Pemerintahan Baru Berkomitmen Tekan Pemborosan Aktivitas Ekonomi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah (dua dari kiri), berbicara dalam Kompas Collaboration Forum di Jakarta, Jumat (22/3/2024). Forum pertemuan tersebut mengangkat tema Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025-2029.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan baru yang akan digawangi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi perekonomian demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkeadilan.

Hal tersebut terungkap dalam Kompas Collaboration Forum dengan tema ”Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025-2029” yang berlangsung di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Forum yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra ini menghadirkan Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, sebagai pembicara utama. Burhanuddin memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pemerintah 2025-2029.

Pemaparan tersebut dilakukan di hadapan sekitar 30 CEO, maupun perwakilannya, yang menjadi anggota Kompas Collaboration Forum, di antaranya Wakil Presiden Direktur PT Toyota Manufacturing Indonesia Bob Azam, Presiden Commisioner PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Anton J Supit, Regional CEO PT Triputra Agro Persada Budiarto Abadi, dan CEO PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja.

Baca juga: Rezim Ekonomi Prabowo: ”Segala Cara” untuk Genjot Pertumbuhan

Forum dibuka oleh Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas FX Laksana Agung yang memaparkan sejumlah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Di tingkat global, ekonomi Indonesia menghadapi dinamika politik berubah dari unipolar menjadi multipolar.

Sementara di dalam negeri, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia masih berkutat pada sejumlah masalah klasik, seperti produktivitas yang rendah; kegiatan ekonomi yang boros dan tidak efisien, tecermin dari tingginya angka incremental capital output ratio (ICOR); serta rasio pajak yang masih rendah.

Pemaparan dilanjutkan oleh Manajer Litbang Kompas Kristanto yang mempresentasikan hasil survei terkait persepsi masyarakat terhadap program ekonomi pemerintahan baru. Hasil survei menunjukkan bahwa program makan siang dan susu gratis menjadi program yang paling populer dan diingat masyarakat.

Adapun program pemerintah saat ini yang dirasa oleh masyarakat perlu dilanjutkan adalah program bantuan sosial dan program lumbung pangan nasional.

Baca juga: Makan Siang Gratis dan Jebakan Ilusi Fiskal

Merespons paparan dari Kompas, Burhanuddin mengatakan arah pembangunan ekonomi pemerintahan baru bekomitmen pada peningkatan efisiensi dengan tiga mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional yakni sektor pangan, energi, dan industri manufaktur.

Sektor pertanian cukup berperan dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus mengatasi defisit pangan. Selanjutnya, sektor sumber daya energi dan mineral harus tertangani dengan baik mengingat Indonesia memiliki potensi sumber energi baru dan terbarukan.

”Industri manufaktur juga penting karena kita harus melakukan re-industrialisasi dengan basis sumber daya alam. Kita menghadapi kesulitan karena pasar manufaktur hampir 40 persen dikuasai China sehingga kita harus memperbaiki kondisi domestik dari sisi kepastian hukum, perizinan, dan easy of doing business” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas Laksana Agung Saputra menyampaikan catatan Kompas dalam diskusi Kompas Collaboration Forum di Jakarta, Jumat (22/3/2024). Pembicara kunci dalam diskusi dengan tema Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025-2029 adalah Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah.

Kerangka kebijakan ekonomi Prabowo Subianto, kata Burhanuddin, adalah mengedepankan pertumbuhan (pro-growth), mengutamakan penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan inklusif (pro-poor). Untuk mencapai itu secara berkelanjutan, maka disiplin fiskal dan moneter harus menjadi kerangka kebijakan utama dalam pelaksanaan program-program ekonomi.

”Efisiensi perekonomian kita harus ditingkatkan. Artinya, ICOR kita harus direndahkan. Disiplin fiskal dan moneter harus menjadi landasan atas program-program ekonomi yang kita jalankan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim, yang turut hadir dalam forum ini, mengingatkan pemerintahan baru akan masih banyaknya kerumitan birokrasi yang saling mengikat dan mengunci. Kondisi ini membuat kegiatan ekonomi nasional jauh dari efisiensi.

Ia mencontohkan, baru dalam beberapa bulan terakhir pembayaran visa Indonesia elektronik oleh warga negara asing bisa dilakukan menggunakan kartu kredit.

”Sebelumnya mekanisme ini terbentur peraturan Kementerian Keuangan. Banyak detail aturan yang malah saling menghambat sehingga cara berpikir efektif dan efisien dibutuhkan untuk mencapai cita-cita ekonomi,” ujarnya.

Baca juga: Masyarakat Belum Sejahtera, Rasio Pajak Sulit Naik