Bagaimana Bisnis Starlink di Pasar Ritel Indonesia?

Elon Musk melalui bisnisnya, Starlink, mulai bermain di pasar ritel Indonesia. Seperti apa barangnya? Apa implikasinya?

DOKUMENTASI TONY BLAIR INSTITUTE

Petugas memasang perangkat Starlink Flat High Performance Kit di IKN, Jumat (17/5/2024). Perangkat itu disediakan oleh Tony Blair Institute.

Layanan internet berbasis satelit orbit rendah, Starlink, sudah dapat diperjualbelikan secara ritel di pasar Indonesia. Usaha milik miliarder Elon Musk itu telah resmi mengantongi uji laik operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada April 2024.

Uji coba layanan secara resmi dikabarkan dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan dukungan peralatan dari Tony Blair Institute. Sejak Jumat (17/5/2024), pihak Tony Blair Institute menyebut pemasangan sedang berjalan.

Sementara peresmian resmi layanan Starlink digelar di salah satu puskesmas di Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024). Hadir dalam kesempatan itu Elon Musk, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Warganet heboh mengomentari peluncuran itu. Bagaimana tidak? Elon Musk memang selalu menjadi magnet pemberitaan di mana saja. Namun, terlepas dari urusan heboh itu, seperti apa sebenarnya layanan Starlink ini?

KOMPAS

Jokowi Urung Hadir, Layanan Internet Starlink Milik Elon Musk Tetap Diluncurkan dari Bali

Bagaimana mengakses layanan internet Starlink?

Mengutip PCMag, supaya bisa mengakses dan menggunakan layanan internet dari Starlink, butuh antena parabola dan router terlebih dulu. Antena parabola ini dapat menyesuaikan sendiri penangkapan sinyal satelit Starlink dari mana pun lokasi satelit itu berada. Kecepatan internet yang dihasilkan tergolong sangat cepat di atas 50 megabit per detik (Mbps).

Agar bisa menggunakan layanan internet dari Starlink, pengguna perlu mendaftar lewat laman Starlink. Pengguna mulai dulu dengan mencari alamat di peta di Starlink.com. Jika lokasi cocok untuk layanan, baru dapat mendaftar.

Baca juga: Satelit Starlink Milik Elon Musk Segera Masuk Segmen Ritel Indonesia

Starlink memerlukan pembelian peralatan satu kali serta biaya layanan bulanan. Paket peralatan mencakup antena parabola Starlink, router, dan peralatan pemasangan. Perlengkapannya terikat dengan akun pengguna dan biaya layanannya per bulan untuk paket standar.

Ini dilakukan dari bulan ke bulan, tanpa kontrak jangka panjang atau biaya untuk pembatalan awal. Satu-satunya syarat adalah pengguna harus berada dalam area cakupan Starlink dan memiliki instalasi yang sesuai dengan pemandangan langit yang jelas.

DOKUMENTASI TONY BLAIR INSTITUTE

Tony Blair Institute bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menyediakan perangkat Starlink Flat High Performance di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jumat (17/5/2024), peralatan itu tiba dan sedang dipasang di sejumlah titik fasilitas di IKN.

Apa saja produknya?

PCMag juga menjelaskan, untuk sebagian besar pengguna dapat memilih opsi paket Standard atau Mobile. Paket layanan Standard ditujukan untuk pengguna perumahan. Ini memerlukan Starlink Kit sekitar 599 dollar AS dan biaya bulanan 120 dollar AS.

Pilihan lainnya adalah paket Mobile yang biasanya diperuntukkan bagi konsumen pelancong, berkemah, dan sejenisnya. Penetapan harga sedikit lebih rumit, dengan harga berbeda untuk kasus penggunaan berbeda.

Termurah adalah paket regional yang terbatas pada satu benua, seharga 150 dollar AS per bulan. Jika pengguna perlu melakukan perjalanan global, Starlink menawarkan paket global 200 dollar AS untuk penggunaan internasional.

Baca juga: Satelit Starlink Elon Musk Telah Lulus Uji Laik Operasi di Indonesia

Kompas berusaha mencoba mengakses layanan Starlink lewat laman Starlink.com, Minggu (19/5/2024), dengan terlebih dulu memasukkan alamat, lalu diarahkan menu informasi pembayaran. Kompas mencoba mengisi alamat di sekitar Senayan, Jakarta.

Pada menu informasi pembayaran, sistem mengarahkan agar wajib mengisi nama, alamat, nomor induk wajib pajak atau nomor induk kependudukan. Di bawahnya tertera harga servis per bulan sekitar Rp 750.000, harga perangkat untuk instalasi Rp 7,8 juta, serta pengiriman dan handling Rp 345.000.

SPACEX/SPACE

Satelit Starlink milik SpaceX. Starlink dirancang sebagai satelit orbit rendah di ketinggian 550 kilometer dengan membentuk megakonstelasi yang terdiri atas 42.000 satelit.

Apakah sudah ada warga negara Indonesia yang menggunakan?

