Tunggu Hasil Pilpres, Kementerian BUMN Tunda IPO Perusahaan Pelat Merah

Dinamika Pemilihan Umum 2024 membuat Kementerian BUMN menunda langkah perusahaan pelat merah melantai di pasar modal.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat menyampaikan perkembangan terbaru dari pembubaran tujuh BUMN di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Belum ada satu pun badan usaha milik negara atau BUMN berikut anak usahanya yang dipastikan akan melakukan aksi pencatatan saham perdana atau IPO pada 2024. Jika tak ada perusahaan pelat merah yang melakukan IPO tahun ini, kondisi di tahun berlangsungnya Pemilihan Umum 2019 akan terulang.

Ada sejumlah faktor BUMN belum IPO untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal. Hal itu di antaranya sentimen terhadap Pemilihan Umum 2024 yang disambut sikap wait and see para investor terhadap dinamika dan stabilitas di tahun politik.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo telah mengatakan bahwa momentum bisnis serta minat pelaku pasar menjadi pertimbangan utama BUMN dalam memutuskan aksi IPO. Kedua hal tersebut membuat tahun ini belum ada perusahaan pelat merah yang dipastikan akan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Keputusan IPO bergantung pada appetite (pelaku pasar). Sementara saat ini terlihat momentumnya kurang mendukung.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada akhir tahun lalu. Misalnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, kedua rencana tersebut gagal terealisasi lantaran situasi dan kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

”Setelah dikaji, rencana listing yang akan dilakukan PHE ditunda. Keputusan IPO bergantung pada appetite (pelaku pasar). Sementara kami lihat saat ini momentumnya kurang,” ujar Tiko, sapaan akrabnya, di Jakarta, Senin (29/1/2023).

Kementerian BUMN juga menahan rencana IPO dari perusahaan subholding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, PalmCo, pada 2024. Menurut Tiko, keputusan perseroan untuk melantai di bursa saham harus ditunda karena kondisi pasar yang kurang menarik.

Iklan

Di luar itu, Tiko melanjutkan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi untuk meningkatkan valuasi PalmCo. Salah satunya adalah penanaman kembali (replanting) pohon sawit karena lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi kurang terawat.

”Kami lihat timing juga, mungkin PalmCo akan IPO, tetapi setelah kondisi pasar bagus,” kata Tiko.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi mengatakan, OJK pada bulan pertama tahun ini belum menerima pernyataan pendaftaran IPO dari BUMN.

Baca juga: Tetap Cermat Berinvestasi Saham BUMN

Senior Investment Information Mirae Asset, Nafan Aji Gusta, mengatakan sulit untuk tidak mengaitkan tertundanya IPO perusahaan BUMN dengan sentimen pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang menjadi momentum pergantian pemerintahan nasional.

”Kondisi ini terkait dengan pergantian rezim eksekutif sebagai penentu arah kebijakan negara ke depan di berbagai bidang, termasuk pasar modal yang masuk dalam bidang perekonomian,” ujarnya.

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Tampak pengerjaan bangunan Pasar Mama Papua di Kota Jayapura yang dicanangkan Presiden Joko Widodo hampir rampung, Senin (5/12). Fasilitas yang dibangun PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk ini ditargetkan selesai pada 20 Desember 2016.

Berkaca dari situasi pada tahun politik 2019, terdapat 55 emiten baru yang melantai di BEI. Dari ke-55 emiten tersebut, tak ada satu pun berasal dari BUMN. Padahal, pada tahun itu Kementerian BUMN menargetkan setidaknya ada dua anak usaha pelat merah yang melakukan IPO saat itu.

Aksi IPO yang batal terlaksana pada 2019 adalah rencana dua anak perusahaan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yakni PT PP Infrastruktur dan PT PP Energi, untuk melantai di BEI. Perseroan menunda rencana itu sejalan dengan pertimbangan fundamental serta portofolio dari kedua entitas.

Pertimbangan utama tertundanya aksi IPO BUMN pada tahun ini berkaitan erat dengan dinamika dan stabilitas politik menjelang pilpres.

Nafan menilai, tertundanya BUMN dalam melakukan IPO pada tahun politik sebagai hal yang wajar. Ia memandang pertimbangan utama tertundanya aksi IPO BUMN pada tahun ini berkaitan erat dengan dinamika dan stabilitas politik menjelang pilpres.

”Kementerian BUMN lebih memperhatikan kecenderungan dinamika politik ataupun keamanan, apalagi seputar dinamika penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.