logo Kompas.id
EkonomiApindo Tekankan Perlunya...
Iklan

Apindo Tekankan Perlunya Kepastian Berusaha

Apindo menegaskan netralitas. Mereka menerima siapa pun yang menang dan berharap siapa pun yang terpilih bisa mendorong perekonomian lebih cepat.

Oleh
BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA
· 2 menit baca
Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo (kiri), menghadiri dialog yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (11/12/2023).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo (kiri), menghadiri dialog yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (11/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pengusaha merespons hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden yang dilakukan Litbang Kompas yang terbit di harian Kompas dan Kompas.id pada hari ini, Senin (11/12/2023). Mereka menerima siapa pun yang menang dan berharap bisa memberikan perubahan yang diperlukan untuk mendorong perekonomian.

Menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan pasangan Prabowo-Gibran dengan elektabilitas tertinggi, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, para pengusaha pada dasarnya memandang semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 ini sama baiknya. Pihaknya juga menegaskan netralitas untuk tidak mengarahkan kepada salah satu pasangan calon tertentu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

”Kami menerima siapa pun yang menang,” ujar Eddy ditemui di sela-sela acara Dialog Capres 2024 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Ia mengatakan, siapa pun yang menang, menurut dia, harus bisa memberikan perubahan nyata pada kebijakan ekonomi. Salah satu yang jadi perhatiannya adalah soal adanya kepastian hukum, kebijakan, dan kelangsungan usaha. Eddy mengambil contoh kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Eddy menjelaskan, selama ini kebijakan pengupahan setiap tahun selalu menimbulkan gejolak dan ketidakpastian bagi pengusaha. Ia mengatakan, dunia usaha perlu kepastian yang jelas tentang formula pengupahan. Dengan demikian, investasi bisa banyak mengalir masuk ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Calon presiden 2024, Anies Baswedan, hadir dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 dengan moderator Gita Wirjawan, di Jakarta, Senin (11/12/2024).
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Calon presiden 2024, Anies Baswedan, hadir dalam acara Dialog Apindo bersama Capres 2024 dengan moderator Gita Wirjawan, di Jakarta, Senin (11/12/2024).

Iklan

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mempersilakan berbagai lembaga riset untuk menggelar survei elektabilitas para pasangan calon presiden dan calonwakil presiden.

”Kami tidak melihat aspek politik. Kami pengusaha melihat gagasan kebijakan ekonominya,” ujar Shinta.

Pihaknya menegaskan, Apindo bersikap netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Maka dari itu, pada hari ini, Apindo mengundang tiga capres untuk memaparkan visi kebijakan ekonominya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbincang dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, di Istana Merdeka, Jakarta Senin (11/12/2023).
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbincang dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, di Istana Merdeka, Jakarta Senin (11/12/2023).

Baca juga: Apindo Siapkan Peta Jalan Ekonomi bagi Pemerintahan Baru

Implementasi

Ditemui terpisah di sela-sela acara Dialog Capres 2024, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, yang diperlukan saat ini bukan sekadar wacana besar untuk menarik simpati publik, tetapi visi nyata yang bisa dilaksanakan.

Saat ini mewujudkan visi dan gagasan besar perlu dukungan yang besar mulai dari dukungan ruang fiskal dan dukungan politik. Para presiden ke depan perlu jeli mengakali tantangan ini untuk bisa mewujudkan kebijakannya.

”Ada realitas ekonomi dan politik yang tidak bisa tidak, harus diperhitungkan. Ini tantangan yang perlu ditangani untuk implementasi kebijakan ekonomi ke depan,” ujar Yose.

Editor:
MUHAMMAD FAJAR MARTA
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000