Belum ada data resmi mengenai berapa banyak pengguna perorangan. Hanya saja di akun X, misalnya, salah satu pengguna X, yaitu @drayanaindra, mengunggah utas pengalaman pertama kali menjajal layanan Starlink pada 3 Mei 2024.

Dia menyertakan foto bagaimana layanan internet yang ditawarkan Starlink mampu mencapai kecepatan puncak 300-400 Mbps. Ia antara lain menjajal untuk unduh aplikasi gim.

Dalam unggahan yang dilihat 1,5 juta kali itu, @drayanaindra menceritakan juga bahwa posisi rumah dia bukan di daerah terpencil. Kendati dekat dengan jalan utama, pemasangan kabel listrik dan tiang harus modal sendiri.

Baca juga: Peluncuran Starlink di Bali dan Investasi ”Tipis-tipis” Elon Musk

Dia pun menanggapi banyak komentar, terutama yang menyatakan harga harga aneka layanan internet berbasis jaringan tetap telekomunikasi atau fixed broadband yang lebih murah dibandingkan layanan Starlink.

”Kalau di daerahnya ada jaringan fiber optik dan cukup murah untuk pasang, ya mending pakai itu. Seandainya itu terjadi pada saya, saya pun akan melakukan hal sama,” katanya.

Dia lantas menceritakan pernah menggunakan layanan internet dari jaringan telekomunikasi non-satelit LiveOn beserta modem CAT12 supaya memperoleh kecepatan akses internet yang stabil. Biaya yang dia keluarkan untuk paket LiveOn itu sekitar Rp 180.000 untuk kuota 100 gigabit (GB).

KOMPAS

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kamis (2/5/2024), memastikan satelit orbit rendah milik miliarder Amerika Serikat, Elon Musk, Starlink, telah lulus uji laik operasi sehingga bisa segera beroperasi di publik. Budi mengatakan, uji coba layanan satelit Starlink dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Mei 2024.

Apa implikasi bisnis ritel Starlink untuk pasar Indonesia?

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir, saat dihubungi, Minggu (19/5/2024), di Jakarta, berpendapat, jika dilihat dari sisi bisnis wholesale, keberadaan layanan Starlink membantu operator telekomunikasi seluler untuk mendapatkan ketersediaan dan kapasitas jaringan supaya bisa memperluas layanan ke area terpencil, bukan di daerah urban.

Alasannya, wilayah urban biasanya telah dipadati jaringan tetap dan bergerak telekomunikasi. Sementara jika dilihat dari sisi bisnis ritel, layanan Starlink yang menyasar model bisnis ke konsumen (B2C) akan menjadi pesaing operator telekomunikasi seluler.

”Kami kan juga berjualan layanan internet berbasis jaringan satelit, seluler, dan tetap telekomunikasi. Penyedia jasa internet yang menjadi kepanjangan tangan operator juga akan bersaing dengan Starlink,” kata Marwan.

Baca juga: Starlink Bukanlah ”Starling”

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy, saat dihubungi terpisah, menyampaikan, sejumlah negara sebenarnya belum membolehkan Starlink beroperasi secara ritel karena tiga faktor. Pertama, berkaitan dengan perlindungan terhadap perusahaan telekomunikasi di dalam negeri.

Kedua, Starlink merupakan salah satu perusahaan yang mengusai roket, manufaktur satelit, manufaktur ground segment, terminal, dan fasilitas distribusi layanan ke konsumen. Akibatnya, perusahaan telekomunikasi di Indonesia akan sulit memiliki level yang sama.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Dua perempuan mengakses wifi berbayar dari internet satelit untuk urusan pekerjaan di sebuah warung di dermaga Polaga, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (21/6/2023) jelang malam. Wi-Fi berbayar dari internet satelit/radio merupakan satu-satunya cara mengakses internet di Sikakap, pusat perdagangan tertua di Kepulauan Mentawai.

Faktor ketiga, potensial merusak harga di pasaran (predatory effect). Sebab, ada dugaan Starlink mendapat dukungan dari Pemerintah Amerika Serikat yang besar sehingga biaya layanan di negara di luar AS bisa murah.

”Layanan telekomunikasi berbasis satelit adalah keniscayaan dan memang sangat dibutuhkan untuk percepatan pemerataan layanan telekomunikasi di Indonesia. Namun, visi-misi Starlink harus berbeda dengan Satria-1 milik Pemerintah Indonesia,” ujar Jerry.

Jerry menambahkan, secara geografis dan ekonomis, layanan Starlink sebaiknya diarahkan ke daerah terpencil, bukan di perkotaan. Tujuannya agar tidak mendisrupsi layanan jaringan tetap telekomunikasi yang sedang berkembang.

TANGKAPAN LAYAR/STARLINK

Antena penangkap sinyal satelit Starlink. Pemasangan antena ini dirancang mudah dan bisa dilakukan siapa pun hingga mengurangi biaya pemasangan alat. Untuk menempatkan antena pun ada aplikasi yang bisa diunduh guna menentukan tempat terbaik memasang antena hingga bisa menerima sinyal dengan baik.

