Paket Stimulus Ekonomi Bukan untuk Kerek Pertumbuhan Ekonomi
Dampak kebijakan stimulus ekonomi di akhir tahun kemungkinan tidak berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi sesuai target. Namun, tidak apa-apa bila pertumbuhan ekonomi "dinomorduakan" asalkan daya beli terjaga.
Oleh
AGNES THEODORA
·4 menit baca
Warga mengobrol di kawasan Petamburan dengan latar belakang gedung-gedung tinggi di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
JAKARTA, KOMPAS – Dampak paket kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah di akhir tahun dinilai kurang signifikan untuk mengerek angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Meski demikian, langkah tersebut diyakini bisa menopang daya beli masyarakat. Di tengah melambatnya ekspor dan konsumsi yang lesu, pertumbuhan ekonomi tahun ini pun diproyeksikan tidak mencapai target.
Seperti diketahui, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi yang diterapkan mulai November 2023. Paket kebijakan berupa bantuan sosial (bansos) dan insentif fiskal itu ditujukan bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah serta miskin.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, kebijakan itu tidak akan signifikan mengerek laju angka pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah efek inflasi pangan.
Pasalnya, paket stimulus ekonomi itu lebih ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah-bawah, yang kontribusinya tidak terlalu besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Sumbangan konsumsi masyarakat 40 persen terbawah hanya 17 persen terhadap keseluruhan konsumsi dan pembentukan PDB.
"Jadi, secara angka kuantitatif sebetulnya memang dampaknya tidak terlalu besar, tetapi itu tetap bermanfaaat dalam aspek distribusi pendapatan dan pengentasan kesenjangan, untuk menjaga daya beli," kata Faisal saat dihubungi, Senin (20/11/2023).
Paket kebijakan stimulus fiskal itu antara lain terdiri atas penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino dan menjaga daya beli masyarakat lewat perpanjangan pemberian bansos beras 10 kilogram untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ada pula bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan yang disalurkan ke 18,8 juta KPM.
Selain itu, ada pula penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR), serta penguatan sektor properti lewat Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung pemerintah (PPN DTP) khusus pembelian rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar. PPN DTP ini akan diberikan 100 persen untuk periode November 2023-Juni 2024 dan 50 persen untuk periode Juli-Desember 2024.
Masalah angka pertumbuhan ekonomi itu bisa nomor dua.
Di sektor properti, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi biaya pengurusan administrasi rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ada juga tambahan anggaran bagi Kementerian Sosial untuk program perbaikan rumah masyarakat miskin.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan paket stimulus itu bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 persen. Harapannya, ekonomi di triwulan IV-2023 nanti bisa tetap tumbuh di 5,01 persen dan sepanjang tahun 2023 tetap bisa mencapai 5,04 persen.
Faisal menilai, dampak kebijakan stimulus itu terhadap pertumbuhan ekonomi tetap ada, tetapi tidak sampai memberi tambahan 0,2 persen sesuai target pemerintah. Dengan dampak pelemahan kinerja ekspor dan tanda tanya seputar laju investasi menjelang pemilihan umum, ia memperkirakan ekonomi hanya akan tumbuh 4,95 persen sampai 5 persen, tidak mencapai target awal pemerintah sebesar 5,3 persen.
"Maksimal 5 persen, tetapi tidak bisa di atas itu. Namun, itu tidak apa-apa. Masalah angka pertumbuhan ekonomi itu bisa nomor dua," ujarnya.
Waktu mepet
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, kebijakan itu tidak akan signifikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena waktu penerapannya yang terlalu mepet pada dua bulan terakhir tahun ini. Sementara, saat ini, payung hukum untuk implementasi kebijakan bansos dan insentif saja belum keluar.
Waktu efektif untuk menerapkan kebijakan stimulus ekonomi itu kira-kira hanya satu bulan pada Desember 2023. Ia juga memperkirakan ekonomi tahun 2023 hanya akan tumbuh di kisaran 4,9 persen sampai 5 persen.
“Dampaknya tidak akan terlalu besar, karena waktunya mepet. Seharusnya implementasinya mulai November, tetapi sekarang juga belum keluar payung hukumnya, sementara Desember sudah harus tutup buku. Jadi praktis efektifnya kebijakan itu hanya berlaku satu bulan,” kata Tauhid.
Menurutnya, kebijakan itu tetap bisa membantu menjaga daya beli sebagian masyarakat miskin. Akan tetapi, diperlukan minimal tiga bulan untuk menerapkan kebijakan bansos agar bisa memberi dampak pada laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara makro.
Namun, dampaknya ke daya beli pun tetap dipertanyakan, mengingat kesalahan data target penerima bansos pun masih tinggi. Data yang tidak akurat itu membuat orang yang berhak mendapat bansos tidak tersentuh bantuan (exclusion error), dan orang yang tidak berhak mendapat bansos justru menikmatinya (inclusion error).
Kebijakan itu tetap bisa membantu menjaga daya beli sebagian masyarakat miskin.
Data yang tidak akurat itu juga akan menghambat dampak kebijakan bansos terhadap pertumbuhan ekonomi, karena uang yang tersalurkan ke masyarakat mampu ujung-ujungnya tidak langsung dibelanjakan, sehingga tidak menggerakkan ekonomi.
“Berbeda dengan kelompok bawah, uang bansos yang diterima sudah pasti akan langsung dihabiskan, tidak ditabung, karena memang tambahan uang itu dibutuhkan,” ujar Tauhid.
Kebijakan insentif fiskal di sektor properti, meski menyasar kelompok menengah yang berkontribusi banyak pada pertumbuhan ekonomi, juga dinilai tidak akan berdampak signifikan. Sebab, saat ini juga terjadi kenaikan suku bunga kredit yang cukup tinggi, sehingga bantuan PPN ditanggung pemerintah itu akan “tergerus” oleh bunga pinjaman yang tinggi.
“Jadi memang ada korting harga pembelian rumah dengan PPN ditanggung pemerintah, tetapi tetap berat karena di sisi lain ada kenaikan suku bunga pinjaman,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, melihat kondisi terkini yang semakin diliputi ketidakpastian, pemerintah memperkirakan ekonomi bisa melambat lebih lama. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2023 bisa melemah ke 4,81 persen dari proyeksi awal 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2023 juga diperkirakan bisa turun dari 5,04 persen ke 4,99 persen.
“Oleh karena itu, kita maksimalkan seluruh paket kebijakan stimulus ekonomi itu untuk dieksekusi di dua bulan terakhir,” kata Sri Mulyani.