Salah satu faktor penurunan kuota pertalite ialah realisasi 2023 yang hanya 92,24 persen dari kuota.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menetapkan kuota Pertalite pada 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter atau lebih rendah daripada di tahun 2023 yang 32,5 juta kiloliter. Salah satu faktor penurunan kuota bahan bakar minyak bersubsidi itu di antaranya realisasi 2023 yang 92,24 persen dari kuota. Pengendaliannya disebut sudah lebih baik.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers penutupan Posko Natal dan Tahun Baru 2023-2024 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Senin (8/1/2023), mengatakan, pada 2023 realisasi Pertalite atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) ialah 30 juta kiloliter atau 92,24 persen dari kuota.
”Memang tumbuh dari 2022, tetapi tak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Berarti pengendalian lebih baik. Mungkin juga masyarakat mulai memilih transportasi umum karena di Jakarta dan sekitarnya banyak yang cukup nyaman. Melihat realisasi itu, lalu menghitung pertumbuhan, kami tetapkan kuota (Pertalite) 2024 itu 31,7 juta kiloliter,” tutur Erika.
Sementara itu, realisasi solar atau jenis BBM tertentu (JBT) pada 2023 mencapai 17,5 juta kiloliter atau 103,37 persen dari kuota. Sebelumnya disampaikan bahwa BPH Migas telah menetapkan kuota solar 2024 sebesar 19 juta kiloliter. Salah satu pertimbangannya yaitu adanya pemilihan umum (pemilu) yang diperkirakan memerlukan solar lebih banyak.
”Terkait pemilu sudah diantisipasi karena pada 2024 kuota yang ditetapkan sudah jauh lebih banyak dibandingkan 2023. Di 2024, kuota JBT minyak solar sebanyak 19 juta kiloliter, artinya 2 juta kiloliter lebih banyak dari 2023,” kata Erika di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023). Pengawasan solar juga dilakukan dengan menggunakan sistem digital (barcode)sehingga diharapkan lebih terkontrol.
Erika menuturkan, penambahan 2 juta kiloliter bukan berarti akan dihabiskan semua. ”Artinya, kita berupaya agar pertumbuhan (permintaan solar) itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya meski itu nanti ada pemilu. Namun, kami prediksi tidak terlalu melonjak begitu ya, dengan adanya pengendalian dan pengawasan di lapangan,” kata Erika.
Masih tunggu perpres
Sementara itu, rencana pembatasan atau pengaturan kriteria pengguna Pertalite, yang sebelumnya didorong guna menekan ketidaktepatsasaran penyalurannya, juga belum bisa direalisasi. BPH Migas pun masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Pasalnya, dalam Perpres No 191/2014 hanya mengatur kriteria pengguna solar, yang saat ini memang penyalurannya sudah diperketat dengan sistem digital. ”Pertalite belum (ada pembatasan). Kami sudah usulkan di dalam revisi Perpres (No 191/2014). Jadi, kita tunggu. Kalau revisi perpres terbit, kita bisa melakukan pengaturan untuk pembatasan Pertalite,” kata Erika.
Kalau revisi perpres terbit, kita bisa melakukan pengaturan untuk pembatasan Pertalite.
Sementara itu, penyaluran BBM selama masa Natal dan Tahun Baru 2023-2024 disebut aman. Menurut data PT Pertamina (Persero), penyaluran gasoline (bensin), avtur, dan elpiji pada masa Natal dan tahun Baru 2023-2024 meningkat masing-masing 4,5 persen, 1,8 persen, dan 0,2 persen dibandingkan dengan penjualan di waktu normal. Adapun khusus gasoil (solar) menurun sebesar 3,9 persen.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan, secara umum, penyaluran BBM dan elpiji oleh Pertamina selama masa Natal dan Tahun Baru 2023-2024 aman. Namun, sejumlah hal tetap menjadi catatan, seperti perlunya koordinasi yang lebih intens serta terus diperlukannya kesiagaan posko satgas sebagai sumber informasi kepada masyarakat.
Selain itu, sejumlah wilayah tetap menjadi perhatian khusus Pertamina meskipun masa Natal dan Tahun Baru 2023-2024 telah berakhir. ”(Yakni) Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat, yang saat pelaksanaan satgas Nataru, secara konsumsi, memang meningkat signifikan,” ucap Riva.
Adapun selama masa satgas Nataru 2023-2024, Pertamina memastikan pelayanan energi pendukung di jalur potensial, meliputi jalan tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Itu melalui pelayanan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) siaga sebanyak 1.579 unit, agen dan outlet elpiji siaga sebanyak 4.736 unit. Juga Kiosk Pertamina Siaga, motorist, mobil tangki, dan rumah siaga.
Selain itu, kamera pemantau (CCTV) SPBU juga dipastikan telah terkoneksi dengan Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) di 720 unit SPBU di jalan tol dan jalur wisata. Dengan layanan tersebut, kondisi penyaluran BBM di SPBU dapat dimonitor langsung dari PIEDCC Command Center Pertamina.