Kebanyakan Konsep KEK, Pemerintah-Investor Gagal Paham

Informasi mengenai kawasan ekonomi khusus tak dipahami banyak pihak, baik masyarakat, investor, maupun sejumlah kalangan pemerintah. Jika dibiarkan berlarut, hal ini berisiko menurunkan minat investasi di kawasan itu.

KOMPAS/NOBERTUS ARYA DWIANGGA

Salah satu pantai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 3 April 2017. KEK Mandalika ditetapkan pemerintah menjadi salah satu tujuan wisata prioritas yang kini memerlukan banyak investasi.

Kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendatangkan beragam investasi. Namun, banyaknya konsep menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai KEK, termasuk dari kalangan pemerintah sendiri, sehingga berisiko menghambat proses investasi.

Dalam catatan Dewan Nasional KEK, setidaknya ada 20 KEK yang terbagi menjadi 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata hingga saat ini. Semuanya tersebar dari kawasan Indonesia barat hingga timur.

Realisasi investasi triwulan III-2023 mencapai Rp 35,71 triliun atau 25 persen dari total investasi. Lapangan kerja menyerap 31.557 orang. Secara kumulatif, KEK mencetak realisasi investasi Rp 140 triliun dan menyerap 86.273 tenaga kerja. Realisasi ini menembus target nilai investasi 2023 sebesar Rp 62,2 triliun dan penyerapan tenaga kerja 2023 sebanyak 69.763 orang.

Baca juga: 5 KEK yang Stagnan Terancam Ditutup

Di balik pencapaian itu, konsep KEK belum dipahami semua pihak, bahkan pemerintah sendiri. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso menyatakan, pengembangan kawasan merupakan salah satu andalan pemerintah dalam mendorong ekonomi dan investasi.

KEK sebagai kawasan strategis terdiri atas berbagai macam. Ia mengakui, berbagai istilah program pemerintah dalam investasi kerap membingungkan banyak pihak. Hal ini terjadi pada semua kelompok.

”Sehingga membingungkan semuanya. Jangankan masyarakat, stakeholder kita, kementerian/lembaga pun juga bingung karena saking banyaknya kawasan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri,” ujar Susiwijono dalam diskusi ”Strategi Komunikasi Publik Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus” di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit (ketiga dari kanan) dalam diskusi ”Strategi Komunikasi Publik Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus” di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi itu Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit, Direktur Pengembangan Bisnis PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Ema Widiastuti, serta Head of Corporate Services PT Kawasan Industri Kendal Luki Rita.

Hal senada diutarakan Bhakti. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa banyak program dan kebijakan dengan niat baik, tetapi pesannya tak benar-benar sampai dan dipahami masyarakat.

Minimnya pemahaman soal KEK ini ternyata dialami pegawai pemerintahan lainnya. Akibatnya, program KEK yang seharusnya dilayani dengan layanan satu atap justru diperlakukan sama seperti program-program lain yang tak dikhususkan. Proses perizinan lambat karena kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tak benar-benar paham.

Enggak ada suatu prioritas yang harus didahulukan, kemudian difokuskan. Ini yang terjadi di KEK.

”(Mereka) memahami KEK seperti kawasan-kawasan ekonomi pada umumnya. Enggak ada suatu prioritas yang harus didahulukan, kemudian difokuskan. Ini yang terjadi di KEK,” kata Bhakti.

Mandalika, misalnya, banyak dikenal karena sirkuitnya, bukan suatu destinasi baru. Hal ini jadi salah satu bukti bahwa pihaknya belum dapat menyampaikan secara konkret soal KEK.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pebalap memacu kendaraannya pada babak kualifikasi balapan MotoGP seri Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/10/2023).

Kalah gaung

Minimnya pemahaman akan konsep KEK berimbas pada gaung program ini yang kalah melejit dibandingkan program serupa di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong bertemu dengan PM Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dalam acara tahunan pemimpin Singapura-Malaysia ke-10 pada 30 Oktober 2023. Dikutip dari laman resmi Kantor PM Singapura, Lee mengatakan, keduanya bersepakat mengembangkan KEK Johor-Singapura. Harapannya, kerja sama ini dapat memudahkan pergerakan barang dan manusia di perbatasan. Selain itu, KEK ini bisa memperkuat ekosistem bisnis dan meningkatkan daya tarik ekonomi kedua negara.

REUTERS/FATHIN UNGKU

Pembangunan terus berlangsung di proyek Forest City yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Iskandar, Johor Bahru, Malaysia.

Tak seragam

Guna menjawab tantangan KEK terkait komunikasi dan pemahaman pada semua pihak, sejumlah perbaikan perlu dilakukan. Sebab, masalah ini jika dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di KEK.

Bhakti mengakui, selama ini pihaknya belum dapat memberikan kepastian di mana informasi mengenai KEK dapat diterima. Alhasil, publik yang diwakili media serta investor kebingungan mencari titik awal sumber informasi KEK.

Banyaknya jenis dan jumlah kawasan strategis di Indonesia mengakibatkan informasi yang tak seragam dan sering membingungkan pihak investor, pelaku usaha, dan masyarakat.

Susiwijono mengemukakan, investor yang minim informasi akhirnya sulit membedakan jenis kawasan. Padahal, selain KEK masih ada kawasan industri (KI), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), serta destinasi pariwisata superprioritas (DPSP).

”Banyaknya jenis dan jumlah kawasan strategis di Indonesia mengakibatkan informasi yang tak seragam dan sering membingungkan pihak investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Bahkan, juga membuat pemahaman yang tak sama antara kementerian/lembaga,” tuturnya.

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta penetapan kriteria dan target yang jelas. Selain itu, beberapa kawasan memiliki fasilitas atau insentif yang beririsan sehingga perlu penajaman sasaran.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Kendaraan melintas di gerbang Kawasan Industri Kendal yang berstatus kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021).

Investasi Kendal

Dari 20 KEK di Indonesia, Kendal termasuk daerah dengan penyerapan investasi tinggi dengan berbasis industri manufaktur dan padat karya. Perkembangannya positif bagi pendongkrak ekonomi sekitar.

Per November 2023, terdapat 95 entitas bisnis dengan nilai investasi Rp 3,61 miliar dollar AS atau setara Rp 56,7 triliun (kurs Rp 15.700 per dollar AS). Investasi ini disumbang 10 negara dan menyerap 40.191 tenaga kerja.

”Lebih dari 81 persen itu belum lulus SD, paling tinggi lulusan SMP. Itu adalah salah satu tantangan tersendiri buat kami,” ujar Luki Rita.

Baca juga: Status KEK Bitung dan Likupang Terancam Stagnan

Sebelumnya, mereka memiliki etos kerja tak sebaik sekarang. Setelah industrialisasi ini, mereka mengalami transformasi budaya, berubah jadi lebih disiplin dengan etos kerja serta daya juang yang meningkat.

Angka ekspor juga meningkat sehingga mendekatkan pada sumber bahan baku dan bahan penolong serta menambah rantai pasok di sekitar industri. Beberapa di antaranya benang dan bahan-bahan kimia.

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada 340 persen peningkatan investasi di Kendal. KEK Kendal juga memicu aglomerasi wilayah, yang dibuktikan dengan meningkatnya kawasan permukiman.