Ekspansi menjadi salah satu langkah untuk mendatangkan investasi produk yang lebih hilir lagi, seperti "foil" tembaga.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
GRESIK, KOMPAS - PT Freeport Indonesia menambah kapasitas sekaligus meningkatkan porsi saham pada PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, dari serapan 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sebagai perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki negara, ekspansi tersebut menjadi salah satu langkah yang diharapkan Indonesia untuk mendatangkan investasi di produk yang lebih hilir lagi, seperti foil tembaga.
Peresmian ekspansi pada smelter PT Smelting itu dilakukan Presiden Joko Widodo di Gresik, Kamis (14/12/2023). Hadir juga dalam acara itu, antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Chairman of the Board & CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas.
Dengan ekspansi itu, PT Smelting, yang juga kerja sama PT Freeport Indonesia dengan Mitsubishi Materials Corporation (MMC) serta pertama kali beroperasi pada 1998, total sudah lima kali ekspansi. Kini, dengan pendanaan ekspansi senilai 250 juta dollar AS, yang sepenuhnya dari PTFI, membuat saham PTFI di PT Smelting meningkat dari 39,5 persen menjadi lebih dari 60 persen.
Presiden Jokowi mengatakan, ekspansi tersebut bagian dari komitmen PTFI dalam membangun hilirisasi. Dengan demikian, nilai tambah yang didapat Indonesia kian meningkat.
Belum lagi jika pembangunan smelter baru di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, sudah rampung dan beroperasi (yang ditargetkan mulai operasi Mei 2024). Nantinya, dari dua smelter akan dihasilkan (output) total 942.000 ton katoda tembaga per tahun.
”Kita harapkan dengan smelter di JIIPE, Gresik, ada tambahan lagi. Artinya, (total) smelter kita bisa berproduksi (menyerap) 3 juta ton (konsentrat tembaga) per tahun. Nilai tambahnya ada semua di Indonesia karena dengan itu akan muncul industri baru. Seperti yang dalam proses pembangunan yakni copper foil. Turunan-turunan lainnya juga harus ditarik ke negara kita,” katanya.
Jokowi menekankan, hilirisasi tak hanya pada tembaga, nikel, bauksit, dan timah, tetapi juga di luar mineral. Semuanya harus dihilirisasikan agar ada nilai tambah serta terbukanya kesempatan kerja. Baik di sektor perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Jangan sampai Indonesia mengirim kembali mineral serta komoditas pertanian dan perkebunan, dalam bentuk mentah.
”Minimal setengah jadi, atau syukur bisa barang jadi,” kata Jokowi.
Erick Thohir mengatakan, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi ialah langkah yang tepat. Kenyataannya, hilirisasi memang harus ada serta berkelanjutan. Pasalnya, Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya mineral yang melimpah. Kekayaan itu, secara perlahan akan habis sehingga tidak mungkin menjual mineral mentah tanpa manfaat yang didapat.
”Saat ini, 51 persen saham PTFI dimiliki negara melalui (holding BUMN pertambangan) MIND.ID. Kami mempunyai komitmen untuk mendukung program hiliirisasi. Akan kami dorong transfer teknologi dan pembangunan hilirisasi tersebut,” katanya.
Tony Wenas mengatakan, ekspansi merupakan bagian dari realisasi komitmen perusahaan dalam mendorong percepatan program hilirisasi serta menciptakan nilai tambah. Apalagi, dengan adanya ekspansi, saham PT Smelting kini mayoritas dimiliki oleh PTFI. ”Hal ini juga sekaligus memenuhi mandat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) terkait pembangunan smelter,” katanya.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengemukakan, saat pemerintah terus mendorong hilirisasi, pihaknya, sebagai pemerintah daerah akan fokus untuk menangkap peluang yang ada. Salah satu upaya ialah dengan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk peningkatan keterampilan agar lebih mampu bersaing.
Menunggu PP
Sebelumnya, pembahasan perpanjangan IUPK PTFI sekaligus penambahan saham nasional sebesar 10 persen (saat ini 51 persen dimiliki MIND.ID) di PTFI dibahas Jokowi saat bertemu Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, Senin (13/11/2023). Pembahasan itu telah mencapai tahap akhir (Kompas.id, 14/11/2023).
Saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan pembahasan rencana tersebut, Presiden mengatakan, ”Semua dalam proses. Menunggu PP (Peraturan Pemerintah) rampung dan akan selesai. Semuanya akan diuntungkan, tetapi pemegang mayoritas, terbanyak, ada di Indonesia. Ada tambahan saham untuk Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, perlu ada penyesuaian atau revisi regulasi untuk memperpanjang IUPK PTFI. Regulasi itu ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Berdasarkan PP No 96/2021, permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam atau batubara ditujukan kepada menteri paling cepat dalam jangka lima tahun atau paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Artinya, pengajuan perpanjangan IUPK PTFI baru dapat dilakukan pada 2036.