Perbaikan Kinerja dan Efisiensi BUMN Kerek Dividen Lampaui PMN
Secara rinci, total realisasi dan usulan PMN selama periode 2020-2024 mencapai Rp 226,1 triliun. Adapun realisasi dan usulan dividen di periode yang sama justru lebih besar, yakni Rp 279,4 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, KOMPAS — Total realisasi dividen badan usaha milik negarapada periode 2020-2024 secara konsolidasi diproyeksi akan lebih besar dari total penyertaan modal negara pada periode yang sama. Selain dividen, kontribusi BUMN dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak juga meningkat seiring perbaikan kinerja.
Dividen adalah sebagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham perusahaan. Dalam konteks BUMN, pemegang saham utama mereka adalah pemerintah.
Adapun yang dimaksud penyertaan modal negara (PMN) merujuk pada investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung aktivitas bisnis BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, terhitung sejak awal tahun hingga 19 November 2023, BUMN berhasil menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp 81,1 triliun atau melampaui target awal sebesar Rp 35,3 triliun pada 2023. Ia menargetkan dividen BUMN pada 2024 masih akan terus bertumbuh hingga Rp 85,2 triliun.
Alhamdulillah di tahun 2023 performance BUMN bagus dan akan diupayakan tetap tumbuh tahun depan. Artinya, jika ditotal rasio antara dividen dan PMN tahun depan bisa 55:45.
Sementara itu, total PMN yang diterima BUMN hingga pada periode yang sama mencapai Rp 35,3 triliun. Diproyeksikan nilai PMN yang akan diterima BUMN pada 2024 akan naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp 41,9 triliun.
”Pada 2019, target rasio antara PMN dan dividen pada 2024 bisa mencapai 50:50. Alhamdulillah di tahun 2023 performance BUMN bagus dan akan diupayakan tetap tumbuh tahun depan. Artinya, jika ditotal rasio antara dividen dan PMN tahun depan bisa 55:45,” ujar Erick saat dikonfirmasi, Selasa (5/12/2023).
Secara rinci, total realisasi dan usulan PMN selama periode 2020-2024 mencapai Rp 226,1 triliun. Adapun realisasi dan usulan dividen di periode yang sama justru lebih besar, yakni Rp 279,4 triliun. Erick mengatakan, laporan tahunan keuangan BUMN yang terkonsolidasi dan transparan akan menjadi bahan pijakan untuk menentukan kebijakan di masa mendatang.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/12/2023), Erick menyebutkan bahwa saat ini 90 persen dari seluruh proyek strategis yang menjadi tanggung jawab BUMN telah selesai. Sisanya, 10 persen, diproyeksikan baru akan rampung pada 2024 atau sebelum pemerintahan yang baru terbentuk.
Baca juga: Perbaikan Kinerja BUMN Dorong Penerimaan Negara
”Itu menjadi bentuk dukungan BUMN terhadap pemerintah dalam program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah,” ujar Erick.
Untuk mengawasinya, Kementerian BUMN telah membentuk strategic delivery unit (SDU) yang berada langsung di bawah menteri dan wakil menteri BUMN. Langkah ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut.
Di sisi lain, sebagai langkah transformasi, Erick telah membentuk tim berdasarkan pola kerja korporasi guna memudahkan koordinasi antara perusahaan pelat merah dan Kementerian BUMN. Tim ini membidangi sejumlah urusan, mulai dari hukum, sumber daya manusia, hingga teknologi dan informasi.
Kontribusi meningkat
Di hadapan anggota komisi VI DPR, Erick memaparkan laba konsolidasi yang mampu dihimpun BUMN sejak awal tahun hingga triwulan III-2023 sebesar Rp 231 triliun, naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 210 triliun.
Proyeksi proporsi dividen dan penempatan modal negara BUMN 2020-2024.
Erick optimistis hingga akhir tahun laba BUMN bisa mencapai Rp 250 triliun atau dua kali lipat dari laba konsolidasi BUMN pada 2021 yang sebesar Rp 125 triliun.
”Kalau kita bandingkan dengan (laba) 2022 yang nilainya Rp 254 triliun, mungkin saya optimistis angka ini bisa tercapai dan masih bisa tumbuh lagi untuk 2023,” ujar Erick.
