APBN Transisi Disusun, Ruang Fiskal Rezim Baru Bisa Lebih Sempit

Prabowo-Gibran akan ikut memberi masukan. Kebijakan ekonomi disebut-sebut akan banyak mengandung stimulus Keynesian.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Kemacetan di jalan protokol Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (20/12/2023). Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah pada akhir tahun menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 yang diprediksi tumbuh di kisaran 5 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Di ujung masa jabatannya, pemerintahan Joko Widodo mulai menyusun kerangka awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang kelak akan dijalankan oleh rezim berikutnya. Kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian berpotensi mempersempit ruang kas negara tahun depan.

Tahap awal penyusunan RAPBN 2025 itu sudah dibahas Kementerian Keuangan sejak Senin (12/2/2024) atau dua hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Langkahnya dimulai dengan merancang dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025.

KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi kajian komprehensif mengenai gambaran kondisi ekonomi dan fiskal selama satu tahun ke depan, lengkap dengan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang perlu diambil. Penyusunan arah kebijakan fiskal itu akan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dalam negeri dan global.

Baca juga: Potret Rentan Ekonomi Musiman Indonesia

Sebagai kisi-kisi, sejumlah poin asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025 sudah pernah dituangkan dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2024 (pemutakhiran). Pada dokumen itu terlihat arah ekonomi untuk tahun 2025 akan berlangsung moderat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang masih melambat dan tidak pasti.

Dari sisi arah postur makro fiskal, misalnya, pemerintah memasang target defisit APBN 2025 sebesar 2,13-2,45 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sasaran defisit itu masih lebih konservatif dibandingkan APBN 2023 (2,84 persen dari PDB) dan APBN 2024 (2,29 persen dari PDB).

KOMPAS/AGNES THEODORA

Tangkapan layar dokumen KEM-PPKF 2024 yang menunjukkan arah postur makro fiskal jangka menengah.

Pemerintah juga memangkas target pembiayaan/utang dan ingin menekan rasio utang terhadap PDB hingga 37,83-37,83 persen. Angka ini lebih rendah dari target rasio utang 2023 (39,59 persen) dan 2024 (38,07-38,97 persen).

Ruang untuk kebijakan belanja yang ekspansif otomatis lebih sempit. Hal itu terlihat dari target belanja yang tidak sebesar tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF mencatat, belanja negara pada tahun 2025 hanya diincar di kisaran 14,21-15,22 persen. Batas bawahnya masih lebih rendah dari target belanja negara di APBN 2024 (14,50 persen) dan APBN 2023 (14,55 persen).

Kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran itu akan banyak mengandung stimulus Keynesian.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, kondisi perekonomian tahun depan akan lebih berat dari sebelumnya, baik dari dalam negeri maupun global. Ketidakpastian kondisi ekonomi global masih membayangi di tengah tensi geopolitik yang belum reda dan resesi yang kini dihadapi sejumlah negara maju.

”Ini tentu akan berpengaruh terhadap permintaan global atas produk-produk Indonesia. Dua tahun terakhir ini ekspor dan penerimaan kita masih terbantu olehwindfall profit lewat harga komoditas yang melonjak. Tetapi, tahun 2025 atau bahkan mulai tahun ini, kita sudah tidak punya lagi sumber penerimaan yang besar,” katanya, Rabu (21/2/2024).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Perlu lebih hemat

Ketika sumber penerimaan dari luar negeri ”seret”, roda ekonomi dalam negeri menjadi andalan. Namun, ia menilai hal itu pun tidak mudah, mengingat tren laju konsumsi rumah tangga sebagai mesin penggerak ekonomi domestik tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Perlambatan konsumsi masyarakat itu tampak dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV-2023 hanya tumbuh 4,47 persen secara tahunan, turun dari triwulan III-2023 yang tumbuh 5,06 persen secara tahunan, serta dibandingkan dengan triwulan IV-2022 yang sebesar 4,5 persen.

Baca juga: Putar Otak Dongkrak Pajak, Prabowo Sasar Ekonomi Bawah Tanah

Laju konsumsi itu juga jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menyentuh 5,04 persen. ”Pertumbuhan ekonomi tidak sekuat sebelumnya. Konsumsi tumbuh melambat. Hal-hal seperti ini bisa membuat ruang gerak fiskal kita menjadi sangat rentan,” ucap Yose.

Di tengah kondisi seperti itu, Yose menyarankan pemerintah ke depan mengerem pengeluaran yang tidak prioritas dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. Berbagai program dan kebijakan sebaiknya juga tidak dieksekusi secara sekaligus, melainkan bertahap dan dalam skala kecil terlebih dahulu sembari dievaluasi agar tidak membebani APBN.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ekspresi calon presiden Prabowo Subianto setelah menambahkan potongan daging pada masakan yang hendak dibagikan kepada warga saat berkampanye di Saung Kita, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2023). Kampanye calon presiden nomor urut 2 ini diisi dengan acara Makan Besar, yaitu menyediakan makan siang bagi warga setempat yang hadir dalam kampanyenya.

”Agar tercapai fiskal yang lebih efektif, mungkin harus ada pengeluaran yang di-cut dan dievaluasi ulang. Ini bukan pilihan gampang di antara macam-macam program yang sudah direncanakan,” ujarnya.

Memberi masukan

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, mengakui, ruang fiskal negara ke depan agak sempit. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran akan mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru. Seperti diketahui, saat ini pasangan calon nomor urut 2 itu masih memimpin di berbagai versi hitung cepat pemilu.

TKN atau tim transisi yang nantinya dibentuk akan siap memberi masukan jika diperlukan.

Tak hanya itu, program-program andalan Prabowo-Gibran yang disebut 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 17 Program Prioritas juga akan dijalankan bertahap agar tidak membebani APBN. ”Itu sebabnya, saya sering mengatakan, kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran itu akan banyak mengandung stimulus Keynesian,” ujarnya.

Keynesian adalah teori ekonomi oleh ekonom asal Inggris John Maynard Keynes. Paham itu menitikberatkan campur tangan pemerintah untuk menstabilkan siklus aktivitas ekonomi melalui kebijakan stimulus dan belanja guna menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan ketika kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bersyukur seusai memberikan pidato kemenangan di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Prabowo-Gibran unggul satu putaran.

Secara ketatanegaraan, ujarnya, penyusunan APBN 2025 masih di bawah tugas dan kewenangan pemerintahan petahana saat ini. Dengan demikian, tidak ada kewajiban dan hak TKN untuk ikut serta dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun depan.

Namun, demi memastikan kesinambungan kebijakan dan mengurangi potensi perubahan jika diperlukan APBN-Perubahan (APBN-P), TKN atau tim transisi yang nantinya dibentuk akan siap memberi masukan jika diperlukan. Dengan demikian, RAPBN 2025 juga mencerminkan program-program Prabowo-Gibran.

”Program yang dimaksud itu yang ada dalam dokumen visi-misi yang diserahkan ke KPU. Misalnya, program makan siang gratis dan target penerimaan negara yang baru,” kata Dradjad.

Baca juga: Makan Siang Gratis, IKN, sampai Food Estate, dari Mana Anggarannya?