logo Kompas.id
EkonomiSudah Tak Sinkron, Marak...
Iklan

Sudah Tak Sinkron, Marak Pungli Pula

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah masih saja tak sinkron. Sudah begitu, pungutan liar marak di mana-mana.

Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
· 3 menit baca
Warga melintasi mural yang dibuat untuk mengampanyekan budaya antipungutan liar (pungli) di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/7/2021). Setidaknya dua pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikenakan pada pelaku praktik pungli, yaitu Pasal 368 dan Pasal 423.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Warga melintasi mural yang dibuat untuk mengampanyekan budaya antipungutan liar (pungli) di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/7/2021). Setidaknya dua pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikenakan pada pelaku praktik pungli, yaitu Pasal 368 dan Pasal 423.

Persoalan klasik ini sekali lagi menjadi udar rasa para pelaku usaha yang terwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada Dialog Calon Presiden Bersama Kadin Indonesia: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

”Persoalan ini penting sekali. Saya pernah menyampaikan kenapa bisa demikian pada teman-teman pemerintah yang ada di kabupaten/kota dan provinsi, sepertinya entah mereka sendiri yang tak mau tahu atau mungkin pura-pura tidak mau tahu,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga : Ganjar dan Anies Prioritaskan Transportasi Logistik, Prabowo Tidak Hadir

Pemerintah pusat, menurut Diana, perlu memperhatikan kebijakan pemerintah daerah sekalipun ada otonomi daerah. Indonesia tak akan sukses jika pelaku usaha daerah tak didukung. Ia juga menyayangkan masih maraknya pungutan liar (pungli) di daerah-daerah. Padahal, pemerintah daerah seharusnya wajib tunduk pada kebijakan pemerintah pusat.

”Hal-hal yang menurut kita itu adalah kebijakan pusat, tidak perlu lagi ada ’tambah-tambah’ sesuatu, tetapi mereka (oknum di daerah) menghalalkan under table. Dan itu selalu banyak,” ujar pendiri PT Suri Nusantara Jaya ini.

Diana berharap, siapa pun presiden terpilih nantinya dapat menyusun kebijakan dengan melihat ke bawah, memastikan sejauh apa regulasi itu berjalan. Pemerataan pada semua kabupaten dan kota di Indonesia juga diharapkan bisa terjadi.

Deputi Operasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Denon Prawiraatmadja, menjelaskan visi-misi pasangan calon nomor urut 3 dalam konferensi pers Dialog Calon Presiden Bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Deputi Operasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Denon Prawiraatmadja, menjelaskan visi-misi pasangan calon nomor urut 3 dalam konferensi pers Dialog Calon Presiden Bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Hadir dalam dialog itu, perwakilan tim pemenangan semua pasangan calon. Mewakili pasangan calon nomor urut 1 adalah Sekretaris Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Wijayanto Samirin.

Mewakili pasangan calon nomor urut 2 adalah Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bobby Gafur Umar. Adapun mewakili pasangan calon nomor urut 3 adalah Deputi Operasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Denon Prawiraatmadja.

Hadir pula beberapa pengurus Kadin pusat dan daerah, di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie serta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto.

Belum tersentuh

Iklan

Wijayanto mengatakan, pasangan calon nomor urut 1 memiliki banyak detail kesamaan perhatian dengan peta jalan yang disusun Kadin Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pasangan calon nomor urut 1 juga menekankan pentingnya dunia usaha untuk tumbuh menjadi motor pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja dan daya saing ekonomi.

”Amin juga menekankan pentingnya dunia usaha untuk tumbuh jadi motor pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, daya saing ekonomi. Ini sama persis seperti road map dunia usaha didorong motor pergerakan,” katanya.

Alat peraga kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 terpasang di kawasan Pondok Pinang, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Alat peraga kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 terpasang di kawasan Pondok Pinang, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Bobby menyatakan, pasangan calon nomor urut 2 akan melanjutkan program pembangunan yang dirintis pemerintahan saat ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat isu geopolitik dunia, kinerja perekonomian Indonesia 2023 yang dinilai baik bisa menjadi bekal.

”Kita butuh dana, teknologi. Butuh industri dibangun cepat sehingga pertumbuhan ekonomi kita targetkan naik. Dari seluruh kebutuhan dana pembangunan, mudah-mudahan bisa tercapai peran yang lebih besar dari swasta,” katanya.

Baca juga : Pengusaha Soroti Seberapa Realistis Visi Ekonomi dalam Debat Cawapres

Denon mengemukakan bahwa Ganjar-Mahfud menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Harapannya, hal itu berdampak positif pada pembukaan 17 juta lapangan kerja.

Pasangan calon nomor urut 3 juga mengangkat strategi yang tepat sasaran guna mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini beriringan dengan upaya memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah agar naik kelas.

Program ekonomi pasangan calon

https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/12/30/bf4fb4e4-ee3e-47bb-bc9d-782156e86e4f_gif.gif

Pelaksana Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi menilai, sejumlah topik penting belum tersentuh para pasangan calon. Topik yang dimaksud misalnya persoalan yang berkaitan bahan bakar minyak (BBM), pangan, kesehatan, kewirausahaan, dan energi.

Baca juga : Adu Gagasan Ekonomi Digital Anies, Prabowo, dan Ganjar, Siapa Paling Disukai Pengusaha?

Soal BBM, menurut Yukki, penting untuk mendorong transportasi publik menggunakan energi listrik di kota-kota besar. Salah satunya adalah bus listrik di DKI Jakarta. Sejauh ini, jumlahnya masih minim.

”Ini mengenai visi besar dan perlu waktu. Rasanya saya tidak melihat dari salah satu calon program konkret yang berkaitan dengan upaya mengurangi (BBM). Belum lihat,” ujar Yukki dalam konferensi pers.

Editor:
FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000