Demi Kepastian Hukum, Pengusaha Berharap Pemilu Jujur, Adil, dan Transparan

Pelaku usaha harap pemilu kondusif tanpa konflik. Kejelasan hukum dari pemerintahan baru tecermin dari penyelenggaraan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama CEO Citi Indonesia Batara Sianturi (kanan) dan didampingi Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra menjadi pembicara dalam Kompas Collaboration Forum di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1/2024). Tema yang diangkat dalam Kompas Collaboration Forum adalah Peta Politik Muktakhir dan Harapan Dunia Usaha. Kegiatan ini dihadiri pimpinan perusahaan terkemuka di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha mengharapkan pemilihan umum presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024 berlangsung kondusif tanpa konflik. Kepastian hukum yang akan diperoleh pengusaha dari pemerintahan baru kelak dapat tecermin dari penyelenggaraan pemilu nanti.

CEO Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, stabilitas sosial dan politik yang terjaga sepanjang gelaran pemilu merupakan faktor penting yang mendukung iklim usaha di dalam negeri tetap kondusif.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Apindo Tekankan Perlunya Kepastian Berusaha

Baik berlangsung satu maupun dua putaran, ia mengharapkan pemilu dapat berlangsung jujur, adil, dan transparan. Minimnya konflik dan persoalan dalam proses pemilu akan dilihat dunia usaha sebagai titik awal terbangunnya kepastian hukum yang akan dijalani oleh pemerintahan baru kelak.

”Kepastian hukum merupakan hal yang sangat diharapkan oleh dunia usaha dari pemerintah. Jadi, jalannya pemilu nanti bisa jadi gambaran seperti apa pemerintahan baru akan berjalan,” ujar Shinta usai Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para undangan mendengarkan penjelasan Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tidak tampak) dalam Kompas Collaboration Forum di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Stabilitas di dalam negeri yang terjaga akibat pemilu yang berlangsung kondusif akan menjadi daya dukung utama bagi pelaku usaha dalam negeri untuk melakukan ekspansi. Ini penting sebab aktivitas produksi nasional ke depannya diprediksi akan tertekan oleh perlambatan ekonomi global di tahun 2024 akibat berlanjutnya konflik geopolitik serta tren pengetatan kebijakan moneter sejumlah negara maju.

”Jadi, kondisi eksternal sudah menghasilkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Jangan sampai di dalam negeri sendiri jangan sampai mengganggu kelangsungan usaha,” ujarnya.

Kondisi eksternal sudah menghasilkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Jangan sampai di dalam negeri sendiri jangan sampai mengganggu kelangsungan usaha.

Iklan

Di luar itu, Shinta mengingatkan bahwa transisi kepemimpinan akan menjadi titik penting bagi Indonesia untuk mengejar pembangunan ekonomi Indonesia. Terlebih, Indonesia dinilai perlu memanfaatkan bonus demografi.

”Transisi kepemimpinan akan menjadi titik penting bagi Indonesia untuk segara berlari kencang, menetapkan fondasi yang baik, agar kita bisa dengan cepat memanfaatkan bonus demografi sepuluh tahun ke depan sebagai modal pembangunan,” katanya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Sejumlah CEO dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Kompas Collaboration Forum (KCF) berfoto bersama dengan jajaran Redaksi Harian Kompas usai diskusi Afternoon Tea #15 KCF, Jumat (29/9/2023), di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta. Diskusi tersebut bertajuk "Peta Politik 2024".

Dalam kesempatan yang sama, CEO Wyr Solution Theodorus Wiryawan mengatakan, dalam bisnis secara umum, yang dibutuhkan ialah kepastian hukum. Dalam pelaksanaan pemilu, semakin cepat akan semakin baik.

Sebab, setelah pemilu tuntas, ”mesin” dalam dunia usaha dapat berjalan kembali. Kalaupun pemilu akhirnya mesti dilangsungkan dua putaran, harapannya tensi tidak naik sehingga kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan.

Kalaupun pemilu akhirnya mesti dilangsungkan dua putaran, harapannya tensi tidak naik sehingga kegiatan ekonomi tetap bisa berjalan.

Wiryawan menuturkan, bicara kegiatan pemilu di beberapa negara, kegiatan politik sejatinya beriringan dengan kegiatan bisnis. ”Namun, di Indonesia diterjemahkannya yakni kegiatan politik berimplikasi ke bisnis. Di Indonesia seperti itu karena para pelaku bisnis pun punya kepentingan terkait dengan siapa yang menang, misalnya,” ujarnya.

Harapan bagi dunia usaha, Wiryawan melanjutkan, baru akan muncul setelah pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru serta terbentuknya kabinet pemerintahan. Pada Pemilu 2024, hal ini baru akan terjadi di akhir tahun atau saat aktivitas bisnis sudah menurun. Dunia bisnis pun berharap dampak pemilu ditekan seminimal mungkin. Artinya, tidak banyak gejolak terjadi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) bersama CEO Citi Indonesia Batara Sianturi (duduk) dan didampingi Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra (dua dari kanan) menjadi pembicara dalam Kompas Collaboration Forum di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Mengenai debat Pilpres 2024, Wiryawan menilai sesi tersebut tidak mewakili hal-hal apa saja yang ditawarkan oleh setiap pasangan calon jika menjadi pemimpin mendatang. Sebab, debat memerlukan kemampuan memformulasi serta mengartikulasikan ide, gagasan, ataupun jawaban-jawaban pertanyaan dalam waktu singkat.

”Maka, kita gunakan cara lain, seperti (acara) di Kadin dan Apindo. Jadi, tim ekonomi setiap pasangan menjabarkannya. Jadi, lebih baik (yang dilihat) tim pemenangan. Tim pemenangan itu harus punya fungsi karena kita ingin mendapat gambaran lebih utuh dan komprehensif meskipun belum tentu juga dijalankan,” katanya.

Dari paparan ataupun penyampaian ide dan gagasan dari setiap pasangan calon, menurut Wiryawan, ada yang konseptual, tetapi ada juga yang sekadar jargon. Seharusnya, lebih diperbanyak gagasan-gagasan yang konseptual dan substansial, bukan jargon-jargon belaka.