Sumsel Pacu Energi Terbarukan di Tengah Ketergantungan pada Fosil

Kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Sumsel mencapai 989,12 MW atau baru 4,7 persen dari potensi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Barisan tongkang batubara di aliran Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (13/5/2023). Batubara menjadi salah satu komoditas unggulan yang mendorong perekonomian di Sumsel. Hanya saja hilirisasi masih jadi kendala utama.

PALEMBANG, KOMPAS — Di tengah ketergantungan pada energi fosil, utamanya batubara, Sumatera Selatan terus memacu pembangunan energi terbarukan agar berkontribusi dalam upaya mencapai target emisi nol bersih nasional pada tahun 2060. Di satu sisi, hal itu menjadi tantangan, terutama dalam menyiapkan transformasi perekonomian warga yang bergantung pada fosil.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Sumsel, pada 2022 energi fosil masih dominan dalam bauran energi daerah. Batubara menyumbang sebesar 31,59 persen, gas bumi 22,68 persen, dan minyak bumi 21,88 persen. Sementara energi terbarukan sebesar 23,85 persen.

Adapun kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan di Sumsel, hingga 2023, mencapai 989,12 megawatt (MW). Pembangkit listrik biomassa (PLTBm), khususnya yang digunakan sendiri oleh perusahaan (captive power)atau tidak tersambung dengan jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dominan dengan 802,59 MW. Selain itu, ada kontribusi energi panas bumi, air, dan surya.

Baca juga: Transformasi Ekonomi di Daerah Penghasil Batubara Perlu Disiapkan

Koordinator Subnasional Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR) Rizqi Prasetyo mengatakan, kondisi tingginya ketergantungan pada fosil itu menjadi tantangan. Dalam analisis IESR, Kabupaten Muara Enim dan Lahat menjadi dua daerah di Sumsel yang berpotensi terdampak ekonomi jika batubara dikurangi secara bertahap.

”Oleh karena itu, perlu transformasi atau dicari ekonomi alternatifnya agar tidak langsung terdampak. Sebab, selama ini (mereka), kan, mendapat dana bagi hasil (DBH) dari pertambangan batubara,” kata Rizqi pada lokakarya Jelajah Energi Sumatera Selatan yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR), di Palembang, Sumsel, Senin (26/2/2024).

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Monika (52) sedang memeriksa turbin pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) yang ada di Dusun IV, Desa Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, Sumsel, Selasa (19/7/2022). PLTMH menjadi satu-satunya pembangkit listrik yang menyinari rumah warga di dusun tersebut.

Hasil riset IESR pada 2023 menunjukkan DBH dari pajak dan royalti pertambangan batubara berkontribusi secara signifikan pada pendapatan pemerintah daerah. Di Muara Enim, misalnya, DBH berkontribusi hingga 20 persen dari pendapatan daerah. Penurunan DBH akan berdampak besar pada operasionalisasi mengingat belanja pemerintah daerah sebagian besar untuk operasionalisasi (Kompas, 2/9/2023).

Terlepas dari ketergantungan perihal ekonomi, kata Rizqi, energi terbarukan di Sumsel tetap terus dipacu. ”Di Muara Enim, misalnya. Daerah itu penghasil batubara, tetapi juga memiliki dua PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi), yakni PLTP Rantau Dedap dan PLTP Lumut Balai,” kata Rizqi.

Harapan kami tetap, energi terbarukan ini terus meningkat.

Adapun share energi terbarukan pada bauran energi daerah Sumsel sebesar 23,85 persen (2022). Angka itu lebih tinggi daripada realisasi energi terbarukan nasional yang sebesar 13,1 persen dalam bauran energi primer (2023). Angka itu bahkan sudah melebihi target 21,06 persen pada 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Sumsel Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah RUED Sumsel.

Namun, persentase itu masih dinamis jika merujuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030. ”Di RUPTL, ada penambahan pembangkit batubara (di Sumsel) yang saat ini belum beroperasi. Namun, harapan kami tetap, energi terbarukan ini terus meningkat,” kata Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan pada Dinas ESDM Sumsel Dewi Yusmarni.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi yang akan dibangun sebuah perusahaan pengolah batubara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

Apalagi peluang pengembangan energi terbarukan Sumsel masih terbuka lebar. Dari total potensi energi terbarukan sebesar 21.032 MW di Sumsel, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan baru 989,12 MW atau baru 4,7 persen. Selain energi hidro (air), surya, bioenergi, dan panas bumi yang sudah terpasang, energi bayu (angin) dengan potensi 310 MW juga diharapkan turut berkembang.

”(Pembangkit listrik tenaga bayu) saat ini memang belum ada di Sumsel, salah satunya karena belum ada kajian teknis secara detail. Oleh karena itu, ke depan, diharapkan ada kajian-kajian terkait energi tersebut,” ucap Dewi.

Dekarbonisasi industri

Sementara itu, Koordinator Dekarbonisasi Industri IESR Faricha Hidayati menuturkan, industri masih menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia, termasuk di Sumsel. Itu antara lain disebabkan tingginya penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Misalnya, terkait dengan produksi amonia serta produksi pulp dan kertas.

Baca juga: Sumsel Punya Potensi Energi Baru Terbarukan Besar

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Tampak pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Gedung Annex, PT Pusri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (26/2/2024). Kunjungan ke PLTS tersebut menjadi rangkaian dari Jelajah Energi Sumatera Selatan yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) pada 26 Februari-2 Maret 2024.

Oleh karena itu, dekarbonisasi industri terus didorong guna mendukung capaian emisi nol bersih (NZE) 2060. Sejumlah pilar dalam dekarbonisasi kedua industri itu di antaranya dengan efisiensi material dan pengurangan permintaan, efisiensi penggunaan energi, teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon (CCS/CCUS), amonia hijau, serta substitusi bahan bakar dan elektrifikasi.

”Memang ada sejumlah tantangan upaya dekarbonisasi industri, seperti aset berumur panjang, 30-40 tahun, kebutuhan energi panas bersuhu tinggi, serta ketersediaan jenis investasi hijau yang sangat minim. Namun, (jika diterapkan), ada manfaat bagi dunia usaha dan negara, antara lain penghematan biaya produksi, peluang target pasar baru, serta membuka peluang pekerjaan hijau,” katanya.