Sejumlah Pihak Pertanyakan Taksonomi Hijau Versi OJK

Kategori transisi untuk PLTU dalam TKBI menciptakan ambiguitas tentang prinsip transisi energi berkeadilan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Cilegon, Banten, Senin (28/8/2023). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN digugat ke Komisi Informasi Pusat untuk membuka data emisi yang dihasilkan oleh pengoperasian PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, dan PLTU Ombilin di Padang, Sumatera Barat, kepada publik.

JAKARTA, KOMPAS — Kategori ”transisi” yang disematkan pada pembangkit listrik tenaga uap dalam taksonomi sektor keuangan dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah mengejar target kontribusi nasional penurunan emisi. Pengategorian ini berpotensi menimbulkan celah greenwashing dalam penyaluran pembiayaan hijau.

Pada Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Ini merupakan penyempurnaan atas dokumen Taksonomi Hijau Indonesia yang menjadi panduan pasar keuangan dalam menyalurkan pendanaan untuk mendukung pencapaian target kontribusi nasional penurunan emisi (NDC) Indonesia.

Pengategorian ini berpotensi menimbulkan celah greenwashing dalam penyaluran pembiayaan hijau.

Seperti penggunaannya dalam istilah biologi, terminologi taksonomi dalam sektor keuangan berkelanjutan berfungsi sebagai pedoman klasifikasi aktivitas perekonomian yang mendukung, menuju (transisi), atau bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

TKBI memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), baik yang sudah beroperasi maupun yang dibangun sebelum penetapan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, ke dalam kategori transisi.

DOKUMENTASI CIREBON POWER

Potret Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon Unit 1 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. PLTU itu akan berhenti beroperasi atau pensiun dini pada 2035.

Terkait pengategorian tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, terdapat ketidaksamaan perlakuan antara PLTU dan pembangkit listrik di luar PLTU. Dalam TKBI, semua jenis proyek PLTU akan masuk ke dalam kategori transisi bila memenuhi persyaratan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35 persen dalam jangka waktu 10 tahun dan berkomitmen untuk pensiun selambatnya tahun 2050.

Sementara pembangkit listrik selain yang bersumber pada tenaga uap baru bisa masuk ke dalam kategori transisi jika menghasilkan emisi daur hidup pembangkit sebanyak 100-500 gram setara karbon dioksida per kWh.

Dalam TKBI, semua jenis proyek PLTU akan masuk ke dalam kategori transisi bila memenuhi persyaratan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35 persen dalam jangka waktu 10 tahun dan berkomitmen untuk pensiun selambatnya tahun 2050.

Di antaranya adalah pembangkit yang bersumber dari air, gas, dan panas bumi. Pembangkit listrik selain PLTU akan mendapat kategori hijau jika emisi daur hidup di bawah 100 gram setara karbon dioksida per kWh.

Manajer Program Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, menilai, tidak adanya persyaratan penurunan emisi untuk PLTU berkategori transisi dalam TKBI disebabkan pemerintah masih enggan menjalankan program pensiun dini PLTU.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Akivitas di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Senin (11/10/2021). PLTU Sintang salah satu lokasi yang memiliki ketersediaan bahan bakar co-firing dalam hal ini cangkang sawit yang besar. Penghematan bahan bakar batubara dapat dihemat hingga 10 persen dengan metode co-firing menggunakan cangkang sawit.

Jika indikator yang harus dipenuhi PLTU untuk mendapat klasifikasi transisi disamakan dengan pembangkit lainnya, dapat dipastikan tidak ada PLTU yang layak mendapat kategori transisi. Besarnya emisi operasional yang dihasilkan PLTU mencapai 900-1.200 gram setara karbon dioksida per kWh. Angka tersebut bisa lebih besar jika menghitung emisi daur hidup.

”Menyematkan label transisi ataupun hijau kepada PLTU hanya dengan indikator pengurangan emisi 35 persen setelah 10 tahun, bertentangan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celsius dan berusaha membatasinya hingga 1,5 derajat celsius,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Minggu (19/5/2024).

Jika ingin konsisten dengan upaya membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat celsius, Deon melanjutkan, seharusnya penurunan emisi dari PLTU batubara nasional sudah mencapai puncak sebelum tahun 2030. Selanjutnya tren berlanjut hingga kemudian mendekati nol pada tahun 2040. Dengan begitu, sudah tidak ada lagi emisi yang dihasilkan dari PLTU pada 2045.