Erick menyampaikan, transformasi juga berdampak besar dalam peningkatan kontribusi BUMN kepada negara melalui dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika diakumulasi, total kontribusi BUMN kepada negara dalam tiga tahun terakhir pada 2020-2022 mencapai Rp 1.318 triliun atau tumbuh Rp 39 triliun dari periode 2017-2019 yang sebesar Rp 1.279 triliun.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyebut, salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kontribusi BUMN pada keuangan negara adalah langkah menteri BUMN dalam merampingkan jumlah BUMN melalui pembentukan holding dan skema merger.
Baca juga: Erick Ungkap Enam Strategi BUMN 2024
Toto sepakat dengan visi Erick untuk terus memangkas jumlah BUMN, bahkan menargetkan hanya 30 BUMN di masa yang akan datang. Menurut Toto, hal tersebut merupakan langkah tepat agar Indonesia benar-benar memiliki perusahaan pelat merah yang jauh lebih baik.
”Hampir setengah keuntungan BUMN di 2022, misalnya, disumbangkan sektor perbankan. Artinya, BUMN yang terlalu gemuk justru malah akan membebani keuangan negara,” ujar Toto.
Toto menyampaikan, efisiensi dan penguatan BUMN lewat holding akan menciptakan kondisi BUMN yang lebih mumpuni. Dengan demikian, kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat akan jauh lebih besar ke depan.
”Dengan program restrukturisasi, seperti pembentukan holding atau merger, kinerja BUMN mestinya bisa lebih ditingkatkan. Ke depan, Indonesia mungkin akan lebih punya sedikit BUMN tetapi punya daya saing yang lebih kuat,” kata Toto.
Pelunasan utang
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengumumkan rencana aksi korporasi pelunasan sebagian surat utang dan sukuk melalui skema tender offer kepada pemegang surat utang dan sukuk yang merupakan kreditor Garuda Indonesia dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Sebagaimana telah diumumkan pada 1 Desember 2023 melalui disclosure of information pada laman Singapore Exchange, periode partisipasi dalam tender offer tersebut akan berlangsung hingga 15 Desember 2023 dan pelunasan sebagian yang direncanakan akan dilaksanakan pada 21 Desember 2023.
Dalam rencana pelunasan sebagian surat utang dan sukuk tersebut, Garuda Indonesia telah mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya 50 juta dollar AS untuk nilai pokok (principal). Jumlah tersebut tidak termasuk pembayaran bunga terutang atau pembayaran jumlah distribusi periodik yang terutang yang nilainya akan ditentukan kemudian.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, alokasi dana tersebut bersumber dari kas internal perseroan, sejalan dengan kebijakan pengelolaan kas Garuda Indonesia yang salah satunya diprioritaskan untuk penyelesaian kewajiban perusahaan kepada para kreditor.
Aksi korporasi ini juga menjadi representasi itikad baik secara berkelanjutan perusahaan dalam memastikan proses penyelesaian kewajiban terhadap para kreditor dapat menjadi semakin agile dan prudent.
Ia melanjutkan, rencana pelunasan sebagian surat utang dan sukuk ini merupakan bagian dari langkah proaktif perseroan untuk perbaikan kinerja ekuitas, melalui pengelolaan secara aktif atas aset, liabilitas, dan ekuitas untuk mengoptimalkan efektivitas profil arus kas serta fundamental kinerja operasi perusahaan.
”Aksi korporasi ini juga menjadi representasi itikad baik secara berkelanjutan perusahaan dalam memastikan proses penyelesaian kewajiban terhadap para kreditor dapat menjadi semakin agile dan prudent,” ujarnya.
Selain itu, kata Irfan, pelunasan sebagan ini juga telah mempertimbangkan volatilitas pasar yang terjadi saat ini, termasuk peningkatan suku bunga di pasar mata uang dollar AS.
”Langkah korporasi yang kami laksanakan jelang penutupan tahun 2023 turut merepresentasikan komitmen perusahaan untuk terus bergerak adaptif dalam mengoptimalkan langkah perbaikan fundamental kinerja operasi dengan memperhatikan secara saksama outlook ekonomi makro,” ujar Irfan.
Baca juga: Kembalinya Kepak Sayap Garuda
