Pemerintah Siapkan Rp 2 Triliun untuk Dana Pariwisata
Pemerintah akan segera merealisasikan dana pariwisata atau Indonesia Tourism Fund. Namun, pengamat menilai dana ini semestinya tak diperlukan apabila pemerintah menjalankan fungsinya.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan segera merealisasikan dana pariwisata atau Indonesia Tourism Fund. Dana awal disiapkan Rp 2 triliun. Dana digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event pariwisata, promosi pariwisata, dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pariwisata dan dana pariwisata di Istana Merdeka, Jakarta. Hadir dalam rapat terbatas ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Presiden Jokowi meminta dana kepariwisataan Indonesia segera dibentuk. Arahan Presiden untuk membuat dana pariwisata ini, seperti disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, diperlukan untuk tiga hal, yakni mendukung penyelenggaraan event-event pariwisata, promosi pariwisata, dan peningkatan citra Indonesia di mata dunia.
Ketiga hal tersebut dinilai penting untuk terus mendorong sektor pariwisata menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia. Kesuksesan menjadi tuan rumah KTT G20 dan KTT ASEAN serta penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti MotoGP dan ajang seni budaya seperti konser musik menunjukkan dampak ekonomi di sektor pariwisata sangat signifikan.
Penyelenggaraan MotoGP pada Oktober 2023 disebut meningkatkan dampak ekonomi sampai di atas Rp 8 triliun. Nusa Tenggara Barat pun, menurut Sandiaga, menjadi penyumbang pergerakan wisatawan nusantara terbesar pada bulan Oktober itu.
Ke depan, Pemerintah Indonesia berharap bisa meningkatkan daya saing dalam mengikuti tender penyelenggaraan event besar, baik pertemuan-pertemuan (MICE) maupun event lain seperti World Expo, Piala Dunia, dan konser musik besar.
Adapun alokasi awal untuk dana pariwisata ditargetkan Rp 2 triliun. Dana ini menurut rencana dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sehingga tidak membentuk lembaga baru. Selain itu, pengelolaannya disebutkan akan melibatkan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Hasil pengelolaan dana pariwisata ini akan digunakan untuk mendukung event-event pariwisata.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
Presiden Jokowi pun meminta supaya lembaga ini mengelola dana pariwisata dengan baik dan berhati-hati dalam memilih event berkualitas dunia. Dengan demikian, event yang dipilih akan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan nasional.
Sandiaga menjanjikan kurasi untuk kalender event yang disiapkan akan dilakukan dengan hati-hati supaya bisa ditetapkan pemerintah dan menjadi event yang didukung Indonesia Tourism Fund.
Sandiaga menambahkan, setelah rapat terbatas, diharapkan peraturan presiden yang menaungi pembentukan dana pariwisata ini bisa segera terbit. Dengan demikian, pada 2024, dana pariwisata bisa segera beroperasi.
Pemanfaatan dana pariwisata dinilai penting karena pada 2024 ditargetkan pariwisata bisa berkontribusi lebih dari Rp 220 triliun pada pendapatan domestik bruto. Tahun ini, menurut Sandiaga, semua target pariwisata terlampaui. Belanja wisatawan mancanegara pun dinilai cukup baik dengan rata-rata 1.500 dollar AS per wisatawan.
Menurut rencana, menurut Sandiaga, untuk tahun depan akan disiapkan event-event unggulan seperti MotoGP, F1 Power Boat dan agenda turunannya seperti Aquabike Jet Ski World Championship.
Selain itu, agenda masyarakat seperti Pacu Jalur di Kuantan Singingi (Riau), Mombowa Tumpe di Kabupaten Kepulauan Banggai, dan beragam event budaya unik di Indonesia timur, kelestarian lingkungan, dan event-event lain yang melibatkan masyarakat juga bisa masuk dalam kalender pariwisata. Hal terpenting, event-event ini bisa membuka peluang usaha, lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.
Secara terpisah, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai dana pariwisata untuk mendukung event-event sesungguhnya tidak diperlukan. Justru pemerintah semestinya lebih menjalankan fungsinya dalam menyiapkan regulasi, menyediakan infrastruktur, dan mendistribusikan subsidi.
”Kalau membuat fund, sebenarnya mubazir. Risiko pengelolaan tidak transparan juga sangat bisa terjadi. Event yang didatangkan juga akan selesai dalam beberapa hari saja, tidak berkelanjutan,” ujarnya.
Esther mengatakan, belajar dari Thailand, tidak ada dana pariwisata, tetapi Pemerintah Thailand menyiapkan segala hal yang membuat akses dari kota ke kota murah dan mudah. Segala destinasi wisata pun mudah dicapai dengan beragam moda transportasi yang jelas. Mengatasi bahasa Thailand yang tidak dipahami wisatawan, peta-peta wisata sangat memudahkan wisatawan mencapai destinasi.
”Jadi, semestinya pemerintah lebih berfungsi sebagai penyedia infrastruktur. Kalau event-event, serahkan saja kepada pelaku usaha,” tambahnya.
Sektor pariwisata sesungguhnya memiliki peluang besar. Sebab, kata Esther, anak muda saat ini lebih memilih travelling ketimbang membeli rumah.
Namun, pariwisata Indonesia semestinya bisa bersaing dengan pariwisata di negara lain. Ongkos perjalanan seperti harga tiket pesawat dari kota ke kota di Indonesia semestinya lebih wajar. Jika harga tiket Jakarta ke Papua paling murah Rp 5 juta, tentu wisatawan Indonesia akan memilih tiket wisata ke Jepang atau Korea yang harganya tak berbeda.