Pembangunan Transmisi dan ”Pensiun Dini” PLTU Cirebon-1 Prioritas

JETP diluncurkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Ada target emisi puncak 250 juta ton karbon dioksida tahun 2030 pada sistem kelistrikan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan Just Energy Transition Partnership (JETP) diluncurkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa (21/11/2023). JETP ialah komitmen pendanaan 21,5 miliar dollar AS dari negara-negara maju dan swasta.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera dan pengakhiran dini operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat menjadi dua proyek utama yang dikejar dalam Just Energy Transition Partnership atau JETP. Itu untuk mencapai target emisi puncak sebesar 250 juta ton karbon dioksida pada 2030 dari sistem kelistrikan dalam jaringan atau on grid.

Rencana investasi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP diluncurkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (21/11/2023). Hadir dalam peluncuran itu, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad-interim Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi, dan Charge deAffaires Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael Kleine.

Arifin menuturkan, setelah peluncuran CIPP JETP, ditargetkan pengakhiran dini operasi PLTU Cirebon-1 diupayakan segera. ”Habis itu masuk ke (pembangunan) transmisi. Jawa, kan, kelebihan (pasokan listrik), agar bisa kirim ke Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan kelebihan, bisa kirim ke atas (Sumatera bagian utara). Energi terbarukannya sudah ada di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sampai 2030,” katanya setelah acara itu.

Baca juga: PLTU ”Off-grid” Belum Masuk dalam Target-target JETP

Ia menambahkan, dalam RUPTL PLN 2021-2030 terdapat target untuk menambah 20,9 gigawatt (GW) energi terbarukan yang terdiri dari, antara lain, air, panas bumi, dan surya, yang memerlukan infrastruktur memadai. Di sisi lain, pertumbuhan permintaan (demand) juga harus diciptakan. Berdasarkan data-data PLN, pertumbuhan konsumsi listrik ialah 5-6 persen per tahun dengan catatan kondisinya stabil.

JETP ialah komitmen pendanaan senilai 21,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 314 triliun (berdasar acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate 3 November 2023, Rp 15.771 per dollar AS) yang berasal dari dana publik negara-negara maju (International Partners Group/IPG), yang dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, serta dari swasta.

Dalam CIPP disebutkan sejumlah target yang disepakati Pemerintah Indonesia dan IPG, di antaranya puncak emisi sebesar 250 juta ton CO₂ pada 2030 (hanya dari on grid). Kemudian, capaian 44 persen energi terbarukan dalam bauran ketenagalistrikan nasional pada 2030.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menuturkan, CIPP JETP merupakan living document yang perlu terus dimutakhirkan setiap tahun. ”Itu agar mencerminkan kondisi perekonomian global dan prioritas kebijakan dalam negeri,” katanya.

Menurut dia, pengakhiran dini operasi PLTU Cirebon-1 memang masuk dalam CIPP JETP. Namun, pihaknya berharap yang dilakukan ialah retrofiting (penambahan teknologi) fleksibilitas batubara. ”Kami harap lebih banyak coal phase down atau penurunan bertahap batubara. Jadi, menurunkan share PLTU (dalam kelistrikan) sampai jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA)-nya selesai. Ada angka-angka investasi ke sana,” kata Jisman.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo menambahkan, program pengakhiran dini operasi PLTU batubara dalam JETP bergantung kondisi pendanaan. PLTU Cirebon-1, yang merupakan independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta, dalam proses asesmen secara menyeluruh, baik dampak teknis maupun komersial.

Baca juga: Hibah Hanya 1,4 Persen, Transisi Energi Berpotensi Terhambat

”Pemerintah Indonesia, PLN, ADB (Bank Pembangunan Asia), partner IPP, donor potensial, dan para pemangku kepentingan dalam suasana guyub. Bagaimana kita mencari pemecahan seluruh tantangan, dan dipetakan. Tunggu saja kapan bisa diumumkan. Semua sedang bekerja. Kementerian Keuangan menjadi leader, lalu ada Kemenko Marves dan Kementerian ESDM,” katanya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Deretan kincir angin pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) menghiasi puncak bukit di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa (2/2/2021). PLTB yang mulai dibangun tahun 2013 tersebut saat ini tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat. Meski masih bisa difungsikan, kerja baterainya tidak maksimal.

Masukan publik

Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra mengatakan, setelah ada sekitar 400 masukan dari publik, sejatinya tidak ada perubahan fundamental antara draf CIPP yang dibuka pada 1 November 2023 dan CIPP final. Masukan dari community based masuk dalam beberapa paragraf saja.

”Kan, memang belum ada komitmen pasti untuk komunitas, dari IPG. Namun, semua ke arah sana, baik dari Sekretariat JETP maupun pemerintah. Semua bisa lihat komentar (masukan publik). Ada matriksnya dan ditampilkan,” ucap Edo.

Saat ditanya mengenai proyek yang dikejar untuk dikabarkan pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, akhir November hingga awal Desember 2023, Edo menuturkan, ”Kami mengejar PLTU Cirebon-1. Insya Allah akan ada suatu pengumuman. Ini dikerjakan pemerintah dari Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Mohon doanya saja.”