Netral dalam Pilpres, Kadin Usung Politik Kesejahteraan

Yukki memastikan Kadin Indonesia netral dalam Pilpres 2024 meski ketua umum dan mantan ketua umum menjadi ketua pemenangan bakal capres/cawapres.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana pemaparan media tentang Kinerja Program Kadin Indonesia 2023, di Jakarta, Senin (30/10/2023). Pelaksana Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi memastikan Kadin Indonesia netral dalam Pilpres 2024. Kadin Indonesia pun mengusung politik kesejahteraan.

JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengusung politik kesejahteraan, yakni kepentingan ekonomi berkeadilan bagi semua pihak. Hal tersebut menjadi bagian dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045, yang telah disusun Kadin, dan telah diserahkan kepada pemerintahan untuk mencapai target-target perekonomian ke depan.

Pelaksana Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam pemaparan media Kinerja Program Kadin Indonesia 2023, di Jakarta, Senin (30/10/2023), mengatakan, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, fundamental ekonomi masih terbilang baik. Juga dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, termasuk terkait geopolitik.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Perjuangan Kadin Indonesia bukan politik praktis, melainkan politik kesejahteraan. ”Yakni bagaimana Kadin Indonesia memperjuangkan komitmen menuju Indonesia Emas 2045. Kami menjaga semua sisi dan sektor, melalui nilai-nilai inklusif, kolaboratif, dan progresif serta selalu bermitra strategis dengan pemerintah,” kata Yukki.

Ia menambahkan, melalui serangkaian program kerja dan kolaborasi lintas sektor, Kadin Indonesia mendorong penggunaan produk dalam negeri, memfasilitasi ekspor dan kerja sama internasional, serta mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan. Kadin juga telah menyusun Peta Jalan Indonesia Emas 2045 dan menyerahkannya secara resmi kepada Presiden.

Baca Juga: Pengusaha Berharap Pemilu Tanpa Gejolak

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menuturkan, ada empat elemen yang bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yakni pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan negara. Keempatnya harus bekerja keras, efektif, dan optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

”Hitungan kami sama dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) pada 2038, dengan skenario yang ada, bisa keluar dari middle income trap. Kemudian, pada 2045 akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat atau kelima di dunia,” ujar Eka.

Menurut Eka, satu-satunya jalan guna mencapai itu adalah dengan mengembangkan potensi yang ada, terutama manufaktur. Pasalnya, selama ini, sebagian besar komoditas yang diekspor adalah raw material atau bahan baku. Adapun basis dari manufaktur ialah hilirisasi. Artinya, produk bahan mentah diupayakan diolah sehingga bernilai tambah.

Satu-satunya jalan guna mencapai itu adalah dengan mengembangkan potensi yang ada, terutama manufaktur.

Selama ini, industri lebih bergantung pada footlose industry (tak melekat pada lokasi) atau tidak berbasis sumber daya alam. ”Kita coba ganti dengan hilirisasi, dengan mengembangkan semua sumber daya tadi, dengan manufaktur. Sebab, hanya dengan (pengembangan industri) manufaktur, kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita kita,” tuturnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Aktivitas proses produksi peralatan dapur modern di Pabrik Nayati, Terboyo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2020). Produk mereka lebih banyak digunakan pada industri layanan dan jasa, seperti hotel, rumah sakit, restoran, dan kafe.

Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (27/10/2023), pemerintah telah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Pada 2045, pendapatan per kapita ditargetkan setara dengan negara maju, berkisar 23.000 dollar AS-30.000 dollar AS.

Pastikan netral

Yukki memastikan Kadin Indonesia netral dalam Pilpres 2024 meski Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid kini melakoni tugas sebagai Ketua Tim Pemenangan Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Adapun Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2021 Rosan Perkasa Roeslani menjadi Ketua Tim Pemenangan Bakal Calon Presiden/Wapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Yukki, Arsjad, yang berhenti sementara sebagai ketua umum, menunjukkan komitmen dalam mendukung posisi Kadin Indonesia yang netral dalam politik praktis. Menurut Yukki, siapa pun yang membawa atau mengatasnamakan Kadin Indonesia untuk kepentingan pemilihan umum/pemilihan presiden akan ditindak tegas.

Baca Juga: Investor ”Wait and See”, Gagasan Ekonomi Kandidat Capres Dinanti

”Kami berkepentingan sebagai organisasi besar yang juga rumahnya para pelaku usaha. Kami bukan berpolitik praktis, melainkan politik kesejahteraan. Fundamental Kadin Indonesia ialah memperjuangkan kepentingan ekonomi yang berkeadilan bagi semua pihak sesuai dengan sila kelima Pancasila,” papar Yukki.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pekerja merakit perangkat pendingin ruangan (AC) di pabrik PT LG Electronics Indonesia di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (3/10/2023). Seluruh AC buatan LG Electronics ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hingga saat ini, tingkat komponen dalam negeri AC buatan LG Electronics di atas 20 persen.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Amirullah Setya Hardi, dihubungi pada Senin (30/10/2023) menuturkan, siapa pun yang menang dalam Pilpres 2024, kebijakan nantinya harus menguntungkan ekonomi dalam negeri. Jangan sampai keberadaan Indonesia menguntungkan negara lain, tetapi keuntungan yang didapat Indonesia sedikit.

”Penerima manfaat dari industrialisasi ini harus dipastikan akan banyak di tempat kita. Bagaimana caranya? Tentu tidak bisa bicara secara general, tetapi harus menyisir, seperti dari mana dan ke mana (arah) industrialisasinya. Kebijakan industri tidak bisa lagi gebyah-uyah atau umum,” ujar Amirullah.

Fokus, kata Amirullah, menjadi kata kunci. Siapa pun pemegang pemerintahan kelak harus memetakan potensi serta memastikan apa yang bisa dilakukan sehingga semuanya fokus. Lalu, memikirkan bagaimana caranya untuk akselerasi.