1,7 Juta Ton Pupuk Disiapkan, Dana Subsidi Diminta Ditambah Rp 14 Triliun
Pemerintah ingin memastikan di awal Januari ini, petani sudah mulai menanam.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Pupuk Indonesia sudah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk untuk masa panen kali ini. Presiden Joko Widodo pun telah meminta Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sekitar Rp 14 triliun.
”Saya ingin memastikan di awal Januari ini mulai menanam semuanya karena hujan sudah turun. Kebutuhan air berarti sudah tercukupi dari hujan sehingga (petani mulai) tanam,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada awak media pada peninjauan kegiatan tanam padi di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan bahwa pada Desember 2023 telah ditanam padi di lahan seluas 1,4 juta hektar. ”Di Januari 1,7 juta hektar, kemudian di Februari 1,4 juta hektar sehingga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen bulan Maret-April mendatang,” ujarnya.
Berkenaan dengan keluhan petani yang disampaikan kepada dirinya, Presiden Jokowi menuturkan hal itu terkait soal pupuk. ”Kalau petani mesti pupuk. Tapi, kemarin saya sudah sampaikan, sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai Kartu Tani, bisa pakai KTP. Dan juga sudah dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari Pupuk Indonesia. Saya kira itu mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi,” katanya.
Sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai Kartu Tani, bisa pakai KTP. Dan juga sudah dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari Pupuk Indonesia. (Joko Widodo)
Awak media menanyakan adanya keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi di distributor, tetapi di luar ada yang menjualnya tetapi dengan harga dua kali lipat. Presiden Jokowi menegaskan hal itu harus dikontrol untuk memastikan pupuk subsidi hanya untuk petani.
”Ya, itu harus dikontrol terus. Distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani. Memang ada kebocoran seperti itu, tapi semua akan diawasi dan dikontrol,” ujar Presiden Jokowi.
Kepala Negara pun menuturkan bahwa dirinya sudah meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk.
”Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp 14 triliun,” ungkap Presiden.
Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp 14 triliun.
Beberapa waktu lalu, dorongan penambahan subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi petani disampaikan Presiden Jokowi saat memberi sambutan pada acara Pembinaan Petani, Penyuluh Pertanian, dan Babinsa se-Provinsi Jawa Tengah, di Alun-alun Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023).
”Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian urusan pupuk. Pak Mentan tadi sudah menyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal, beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan. Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah karena suplai pupuknya juga ada," ujar Presiden Jokowi saat itu.
Terkait dengan angka subsidi pupuk, Presiden Jokowi kala itu menyampaikan bahwa pemerintah masih akan menghitung angka tersebut terlebih dahulu. Presiden akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kekurangan anggarannya.
”Nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan, sebentar, semuanya itu dihitung, kurangnya berapa, itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mentan ngitung dulu, memang prosedurnya seperti itu, minta persetujuan oleh DPR, baru Menteri Keuangan bisa menambah,” tutur Presiden Jokowi.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden melansir, pada kunjungan kerjanya ke Banyumas kali ini, Presiden Jokowi juga berdialog dengan sejumlah petani. Sartono, salah satu petani, pada kesempatan tersebut mengeluhkan soal irigasi.
”Pengairan itu, kan, irigasinya sudah dangkal. Jadi, minta secepat mungkin pendangkalan itu dikeruk kembali dari mulai atas sana sampai ke bawah," ujar Sartono.
Mendengar keluhan itu, Presiden Jokowi langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera mengatasi masalah irigasi tersebut.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro.