ganda dari hilirisasi nikel semestinya menguatkan tekad Indonesia melanjutkan hilirisasi ke segala sektor. Penguatan kualitas sumber daya manusia juga perlu diteruskan.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menilai hilirisasi nikel terbukti meningkatkan nilai tambah ekspor dan membuka lapangan kerja berlipat kali. Oleh karena itu, hilirisasi ke semua sektor perlu dikerjakan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengingatkan hilirisasi industri dan penguatan kualitas sumber daya manusia adalah dua hal yang bisa membuat Indonesia melompat menjadi negara maju. ”Kalau bonus demografi bisa diwujudkan dan hilirisasi berhasil untuk semua mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, kalau hitungan World Bank, McKenzie, OECD, IMF itu, di 2045 saya yakin (Indonesia) ini bisa agak maju,” tuturnya dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (31/7/2023) sore.
Hadir pula dalam acara ini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.
Presiden berharap hilirisasi diteruskan kendati menghadapi gugatan di WTO maupun mendapatkan peringatan IMF. Sebab, menurut Presiden, lompatan hasilnya sangat jelas. Sebelum hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, hanya 1.800 pekerja saja yang terserap pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, setidaknya 71.500 tenaga kerja terserap di Sulteng. Hal serupa terjadi di Maluku Utara. Sebelum hilirisasi nikel, hanya 500 pekerja terserap di pengolahan nikel; setelahnya menjadi 45.600.
Nilai ekspornya juga meningkat dari hanya 2,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 31 triliun di tahun 2014-2015 menjadi 33,8 miliar dollar AS atau Rp 510 triliun di tahun 2022.
”Ini baru beberapa (produk) turunan saja. Kalau berkembang turunan lainnya, bayangkan berapa angka yang muncul. Dan ini baru nikel,” ujarnya.
Dengan lompatan nilai ekspor tersebut, pendapatan negara dari beragam pajak dan royalti pun meningkat pesat. Angka pertumbuhan ekonomi Sulteng yang rata-rata 7-7,5 persen per tahun juga melompat ke angka 15 persen setelah hilirisasi. Adapun di Maluku Utara yang angka pertumbuhan sebelumnya 5,7 persen, melonjak menjadi 23 persen setelah hilirisasi.
”Kalau semua provinsi growth-nya seperti itu, bisa dibayangkan agregat semuanya menjadi pertumbuhan ekonomi nasional akan berapa. Dan jangan sampai ada yang menulis kemiskinan di Maluku Utara masih ada. Itu tugas provinsi, kabupaten, kota yang diselesaikan lewat APBD karena APBD juga mendapat manfaat dari adanya perusahaan-perusahaan yang ada di sana,” tambah Presiden.
Presiden mencontohkan, perusahaan-perusahaan hilirisasi juga selalu dimintai tolong untuk menyerap produk pelaku usaha lokal untuk menyediakan makanan, sayur, daging, dan lainnya. Hal ini akan menumbuhkan ekonomi di daerah.
Ditegaskan pula, hilirisasi tidak akan berhenti di nikel. Indonesia akan melanjutkan hilirisasi ke tembaga, bauksit, timah, bahkan juga hasil perkebunan dan kelautan. Hilirisasi hasil perkebunan, pertanian, dan kelautan akan menyangkut petani, nelayan, dan UMKM yang apabila mendapat akses untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah rumah produksi bersama bisa menjadi kekuatan besar. Namun, perlu dikonsolidasikan, mendapat akses perbankan, transfer teknologi, serta mendapat kepastian pembeli (offtaker).
Presiden Jokowi mencontohkan Indonesia sebagai penghasil kelapa terbesar dunia dengan 4,1 juta keluarga petani kelapa menghasilkan 16,8 juta ton per tahun. Hilirisasi kelapa seperti menjadi nata de coco memberi nilai tambah 3,6 kali, kelapa parut 6 kali, arang batok 4,5 kali, dan VCO 11 kali.
Indonesia juga menjadi penghasil rumput laut terbesar kedua di dunia, padahal baru 63.000 keluarga yang mengembangkan rumput laut dengan produksi 10,2 juta ton per tahun. Sayangnya, kebanyakan rumput laut diekspor mentah dan salah satu yang paling banyak ke Filipina.
Apabila diolah menjadi tepung agar, semi-karagenan, minuman olahan, bahkan menjadi energi hijau bioetanol, nilainya berlipat ganda. Selain itu, Indonesia yang memiliki pesisir terpanjang dunia semestinya bisa mengembangkan rumput laut secara besar-besaran.
Presiden Jokowi juga berseloroh, penyelesaian masalah di lapangan adalah tugas pengusaha. ”Karena pengusaha biasanya senang kalau ada tantangan dan untung,” katanya.
Presiden menambahkan, kesempatan Indonesia untuk melompat menjadi negara maju ada pada 13 tahun ke depan. Penentunya adalah kemampuan Indonesia menjadikan jumlah penduduk usia produktifnya menjadi bonus demografi dan memperkuat hilirisasi.
”Karena itu, saya ulang di mana-mana, kepemimpinan nasional di 2024, di 2029, dan di 2034 itu sangat menentukan. Indonesia bisa melompat maju atau tidak,” tambah Presiden sembari mengingatkan hadirin supaya berhati-hati memilih pemimpin Indonesia mendatang.
Soal siapa, Presiden mengatakan harus menyebutkannya. ”Siapa? Kedaulatan ada di tangan rakyat,” ujarnya.
SDM adalah Kunci
Ketua Umum Apindo periode 2023-2028 Shinta Widjaja Kamdani juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. ”Belajar dari pengalaman masa keemasan Nusantara di era Majapahit dalam buku Negarakertagama, dalam masyarakat Majapahit, hidup makmur tenteram sejahtera bukan karena sumber daya alam, tapi sumber daya manusia yang tangguh dan dapat diandalkan. Karena itu, sumber daya manusia adalah kunci Indonesia adil makmur,” tuturnya.
Untuk itu, salah satu dari empat agenda prioritas Apindo saat ini adalah penguatan kualitas ketenagakerjaan selain pengembangan UMKM, peningkatan investasi dan penguatan ekonomi Indonesia, serta peran aktif advokasi kebijakan Apindo.
Untuk itu, sudah ada dua program aksi unggulan yang berjalan, yakni mengatasi tengkes (stunting) yang disebut Kolaborasi Inklusif Pengusaha Antistunting (Kipas) dan UMKM Merdeka. Shinta menjelaskan, untuk mendapatkan SDM tangguh tidak hanya urusan meningkatkan keterampilan, tetapi juga memiliki generasi yang sehat. Karena itu, setidaknya seribu pengusaha berkoordinasi di program anti-stunting bekerja sama dengan posyandu.
Presiden Jokowi pun mengapresiasi upaya Apindo mengatasi tengkes. Diakui, target menurunkan tengkes ke angka 14 persen dari 22 persen di akhir 2022 dan 37 persen di tahun 2015 tak mudah. ”Saya yakin target akan bisa diraih apabila ada partisipasi pengusaha. Dan, saya mengapresiasi Apindo dalam urusan stunting ini,” katanya.