Optimalisasi Pengembangan Panas Bumi Perlu Keseriusan Pemerintah

Potensi panas bumi Indonesia sangat besar. Namun, realisasi hanya sekitar 10 persen dari potensi. Keseriusan pemerintah diperlukan bila berharap panas bumi bisa dioptimalkan dan menjadi andalan energi bersih ke depan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Salah satu pengunjung mengambil gambar di Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE), Jakarta, Rabu (20/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyebut potensi panas bumi Indonesia melimpah. Namun, optimalisasi pengembangan panas bumi, terutama pemanfaatan langsung geotermal, masih memerlukan pengaturan yang jelas dan keseriusan pemerintah.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut Indonesia telah bersepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global melalui transisi energi. Untuk itu, penggunaan energi rendah emisi serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT terus ditingkatkan.

Potensi EBT pun terus dikembangkan lima tahun terakhir ini.

”Khusus terkait panas bumi, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan panas bumi melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau,” ujar Wapres Amin dalam pembukaan The 9th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2023 di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka The 9th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2023 di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi menyebutkan, Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 23 gigawatt (GW).

Namun, saat ini kapasitas listrik panas bumi yang sudah terpasang baru 2,4 GW. Pada 2030, diharap energi panas bumi terpasang mencapai 3,3 GW. Karena itu, masih banyak ruang pengembangan panas bumi di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan peningkatan sumber energi bersih, khususnya panas bumi, Wapres Amin meminta perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi. Dengan demikian, bisa diturunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia. Harga jual listrik panas bumi bisa lebih kompetitif.

Wapres juga menilai, sangat diperlukan dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di Indonesia. Program Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian ESDM perlu diperluas di lokasi-lokasi yang datanya memang belum mencukupi untuk mempermudah pengembang.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 kawasan Tompaso, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin (25/4/2022). PLTP yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy ini mampu memproduksi listrik sebesar 40 megawatt untuk memasok kebutuhan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Wapres pun meminta supaya pemerintah daerah dan pengembang panas bumi dapat bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi, baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, maupun pariwisata di wilayah yang dikelola.

Secara terpisah, pengajar Teknik Geofisika Universitas Pertamina, Sari Widyanti, menjelaskan, pemanfaatan langsung geotermal adalah potensi yang belum terealisasi di Indonesia.

Di negara-negara lain, panas bumi tak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga ada pemanfaatan langsung. Di Eslandia, panas bumi bisa sekaligus mengatur suhu rumah kaca dan memungkinkan negara yang berada di antara Atlantik Utara dan Arktik bercocok tanam tomat. Di Selandia Baru, misalnya, panas bumi bisa dimanfaatkan untuk peternakan udang, pariwisata, ekstraksi mineral.

”Masalahnya pada regulasi. Misalnya, kalau menjual panas, berapa harga yang ditetapkan. Saat ini belum ada pengaturan soal ini,” ujarnya.

Pengajar Teknik Geofisika Universitas Pertamina, Sari Widyanti.

Di sisi lain, lanjut Sari, pemerintah perlu menunjukkan keseriusan untuk mengembangkan panas bumi. Dengan penetapan harga listrik asal tenaga panas bumi yang rendah, sementara biaya eksplorasi dan pembangunan PLTP yang tinggi, investasi energi panas bumi menjadi kurang menarik, apalagi bila dibandingkan dengan harga listrik energi fosil yang mendapat subsidi.

Yudo, dalam laporannya, mengatakan, untuk mengurangi risiko pada tahap eksplorasi panas bumi, pemerintah menyiapkan program pengeboran pemerintah yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas data panas bumi. Program ini akan dilakukan pada 20 wilayah kerja sebesar 683 megaWatt sampai tahun 2024.

Adapun kebutuhan infrastruktur jalan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, tambah Yudo, jalan tersebut tentu digunakan untuk proyek panas bumi ataupun untuk akses masyarakat.