Gandeng Investor China, Adhi Karya Bangun Pabrik Pupuk di Palembang

Gandeng perusahaan asal China, PT Adhi Karya membangun pabrik pupuk di Palembang, Sumatera Selatan. Nilai kontrak pembangunannya mencapai Rp 1,4 triliun.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Seminar bertajuk ”Connecting Life with Transit Oriented Development” dalam rangkaian hari ulang tahun ke-63 PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS - PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah menandatangani kontrak baru senilai Rp 1,4 triliun untuk proyek pembangunan Pupuk Pusri III B milik PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang. Dalam proyek itu, Adhi Karya membentuk konsorsium bersama Wuhuan Engineering Company.

Wuhuan Engineering Company memegang saham mayoritas, yakni 83,9 persen. Sementara Adhi Karya sebesar 15,1 persen. Total nilai kontraknya mencapai Rp 9,5 triliun.

Didirikan pada 1958, Wuhuan Engineering Company sekarang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh China National Chemical Engineering Group Corporation. Induk usaha ini bertanggung jawab langsung pada Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara di Dewan Negara China.

Baca juga: Industri Pupuk, Ketahanan Pangan, dan Hidup Mati Bangsa

Proses pembangunan akan dimulai pada akhir 2023 dan dijadwalkan berlangsung selama 40 bulan. Pabrik Pusri III B ini ditargetkan menghasilkan amonia dengan kapasitas 1.350 metrik ton per hari (MTPD) dan urea 1.750 metrik ton per hari.

”Pabrik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dalam negeri sehingga para petani Indonesia dapat merasakan manfaat kemudahan dalam produksi dan mampu mendukung peningkatan ketahanan pangan Indonesia,” kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (17/10/2023).

ISTIMEWA

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) III di Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam proyek ini, Adhi dan Wuhuan akan melakukan pekerjaan engineering, procurement, construction, dan commissioning. Proyek ini juga akan dirancang dengan teknologi terbaru dari KBR sebagai lisensor pabrik amonia dan TOYO sebagai lisensor pabrik urea. KBR dan TOYO merupakan perusahaan EPC global yang membangun berbagai proyek.

Entus menambahkan, kedua teknologi tersebut akan membuat proses produksi pupuk lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini tentu diharapkan dapat menekan biaya operasional Pabrik Pusri III B menjadi serendah mungkin.

Hal ini tentu diharapkan dapat menekan biaya operasional Pabrik Pusri III B menjadi serendah mungkin.

Inovasi lainnya yang dilakukan pada proyek ini adalah implementasi digital fertilizer untuk pengelolaan, proses, aset, dan perawatan pada proses produksi amonia dan urea.

Penandatanganan kontrak proyek pembangunan Pupuk Pusri III B ini dilakukan oleh Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, Chairman Wuhuan Engineering Company Yu Xin, dan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi. Hadir menyaksikan, Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petugas mengecek pupuk bersubsidi di Gudang Pupuk Lini III Kedawung Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/7/2023). PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan rincian, 13.240 ton untuk jenis urea dan 1.947 ton jenis NPK. Pupuk itu bisa bertahan hingga dua pekan ke depan.

Ganti komisaris utama

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia menyampaikan pergantian komisaris utama anak usahanya PT Pupuk Kalimantan Timur. SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, menjelaskan, perusahaan telah memberhentikan dengan hormat Kasdi Subagyono sebagai komisaris utama PKT.

Sebagai gantinya, telah ditunjuk Eka Sastra sebagai pelaksana tugas komisaris utama PKT. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur adalah Eka Sastra sebagai pelaksana tugas komisaris utama merangkap komisaris independen, Gustaaf AC Patty sebagai komisaris, Musthofa sebagai komisaris, Sigit Hardwinarto sebagai komisaris, dan Sunardi Rinakit sebagai komisaris independen.

Kasdi Subagyono yang juga sebelumnya merangkap sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus hukum ini terkait dengan dugaan kasus korupsi melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian.

Baca juga: Syahrul Tersangka, Diduga Instruksikan Bawahannya Kumpulkan Uang