Bagaimana proyeksi penetrasi pasar ritel Starlink?

Berdasarkan hasil survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 66,3 persen dari total pengguna internet di Indonesia paling berminat berlangganan internet rumah (fiber to the home/FTTH) dengan harga Rp 100.000 - Rp 300.000 per bulan. Sebanyak 22,5 persen dari total pengguna internet di Indonesia paling berminat berlanggan FTTH dengan harga Rp 300.000 - Rp 500.000 per bulan.

Menurut Marwan, laku tidaknya layanan internet Starlink dikembalikan lagi ke masyarakat. Masyarakatlah yang bisa menilai apakah biaya instalasi Starlink yang di atas Rp 7 juta itu sepadan atau tidak dengan biaya pemakaian per bulan dan kecepatan internet yang diperoleh.

”Kalau memakai FTTH, biaya instalasi dan berlangganan per bulan jauh lebih rendah dari Starlink. Cuma, pasar yang bisa menjawab apakah akan pilih Starlink atau FTTH yang dikembangkan operator. Harus dilihat lagi bagaimana rata-rata daya beli masyarakat Indonesia terhadap layanan internet dan kebutuhan kecepatan internet yang sesungguhnya,” ujarnya.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Audiens diskusi "Women in Cyber" di forum Singapore International Cyber Week (SICW) 2023, Selasa (17/10/2023), di Singapura.

Bagaimana dengan isu keamanan dan kedaulatan siber?

Belum lama ini, mengutip BBC, Starlink dikabarkan tidak lagi beroperasi di Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Republik Demokratik Kongo. Keputusan ini diambil Starlink mengikuti arahan regulator negara-negara tersebut.

Pemerintah Botswana juga menolak permohonan izin Starlink. Salah satu penyebabnya ialah Starlink enggan mengikuti kebijakan pemerintah setempat yang mengharuskan ada kepemilikan lokal sebelum Starlink beroperasi.

Starlink juga dikecam karena menyediakan layanan internet kepada Ukraina sejak 2022 sekalipun pada September 2023 Elon Musk menyatakan menolak permintaan Ukraina untuk memperluas cakupan layanan Starlink di negara itu.

Tak hanya itu, Starlink dituding tidak mau memiliki internet provider (IP) lokal di mana dia akan beroperasi. Satelit Starlink juga dituduh tidak mau membangun stasiun bumi (gateway) di negara tujuan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Anak-anak memanfaatkan layanan internet gratis dari Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) di halaman kantor Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (4/7). M-PLIK melayani akses internet untuk desa-desa terpencil, daerah perbatasan, dan daerah perintisan oleh pemerintah.

Praktisi hukum dan regulasi telekomunikasi, I Ketut Prihadi, saat dihubungi, Minggu, berpendapat, isu kedaulatan siber semestinya terjawab ketika Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup VSAT dan Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Layanan Akses Internet terhadap PT Starlink Services Indonesia.

Kedua izin tersebut sesuai peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.

Jika mengikuti peraturan itu, Starlink semestinya diminta oleh Pemerintah Indonesia membangun dulu pusat operasi jaringan atau NOC sebagai pengendali layanan, sama seperti operator telekomunikasi pada umumnya. Selaku penyedia jasa internet, Starlink juga memiliki kewajiban sama dengan lainnya, seperti tidak memfasilitasi layanan konten negatif.

”Kalau saya justru melihat isu kedaulatan siber yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu layanan over the top (OTT), baik yang sifatnya komunikasi, penyiaran, video on demand, maupun media sosial,” kata Ketut.

ARSIP KEMENTERIAN KESEHATAN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Elon Musk di Amerika Serikat, Jumat (4/8/2023). Budi mewakili Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama penyediaan akses internet di puskesmas yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Agung Harsoyo, berpendapat, satelit Starlink yang menerapkan teknologi ISL (inter satelitte link) tidak menghalangi kewajibannya untuk membangun gateway di Indonesia. Oleh karena itu, Starlink harus dipastikan mematuhi semua regulasi yang ada sehingga kepentingan Indonesia tercapai dan perlindungan konsumen terjaga.

”Kami rasa perlu ada kajian kolaborasi Starlink dengan pelaku industri telekomunikasi yang sudah ada. Jadi, semua pelaku di industri telekomunikasi sama-sama untung,” ujar Agung.

Baca juga: Satelit LEO Bisa Membantu Pemerataan Kebutuhan Akses Internet Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan adanya peluncuran Starlink, masyarakat di daerah terpencil bisa menikmati akses informasi dan jaringan internet secara cepat seperti dengan penduduk yang tinggal di kota besar.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam beberapa kesempatan menegaskan, Starlink bukan ancaman untuk penyedia jasa internet yang sudah lama beroperasi. ”Kami memberi ruang yang fair untuk semua. Mereka (Starlink) mau berusaha, silakan saja, tetapi harus sesuai regulasi di Indonesia,” tegas Budi.