Bappenas Luncurkan Indeks Desa untuk Pemerataan Pembangunan

Indeks Desa diluncurkan sebagai indikator tunggal untuk mengukur perkembangan desa-desa di Indonesia.

DOKUMENTASI BAPPENAS

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas saat meluncurkan Indeks Desa di Kantor Bappenas, Senin (4/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meluncurkan Indeks Desa pada Senin (4/3/2024) sebagai indikator tunggal dalam mengukur perkembangan desa-desa di Indonesia. Hasil perhitungan menggunakan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada 2025 dan akan dimanfaatkan untuk mendesain program pemerataan pembangunan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, indeks ini penting untuk menjadi acuan bersama dalam mengintegrasikan data tentang perdesaan.

”Dengan Indeks Desa sebagai panduan tunggal, kita dapat lebih efektif mendorong kemandirian desa dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk kemajuan berkelanjutan,” katanya dalam acara peluncuran di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Indeks ini akan menjadi indeks tunggal pengukur capaian pembangunan desa dan dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional, daerah, dan desa.

Indeks Desa mengukur di antaranya layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Data yang dihimpun oleh Indeks Desa akan dipakai untuk pengalokasian dana desa per tahun hingga penetapan target pembangunan desa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan daerah.

”Indeks ini akan menjadi indeks tunggal pengukur capaian pembangunan desa dan dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional, daerah, hingga desa,” ujarnya.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Pekerja tengah sibuk melanjutkan pembangunan puskesmas di Desa Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (5/1/2024).

Pembuatan Indeks Desa sebenarnya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Penyaluran Dana Desa pada 19 Desember 2019. Namun, proses yang panjang membuat indeks ini baru bisa diluncurkan di awal 2024.

Baca juga: SDGs dan Arah Pembangunan Desa

Indeks Desa merupakan penyatuan dua indeks yang selama ini digunakan untuk mengukur perkembangan desa. Indeks pertama adalah berbasis data Potensi Desa Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola Bappenas. Adapun indeks kedua adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan data dari tingkat desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Perbedaan keduanya meliputi sumber data, metode perhitungan, dimensi, variabel, dan mekanisme verifikasi data. Menindaklanjuti instruksi Sekretaris Kabinet, pada 2023, Kementerian PPN/Bappenas melakukan sejumlah koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk menyempurnakan Indeks Desa.

Setelah serangkaian rapat pembahasan, uji coba, dan rapat koordinasi, kesepakatan antarinstansi dicapai, menghasilkan Indeks Desa yang telah disempurnakan sebagai indeks tunggal pengukuran capaian pembangunan desa. ”Dengan revitalisasi ini, kami harapkan tidak ada lagi dualisme dalam pengukuran perkembangan desa,” kata Dewi.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Ilustrasi pembangunan desa Sejumlah warga terlibat dalam padat karya tunai di Dusun Padegan, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, beberapa waktu lalu.

Meskipun sudah diluncurkan Indeks Desa, baru akan diimplementasikan pada 2025 karena masih membutuhkan beberapa penyesuaian termasuk proses verifikasi data. Ini akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

Hasil perhitungan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada 2025, dengan basis data dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dalam rentang April/Mei hingga Juni 2024.

Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menyampaikan, Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal. Indeks ini akan bermanfaat untuk mendesain pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Baca juga: Dana Desa dan Arah Pembangunan Desa Capres-Cawapres 2024

”Dokumen tersebut mengamanatkan penyelesaian ketimpangan untuk mencapai salah satu visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang,” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Panorama air terjun Sarang Walet di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu (17/12/2023). Sejumlah desa di Kecamatan Sikur dikembangkan sebagai desa wisata.

Pada 2023, BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22 persen, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29 persen. Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara barat dan timur Indonesia, tetapi ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan.

”Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa. Desa harus mau dan mampu tumbuh dan maju bersama dan selaras dengan kota,” kata Teni.