Ekonomi Hari Ini: Akses Baru ke Bogor hingga Arah Pajak 2024
Peresmian Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor akan mengawali kabar hari ini. Sejumlah agenda lain akan menyusul, seperti diskusi soal visi-misi kandidat presiden tentang investasi dan arah kebijakan perpajakan pada 2024.
Oleh
FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
·2 menit baca
Mengawali pekan kedua Januari 2024, sejumlah agenda ekonomi menarik akan meluncur hari ini, Senin (8/1/2024). Agenda beragam akan tayang di Kompas.id sepanjang hari ini, mulai dari operasionalisasi Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor, diskusi soal visi-misi kandidat presiden tentang investasi, sampai arah kebijakan perpajakan pada 2024.
Selama ini, warga Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya acap kali menghadapi kemacetan di Jakarta Outer Ring Road (JORR) setiap akhir pekan saat meluncur dengan mobil ke arah Puncak di Bogor atau Sukabumi. Namun, mulai saat ini, persoalan ini tampaknya tidak akan terjadi lagi.
Setidaknya, warga Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya memiliki jalur alternatif, yakni Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor. Jalan tol ini menghubungkan Kota Tangerang Selatan langsung ke Raya Bogor. Artinya, dari Tangerang Selatan, warga tidak perlu bermacet-macet di JORR, tetapi bisa mengambil jalur baru ini dan keluar langsung di Raya Bogor.
Operasionalisasi Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor diresmikan Presiden Joko Widodo, Senin (8/1/2024). Peresmian berlangsung sekitar pukul 07.00.
Ada pula kabar soal visi-misi para kandidat Pemilu Presiden 2024 terkait investasi. Tim ekonomi setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan memaparkan visi-misi jagonya pada Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Mewakili tim ekonomi pasangan nomor urut 1 adalah Wijayanto Samirin. Sementara pasangan nomor urut 2 diwakili Drajat Wibowo dan pasangan nomor urut 3 diwakili Irwan Ariston Napitupulu.
Tak kalah menarik adalah soal kebijakan perpajakan tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo akan menyampaikan kebijakan pajak pada 2024.
Sebagai catatan, performa pajak selama sepuluh tahun terakhir masih belum maksimal. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto, sebagai indikatornya, tergolong rendah, yakni konsisten di bawah 11 persen.
Bahkan, rasionya sempat mencapai satu digit. Ini termasuk angka terendah di antara negara-negara Asia Tenggara.