Ekonomi Hari Ini : Ada yang Menunggu Putusan MKMK

Dunia usaha dan pembangunan ekonomi butuh kepastian hukum. Dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi baru-baru ini menjadi barometer yang akan dilihat dunia usaha.

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman seusai diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Pembacaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya pada Selasa (7/11/2023) ditunggu banyak pihak. Salah satunya adalah dunia usaha.

Mengapa? Karena putusan itu akan menentukan kepastian hukum ke depan. Dari dulu sampai sekarang, dunia usaha butuh kepastian hukum. Ini prasyarat pembangunan ekonomi dan gerak dunia usaha di mana pun dan kapan pun.

Untuk itu, Harian Kompas akan memantau respon dunia usaha terkait putusan MKMK. Penting pula melihat seberapa besar geger politik menjelang Pemilihan Umum 2024 memengaruhi performa ekonomi Indonesia.

MKMK sedianya membacakan putusan Selasa ini sekitar pukul 16.00 WIB. MKMK telah menggelar sidang sepekan penuh. Hal ini menindaklanjuti 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik seluruh hakim konstitusi. Ketua MK, Anwar Usman, adalah pihak yang paling banyak dilaporkan.

NINA SUSILO

Tiga bakal calon presiden meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama. Sebelumnya, Senin (30/10/2023) siang, Presiden Joko Widodo mengajak ketiganya - dari kiri ke kanan: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto - makan siang bersama.

Selain itu, menarik mengupas visi-misi tiga kandidat dalam Pemilihan Umum Presiden 2024. Di antaranya menyangkut sektor industri manufaktur.

Bagaimana kebijakan masing-masing kandidat dalam sektor ini? Apa pembeda masing-masing kandidat dibanding kandidat lainnya? Atau jangan-jangan semua bicara hal yang sama?

Ini penting diangkat sebab tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa diandalkan untuk mencapai Indonesia maju adalah industri manufaktur. Celakanya, Indonesia mengalami deindustrialisasi prematur selama beberapa dekade terakhir.

Hal ini barangkali yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur-angsur melambat. Di era Orde Baru misalnya, ketika industri manufaktur masih juara, rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan berangsur-angsur turun dengan rata-rata 6 persen di era Susilo Bambang Yudhoyono dan 5 persen di era Joko Widodo.

KOMPAS/DANU KUSWORO

Fahmi dan Fahri, penjaga Pulau Tulang. Pulau Tulang merupakan salah satu pulau kecil yang berada di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, yang memiliki daya tarik wisata yang sangat unik. Nama pulau ini tulang dikarenakan pulau ini memiliki sejarah kelam pada masa penjajahan Belanda. Sejarahnya pulau ini dulunya adalah tempat pembuangan mayat dari warga pribumi yang dieksekusi oleh bangsa Belanda. Kini pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi mayarakat. LIputan Khusus Jelajah Laut Papua Maluku 2023 Kompas/Danu Kusworo

Tak kalah seru adalah ”kalender masyarakat”. Menjelang akhir tahun, masyarakat terutama kelas menengah atas, mulai merencanakan liburan akhir tahun.

Berbagai lini di industri pariwisata pun sudah mulai bersiap-siap menyelenggarakan rangkaian pariwisata di akhir tahun. Ini antara lain melibatkan sektor transportasi, akomodasi, pengelola obyek wisata dan masyarakat sekitar, serta keuangan.

Jika wisata akhir tahun bisa memacu mobilitas warga dan dana masyarakat, hal ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 2023. Ini sekaligus menjadi salah satu momentum bagi Indonesia untuk memulihkan industri pariwisata setelah tiarap selama tiga tahun gara-gara pandemi Covid-19.

Lantas bagaimana dengan ceruk pasar pendanaan hijau. Bank Pembangunan Asia memperkirakan, perubahan iklim dapat menggerus potensi pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia sampai Rp 122 triliun pada 2023. Ini setara dengan 0,5 persen PDB.