Efisiensi di Balik Rencana Merger Angkasa Pura

Kementerian BUMN mematangkan rencana merger PT AP I dan AP II guna meningkatkan efisiensi bisnis layanan transportasi udara. Pelindo menjadi contoh merger yang sukses dengan menghasilkan efisiensi senilai Rp 1,3 triliun.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pesawat Garuda tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Kota Tangerang, Banten, Kamis (30/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Badan Usaha Milik Negara tengah mematangkan rencana penggabungan usaha dua perusahaan pengelola bandara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Angkasa Pura II (Persero). Penggabungan usaha dinilai dapat meningkatkan efisiensi bisnis sekaligus memperkuat ekosistem layanan transportasi udara di Indonesia.

Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai penggabungan usaha atau merger antara Angkasa Pura (AP) I dengan AP II bisa menjadi langkah perusahaan pengelola bandara untuk mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan efisiensi.

Ia mengatakan, peningkatan efisiensi bisa dilakukan AP I dan AP II dengan menjalankan skema layanan bersama atau shared service. Layanan bersama adalah konsolidasi fungsi pendukung yang dilakukan suatu perusahaan atau unit bisnis untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

AP I dan AP II memiliki bidang usaha yang sama. Saat terjadi merger, HR dan procurement dapat dilakukan secara terpusat.

Sebagai contoh, penggabungan fungsi pengelolaan sumber daya manusia (human resource/HR) dari AP I dan AP II ke dalam suatu departemen dapat membuat efisiensi pada sejumlah bidang, seperti penerimaan karyawan, proses penggajian, hingga administrasi tunjangan.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Aktivitas penumpang di Bandara Internasional Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (16/11/2023). Bandara ini menjadi bandara pertama di Indonesia yang memiliki konsep ramah lingkungan.

Selain efisiensi dari sisi SDM, konsolidasi akan berdampak pada terjadinya konsolidasi permintaan yang dapat meningkatkan posisi tawar perusahaan dengan pihak ketiga, atau vendor, dalam proses pengadaan barang (procurement). Ini bisa membuat biaya pengadaan barang per unit menjadi lebih murah.

”AP I dan AP II memiliki bidang usaha yang sama. Saat terjadi merger, HR dan procurement dapat dilakukan secara terpusat. Kemudian overlapping business bisa dihindari. Perusahaan bisa fokus pada produk yang daya saingnya bagus,” ujar Toto saat dihubungi, Minggu (12/10/2023).

Baca juga: Perbaikan Kinerja dan Efisiensi BUMN Kerek Dividen Lampaui PMN

Ia menilai salah satu upaya penggabungan usaha BUMN yang berjalan lancar adalah merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga IV yang diumumkan Kementerian BUMN pada 1 Oktober 2021. Tercatat, setahun pascamerger pada tahun 2022, Pelindo mengkkaim melakukan efisiensi dan optimalisasi senilai Rp 1,3 triliun.

”Merger BUMN Pelindo bisa menjadi contoh yang bagus karena diklaim sudah menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan saat mereka masih berdiri sendiri,” jelas Toto.

Dengan pengelolaan yang tersentralisasi, Pelindo kini memiliki kendali strategis yang memudahkan perusahaan dalam melakukan transformasi layanan operasi end to end, seperti menciptakan standardisasi sistem layanan operasional pelabuhan yang sebelumnya berbeda-beda antar-pelabuhan.

Kompas mencatat, rencana merger antara AP I dan AP II mulai mengemuka pada Juni 2020. Saat itu, rencana penggabungan BUMN pengelola bandara digodok bersama rencana penggabungan BUMN pengelola pelabuhan. Seiring berjalannya waktu, proses merger Pelindo didahulukan.

Pada rapat kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap perkembangan proses merger antara AP I dan AP II. Ia mengatakan, penjajakan kepada dua perusahaan sudah mulai dilakukan tahun ini.

”Rencana butuh waktu tiga bulan (untuk menyelesaikan merger). Tahun ini sudah ada penjajakan awal. Kalau kita lihat industri bandara di beberapa negara sudah mulai berubah dan ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Erick Ungkap Enam Strategi BUMN 2024

Saat konsolidasi antara AP I dan AP II rampung, pemetaan ulang akan dilakukan terhadap fungsi bandara di sejumlah wilayah yang kini menjadi tujuan wisata baru, seperti Labuan Bajo, NTT; dan Mandalika, NTB.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Penumpang menunggu keberangkatan pesawat di terminal penumpang di Bandara Lombok, Praya, Nusa Tenggara Barat, Senin (6/3/2023). Kejuaraan Dunia Superbike atau WSBK di Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika berdampak pada meningkatnya volume penumpang di Bandara Lombok mencapai 15,4 persen.

Ia menuturkan, pembangunan bandara di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Hal itu untuk membantu pemulihan sektor pariwisata yang di masa depan akan menjadi andalan bagi sumber pemasukan negara.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pemerintah berencana mengintegrasikan layanan transportasi udara di Indonesia yang selama ini masih terpisah antara wilayah barat dan timur.

”Pembentukan strategic holding agar ada proses interaksi untuk membangun ekosistem transportasi udara di Indonesia secara utuh,” ujar Kartika.

Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Di luar itu, penggabungan AP I dan AP II juga untuk mereformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian, BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN. Ia akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong cetak biru atau blueprint konsolidasi BUMN 2024-2034.

”Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, lalu menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat,” ujar Erick.