Aturan Pasar Layanan Digital Perlu Diperjelas

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan sedang memantau dan mendalami perkembangan pasar e-dagang. Pengembangan fitur untuk memperkuat pengalaman berbelanja yang dilakukan perusahaan media sosial semakin variatif.

AP PHOTO/KARLY DOMB SADOF

Ilustrasi Whatsapp

JAKARTA, KOMPAS — Karakteristik pasar perdagangan secara elektronik atau e-dagang adalah pasar multisisi (multisided market). Karakteristik pasar ini bisa menghubungkan apa saja, seperti jual-beli barang, pembayaran, pemasangan iklan, dan konektivitas antarplatform.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Afif Hasbullah menyampaikan hal itu, Kamis (21/9/2023). Menurut dia, KPPU selalu memantau semua sektor industri, termasuk sektor e-dagang. Apabila ada hambatan pasar, penyalahgunaan posisi dominan, praktik diskriminasi, dan perilaku bisnis tidak sehat, KPPU dipastikan melakukan pendalaman.

Terkait pengembangan fitur yang dilakukan oleh perusahaan platform teknologi, termasuk perusahaan media sosial dan aplikasi pesan instan, yang semakin variatif dalam satu aplikasi, Afif mengatakan bahwa KPPU baru sebatas memantau dan mendalami.

”Laporan pengaduan ke kami saja belum ada sampai sekarang. Malahan, kami mendorong pemerintah segera berinisiatif mengatur pasar layanan digital dalam undang-undang supaya jelas aturan main di Indonesia seperti apa dan apa saja yang diperbolehkan ataupun dilarang,” ucap Afif.

Rabu (20/9/2023), Whatsapp, aplikasi pesan instan milik Meta, memperkuat pengalaman berbelanjanya bagi pedagang dan pengguna melalui fitur baru yang disebut Flows. Fitur ini memungkinkan pengguna menyelesaikan aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, seperti memilih kursi di penerbangan atau memesan janji temu tanpa meninggalkan aplikasi.

Pengumuman Flows dilakukan oleh Meta dalam acara Conversations di Mumbai, India, Rabu. Mengutip Techcrunch, Whatsapp mengatakan, Flows akan tersedia dalam beberapa bulan mendatang. Uji coba pemakaian Flows telah dilakukan dengan sejumlah pebisnis, antara lain bank asal Brasil, Banco Pan; pengecer MagaLu; Lenovo; layanan perjalanan asal India, RedBus; dan platform penjualan mobil Spinny.

Awal tahun ini, Whatsapp memperkenalkan pembayaran pedagang kepada pengguna di Brasil dan Singapura. Awal tahun ini pula, Whatsapp mengatakan bahwa aplikasi bisnisnya telah melampaui 200 juta pengguna aktif bulanan.

Perusahaan aplikasi pesan instan ini juga mulai menguji fitur pesan yang dipersonalisasi untuk pedagang yang diumumkan pada Juni. Fitur ini memungkinkan bisnis mengirim pesan khusus, seperti diskon atau penawaran kepada pelanggan.

Pendapatan bisnis Whatsapp bergantung pada pedagang yang melakukan lebih banyak percakapan dan menyelesaikan transaksi. Dengan hadirnya Flows dan dukungan pembayaran yang diperluas di India, perusahaan kemungkinan ingin mendorong pengalaman belanja menyeluruh untuk meningkatkan frekuensi transaksi bisnis.

Mengutip Reuters, pada Rabu lalu, Whatsapp juga mengatakan bahwa mereka akan menawarkan pembayaran dan layanan kartu kredit dari penyedia pembayaran digital saingannya dalam aplikasinya di India. Penambahan ini memperkuat rencana CEO Meta Mark Zuckerberg untuk menjadikan pesan bisnis sebagai pilar utama berikutnya dari pertumbuhan penjualan perusahaan. Agenda ini dianggap memiliki urgensi lebih besar karena bisnis iklan inti Meta dan proyek metamesta berada di bawah tekanan.

Juru bicara Meta mengatakan, meski pengguna Whatsapp Pay akan tetap dibatasi di India, tidak ada batasan jumlah pengguna yang diizinkan untuk bertransaksi dengan bisnis di Whatsapp menggunakan metode lain.

Di luar terobosan inovasi yang dilakukan Meta untuk meningkatkan pengalaman berbelanja, Twitter juga dikabarkan mengarah ke praktik yang relatif sama. Tak lama seusai mengambil alih Twitter tahun lalu, miliarder Elon Musk mengatakan, Twitter akan menghasilkan uang dari pembuat konten dan mendalami video, segmen bisnis yang telah dikuasai Tiktok. Dia mendiskusikan visi Twitter untuk memproses pembayaran, lengkap dengan kartu debit dan rekening bank yang terhubung, seperti halnya PayPal, perusahaan pembayaran digital yang dia bantu dirikan. Mengutip The New York Times, Musk menyebut bahwa ia pada akhirnya berharap untuk mengubah Twitter menjadi aplikasi super yang meniru WeChat, platform media sosial China yang digunakan oleh lebih dari satu miliar orang untuk mencari berita, memanggil taksi, hingga memesan makanan.

Pada Agustus 2023, Tiktok mengumumkan telah meluncurkan Fulfilled by Tiktok (FBT), program logistik baru yang semakin memudahkan pedagang pengguna Tiktok Shop di Inggris.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Para pelaku UMKM di Lampung mencoba live Tiktok untuk mempromosikan produknya, Jumat (16/6/2023).

Baca juga : Menimbang Larangan Berdagang di Media Sosial

Pemerhati budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, saat dihubungi, Kamis (21/9/2023), di Jakarta, berpendapat, fenomena perusahaan platform media sosial yang mengembangkan aneka inovasi yang mengakomodasi beragam bentuk interaksi sosial, seperti beriklan dan berdagang, tidak bisa dihindari. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberlakukan kebijakan setara kepada semua perusahaan platform tersebut.

”Poin selanjutnya adalah bagaimana agar pelaku usaha kecil tradisional di Indonesia tidak tergerus dengan hadirnya beragam gebrakan yang sedang atau akan dilakukan perusahaan platform media sosial raksasa itu,” katanya.

Praktisi media sosial Enda Nasution berpendapat, kalau sebuah perusahaan, termasuk perusahaan teknologi, mengembangkan beragam layanan, itu hal biasa. Sejumlah grup perusahaan konvensional di Indonesia, seperti grup Mega dan Astra, melakukannya. Dalam dunia aplikasi dikenal adanya aplikasi super yang mempunyai banyak fungsi. Di China, misalnya, terdapat WeChat yang selain bisa digunakan untuk bercakap-cakap juga dapat untuk berbelanja, transfer uang, dan pesan makanan.

”Sepanjang tidak menghambat persaingan sehat, saya rasa arah pengembangan fitur yang semakin beragam dari perusahaan platform teknologi itu tidak ada masalah,” ujar Enda.

Di Indonesia, sepekan terakhir ramai dibicarakan wacana pemerintah mengenai larangan perusahaan teknologi yang memiliki aplikasi media sosial memfasilitasi perdagangan dalam aplikasi media sosialnya.