Anies, Ganjar, dan Prabowo Harus Punya Visi Atasi Kekurangan Rumah 12,7 Juta Unit

Kebutuhan rumah masyarakat bertumbuh lebih cepat ketimbang pasokan atau pembangunannya. Ini yang mesti dijawab oleh pemerintahan berikutnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Deretan bangunan rumah siap huni berdiri di Penunggangan Barat, Cibodas, Tangerang, Banten, Minggu (24/9/2023). Kebutuhan hunian di Indonesia masih sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan backlog (kekurangan) rumah yang mencapai 12,71 juta unit.

JAKARTA, KOMPAS — Kesenjangan antara kebutuhan rumah masyarakat dan pasokan pembangunan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta unit masih akan jadi pekerjaan rumah besar bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dari hasil Pemilu 2024. Visi dan misi serta program kerja mereka diharapkan bisa mengurangi kekurangan pasokan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, salah satu persoalan utama penyediaan rumah bagi masyarakat adalah jumlah kekurangan pasokan rumah yang masih sangat tinggi, yakni sekitar 12,7 juta unit. Artinya, kebutuhan rumah masyarakat bertumbuh lebih cepat ketimbang pasokan atau pembangunannya.

”Rumah adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat. Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara dan pemerintahan berikutnya,” ujar Junaidi pada acara bincang-bincang bertajuk ”Masa Depan Penyediaaan Perumahan Rakyat pada Pemerintahan yang Akan Datang” yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apersi 2023, di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Ia menjelaskan, Apersi memiliki anggota sekitar 3.500 pengembang perumahaan dengan target pasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Dalam setahun, kapasitas produksi rumah mereka rata-rata 100.000 unit-120.000 unit per tahun.

Selain angka kekurangan pasokan yang masih tinggi, kata Junaidi, pendapatan MBR juga tak kunjung naik. Di sisi lain, suku bunga perbankan juga terus mendaki menyusul tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sejak pertengahan tahun lalu. Artinya, MBR makin kesulitan memiliki rumah yang akan tecermin dari angka kekurangan pasokan rumah yang kian membengkak.

”Coba bagaimana subsidinya? Pengembang ini perlu kepastian usaha dan masyarakat butuh kepastian mendapatkan rumah,” ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Apersi 2003-2010 Fuad Zakaria yang juga hadir pada kesempatan ini menambahkan, menurut dia, pemerintah dari waktu ke waktu tidak terlihat serius untuk memenuhi kebutuhan itu. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya porsi anggaran perumahan rakyat (PR) dibandingkan dengan pekerjaan umum (PU) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut dia, dengan anggaran untuk PR yang lebih besar, maka pembangunan rumah juga bisa jadi lebih cepat.

Program kerja

Pada kesempatan itu turut hadir secara langsung bakal calon presiden Anies Baswedan. Anies menjelaskan, untuk mengatasi persoalan pembangunan rumah itu perlu menyinergikan banyak sektor.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) dalam bincang-bincang bertajuk “Masa Depan Penyediaaan Perumahan Rakyat pada Pemerintahan yang Akan Datang” yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 2023, di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Dari sektor keuangan ada keterlibatan perbankan dan lembaga keuangan soal KPR. Adapun dari sisi fiskal ada persoalan terkait anggaran pembangunan. Sedangkan dari aspek moneter, pembangunan perumahaan dan penyaluran KPR sangat terkait dengan besaran suku bunga acuan BI. Menurut dia, pemenuhan pembangunan perumahan itu mesti menyinkronkan kebijakan dari berbagai aspek tersebut.

Untuk mengurangi kekurangan pasokan itu, pihaknya akan mengubah KPR sehingga bisa diakses semua lapisan masyarakat sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan perumahan. Salah satu caranya adalah mengubah peran bank badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyaluran KPR, yang saat ini mencari keuntungan dengan memberikan KPR kepada masyarakat.

Selain itu, pihaknya akan mengundang banyak pihak, salah satunya dari peran swasta untuk berkolaborasi guna pemenuhan pendanaan dan pembangunan perumahan. Sebab, menurut dia, ruang fiskal di APBN terbatas sehingga perlu langkah-langkah baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan ini.

BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Heru Dewanto yang mewakili tim pemenangan Ganjar-Mahfud (tengah) dalam bincang-bincang bertajuk “Masa Depan Penyediaaan Perumahan Rakyat pada Pemerintahan yang Akan Datang” yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 2023, di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Pada kesempatan itu juga hadir Heru Dewanto yang mewakili tim pemenangan Ganjar-Mahfud. Menurut dia, rumah adalah dasar dari membangun rumah tangga dan masyarakat yang sehat, cerdas, dan terampil. ”Maka, saat membangun ini tak sekadar bangun, tetapi juga membangunnya dengan layak sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),” ujar Heru.

Ia mengatakan, untuk mengejar kekurangan pasokan rumah, pihaknya akan coba meningkatkan anggaran pembangunan perumahan pada APBN. Agar ruang fiskal itu bisa lebih leluasa, maka pihaknya akan menggalakkan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang tegas, perekonomian bisa bertumbuh lebih cepat. Dampaknya, anggaran pembangunan rumah bisa meningkat dan masyarakat juga lebih sejahtera.

Sementara itu, pewakilan tim pemenangan Prabowo-Gibran tidak hadir pada kesempatan itu.

Baca juga: Mengatasi 12,7 Juta "Backlog” Perumahan