Baca juga: Hilangnya Label Merah dalam Taksonomi Sektor Keuangan

”Indikator yang dipakai untuk kategorisasi harusnya bisa memberi dukungan pembiayaan yang memungkinkan PLTU untuk mengurangi emisi sebelum tahun 2030 dan berhenti beroperasi sebelum 2045,” kata Deon, melanjutkan.

Selain itu, aktivitas pertambangan dan penggalian mineral yang mendukung industri transisi energi, seperti tembaga, nikel, dan timah, juga masuk dalam kategori transisi. Pelabelan ini belum disertai dengan keterangan yang jelas untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan dan penggalian secara konsisten mendukung transisi energi.

Hingga berita ini dipublikasikan, OJK masih enggan memberikan klarifikasi terkait perbedaan penetapan indikator transisi antara PLTU dan pembangkit lain dalam TKBI.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Peserta aksi melakukan aksi teatrikal di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Celah ”greenwashing”

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyebut, pengategorian usaha telah dilakukan setelah panduan yang ditetapkan ASEAN terhadap perusahaan yang perlu pendanaan untuk melakukan transisi berkelanjutan.

Apabila Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tidak memenuhi kedua kategori, baik hijau maupun kuning/transisi, aktivitas usaha tersebut akan dinilai tidak memenuhi klasifikasi.

”Perusahaan bisa menetapkan dia berada di mana, progres, target bagaimana, sehingga investor global tahu posisinya terkait kebutuhan dana hijau yang cukup besar. Jadi, itu membuka investor masuk ke dalamnya,” ujar Inarno.

Baca juga: Mengenal Praktik Greenwashing di Indonesia

Koordinator Keuangan Berkelanjutan IESR, Farah Vianda, mengatakan, celah ini memungkinkan praktik greenwashing demi mendulang pembiayaan berkelanjutan. Adanya pemutakhiran secara berkala dan pengetatan kriteria menjadi hal penting untuk dilakukan.

”Selain itu, perlu adanya pihak ketiga untuk memastikan kategori pelabelan suatu kegiatan telah sesuai TKBI, bukan hanya penilaian yang dilakukan secara internal,” kata Farah.

Merujuk pada Webster’s New Millennium Dictionary of English, istilah greenwashing diartikan sebagai strategi komunikasi mempromosikan program ramah lingkungan sebuah entitas tertentu yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari aktivitas perusakan lingkungan oleh entitas bersangkutan.

DOKUMEN TAKSONOMI KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA

Pada Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), kategori sektor usaha hanya diklasifikasikan menjadi hijau dan kuning/transisi.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pengategorian transisi pada PLTU perlu dikaji kembali karena berpotensi menciptakan ambiguitas dalam menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi perlu dilanjutkan pembiayaannya atau tidak karena bertentangan dengan prinsip transisi energi yang berkeadilan.

”Klasifikasi merah masih diperlukan untuk memperjelas aktivitas yang tinggi karbon dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Penghapusan kategori merah malah bertentangan dengan prinsip transisi energi yang berkeadilan,” ujar Bhima.

Tanpa adanya kategori merah, menurut Bhima, penilaian obyektif terhadap kelompok usaha akan sangat sulit diterapkan oleh pelaku industri jasa keuangan. Lebih jauh, nihilnya kategori merah bisa menimbulkan risiko greenwashing serta transition-washing (berpura-pura melakukan transisi).

Tanpa adanya kategori merah, menurut Bhima, penilaian obyektif terhadap kelompok usaha akan sangat sulit diterapkan oleh pelaku industri jasa keuangan.

Risiko tersebut nyata mengingat TKBI ke depannya akan dijadikan panduan lembaga jasa keuangan nasional dalam menyalurkan pembiayaan atau meningkatkan alokasi modal usaha kepada sektor usaha atau lini bisnis yang mendukung pencapaian target emisi karbon netral (net zero emission/NZE).

Dia juga merekomendasikan pemisahan yang jelas antara Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang benar-benar sudah tidak perlu dibiayai lagi dan kelompok yang masih mendapat pembiayaan. Selain itu, perlu adanya pengevaluasian rantai pasok secara menyeluruh untuk setiap KBLI.