Menanti Realisasi Pendanaan Dampak Perubahan Iklim

COP 28 di Dubai akhir tahuh 2023 diharapkan menghasilkan keputusan monumental baru terkait pendanaan yang bisa segera diimplementasikan untuk mencapai keadilan iklim.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengunjuk rasa dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Kamis (4/5/2023). Mereka memprotes peningkatan investasi dan pembangunan proyek-proyek gas di seluruh wilayah di Asia yang mencapai 350 miliar dollar AS.

Cuaca ekstrem dan krisis terkait iklim semakin mengkhawatirkan. Negara-negara maju yang dulu mengeksploitasi alam kini mengakselerasi perubahan iklim dengan didorong untuk memberi pendanaan iklim ke negara-negara berkembang, terutama di negara kepulauan. Namun, ada kekhawatiran permintaan itu tidak terealisasi maksimal dalam waktu dekat.

Sejak 2015, hampir seluruh negara di dunia, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersepakat untuk menekan ambang batas kenaikan suhu iklim 1,5 derajat celsius, yang tercatat terjadi pada masa pra-industri 1850-1900, sampai 2027. Namun, tahun 2023, data Program Lingkungan PBB mencatat bahwa 86 negara telah bersuhu tinggi melebihi ambang batas itu, rata-rata naik 1,8 derajat celsius (Kompas, 22/11/2023).

Fenomena ini dipastikan menambah dampak lingkungan, dari kerusakan lingkungan hingga bencana alam, yang bisa berdampak sementara hingga permanen. Ironinya, selama lebih dari tiga dekade, isu kehilangan dan kerusakan (loss and damage) selalu muncul dalam negosiasi perubahan iklim PBB.

Momentum di 2015 yang ditandai munculnya Perjanjian Paris menyepakati pentingnya keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan iklim dunia. Kemudian, baru di 2022, untuk pertama kalinya negara-negara dalam Kesepakatan Konferensi para Pihak tentang Perubahan Iklim (Conference of the Parties to the Convention/COP) Ke-27, di Mesir, membahas mekanisme pendanaan untuk membantu negara-negara rentan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Akses jalan menuju Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019), mulai ditinggikan agar tidak terendam air laut pasang. Warga menguruk dan meninggikan lantai agar dapat bertahan dari genangan yang terus mengancam. Setiap tahun mereka harus mengeluarkan biaya untuk merenovasi rumah.

Awal November 2023, sebanyak 24 anggota komite PBB yang bertugas merancang dana tersebut mengadakan pertemuan. Kegiatan itu ditujukan untuk menghindari kebuntuan di COP 28 yang akan segera diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai 30 November 2023.

Namun, dikutip dari Reuters, Rabu (29/11/2023), pertemuan itu justru membuka pertanyaan baru yang sulit tentang siapa yang akan mendanai dan seberapa cepat dana tersebut akan dibayarkan. Pertemuan itu juga masih terhenti pada kesepakatan, Bank Dunia menjadi rumah sementara bagi turunnya dana kehilangan dan kerusakan tersebut.

Baca juga: COP 28 Dubai Jadi Titik Balik Atasi Krisis Iklim

Uni Eropa bisa dibilang menjadi kelompok negara yang siap berkomitmen memberikan sumber besar pada pendanaan iklim dan menginvestasikan energi bersih terbesar ke negara-negara miskin. Utusan Iklim untuk Jerman, Jennifer Morgan, misalnya, mengatakan dalam sebuah postingan di media sosial X bahwa mereka sedang berupaya memberikan kontribusinya.

Sementara itu, negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, punya kecenderungan untuk menghindari pendanaan tersebut sebagai suatu kewajiban.

Bagaimanapun, COP 28 yang akan dibuka esok tetap diharapkan bisa memberi terobosan atas kesepakatan monumental yang telah dibuat sebelumnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kristina Lolon (80) mengonsumsi leye di Desa Hoelea, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Minggu (13/8/2023). Leye merupakan makanan jenis sorgum. Bijinya disangrai kemudian dipipih. Rasanya tawar. Leye menjadi cadangan makanan di tengah menurunnya produksi beras dan jagung akibat perubahan iklim.

Presiden COP 27 dan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengatakan, pada COP sebelumnya di Sharm el-Sheikh, para pemimpin membahas beberapa inisiatif untuk membantu seluruh negara yang ikut serta mencapai tujuan tersebut, serta membantu negara-negara berkembang dalam menyesuaikan perekonomian mereka.

”Penting bagi kita menjalankan upaya untuk terus mencari keadilan iklim dan membantu negara-negara berkembang, yang menyumbang emisi paling sedikit, tetapi menanggung dampak paling kejam dari perubahan iklim, untuk tidak hanya bertahan hidup tetapi juga bertransisi menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan melalui jalur transisi yang adil,” ungkapnya dalam rilis pada Selasa (14/11/2023).

Penting bagi kita menjalankan upaya untuk terus mencari keadilan iklim dan membantu negara-negara berkembang, yang menyumbang emisi paling sedikit, tetapi menanggung dampak paling kejam dari perubahan iklim. (Sameh Shoukry)

Isu ini juga penting bagi Indonesia, yang ikut menderita akibat dampak perubahan iklim sekaligus berkontribusi cukup besar dalam mengemisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, saat memberikan bekal persiapan delegasi Republik Indonesia dalam perundingan COP 28 Dubai, Agustus lalu, mengatakan, Indonesia menargetkan hasil yang ambisius pada kehilangan dan kerusakan, serta pendanaan terkait aspek tersebut.

Harapan ini juga dituturkan organisasi sosial di dalam negeri yang turut menanti perkembangan ini. Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan, mekanisme pendanaan tersebut, termasuk kriteria negara yang perlu mendapatkan bantuan, harus disepakati secara spesifik untuk menghentikan berabagai macam kerusakan dan kehilangan.

”Kita berharap Indonesia ikut mendorong pendanaan loss and damage ini, selain dana lain. Ini penting terutama untuk adaptasi. Kalau untuk mitigasi, sudah banyak yang beredar untuk bisa didapatkan. Dana adaptasi penting untuk mempercepat pemulihan hutan, memantau kondisi ekosistem, mengakui masyarakat adat dan lokal, dan lain sebagainya,” jelasnya, Selasa (28/11/2023).

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Anggota Masyarakat Adat Nagasaribu, Onan Harbangan, membersihkan lahan di hutan adat yang berhasil mereka dapat kembali di Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (17/11/2023). Mereka mendapatkan kembali 1.586 hektar hutan adat yang telah turun-temurun menjadi sumber penghidupan masyarakat adat setelah sempat menjadi konsesi hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari.

Studi terbaru menyebut, dunia membutuhkan 10 triliun dollar AS setiap tahun antara 2030 dan 2050 untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim. Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) mengatakan, dana global cukup untuk menutup kesenjangan investasi ini. Namun, masih ada hambatan untuk mengarahkan modal tersebut ke aksi iklim.

Artinya, tantangan kini bukan sekedar menggalang dana tambahan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi bagaimana menyelaraskan komitmen bersama untuk melakukan aksi iklim. Komitmen terbaru yang lebih cerah sangat dinanti di COP 28.

Baca juga: Agenda Krusial Menuju COP 28

Tulisan ini diproduksi sebagai bagian dari Climate Change Media Partnership 2023, sebuah beasiswa jurnalisme yang diselenggarakan oleh Earth Journalism Network Internews dan Stanley Center for Peace and Security.