Saat Satelit Elon Musk Bakal Jualan Eceran di Tanah Air
Kabar Starlink, proyek satelit orbit rendah milik Elon Musk, akan melayani konsumen retail di Indonesia ramai dibicarakan. Kabar ini perlu didudukkan dari sisi regulasi yang berlaku beserta pengawasannya.
Ilustrasi satelit Starlink yang akan menjadi satelit penyedia internet di seluruh penjuru Bumi. Starlink adalah perusahaan satelit milik SpaceX yang berambisi untuk membentuk megakonstelasi satelit yang terdiri atas 42.000 satelit Starlink. Saat ini, sudah ada sekitar 1.800 satelit Starlink yang mengorbit di ketinggian 550 kilometer dari Bumi.
Sepekan terakhir ramai beredar kabar Starlink, proyek satelit rendah orbit atau low earth orbit/LEO SpaceX milik miliarder Elon Musk, bakal berjualan eceran langsung (business to consumer/B2C) di Indonesia.
Kabar satelit Starlink masuk wilayah Indonesia mulanya diembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai bertemu Musk di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Melalui unggahan di Instagram pada 14 Agustus 2023, Luhut menceritakan, lewat pertemuan itu Starlink berpotensi masuk untuk membantu ketersediaan akses di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau.
Kabar itu segera memicu dugaan bahwa Starlink seperti diberi karpet merah oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu memunculkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara telekomunikasi, khususnya penyedia jasa internet berskala kecil menengah. Pasar mereka berpotensi terdampak dengan kehadiran Starlink.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, di sela-sela menghadiri peresmian e-penyiaran, Selasa (12/9/2023), di Jakarta, mengonfirmasi bahwa semua operator satelit telekomunikasi bisa bersaing sehat di pasar Indonesia. Jika telah memiliki badan hukum Indonesia, termasuk menjadi penyedia jasa internet di Indonesia, Starlink dapat melayani masyarakat Indonesia, seperti di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
”Kalau dia sudah memiliki izin sebagai penyedia jasa internet, baru bisa menjalankan B2C,” kata Budi. Saat ini, lanjutnya, izin itu sedang dalam proses, seperti pembuatan nomor induk perusahaan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F07%2F20%2F7480616c-adae-4b30-8486-d4202dc6abc6_jpg.jpg){kind=logo}
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers terkait judi daring, Kamis (20/7/2023), di Jakarta.
Menurut Staf Khusus Menkominfo Sarwoto Atmosutarno, jenis layanan yang boleh diberikan Starlink tergantung pada evaluasi permohonan izin dari pemerintah. Dia menekankan bahwa Pemerintah Indonesia serius mendorong siapa pun penyelenggara telekomunikasi asing wajib berizin dulu supaya hak atas manfaat yang diterima negara tidak hilang.
Selama ini Starlink sebenarnya sudah masuk pasar Indonesia, tetapi melalui kerja sama dengan Telkomsat, anak perusahaan Telkom. Namun, hak labuh Starlink diberikan ke Telkomsat sehingga seluruh layanan berbasis Starlink yang dijual Telkomsat adalah berbasis backhaul (jalur muatan) untuk konsumen bisnis.
Mengutip Reuters, Rabu (13/9/2023), Starlink membukukan lonjakan pendapatan lebih dari enam kali lipat tahun lalu menjadi 1,4 miliar dollar AS, tetapi gagal mencapai target yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Dalam presentasi tahun 2015, Starlink diproyeksikan akan menghasilkan pendapatan hampir 12 miliar dollar AS dan laba operasional 7 miliar dollar AS pada tahun 2022.
Starlink juga telah mendapatkan pelanggan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari ekspektasinya. Saat ini, menurut Space News, Starlink memiliki lebih dari 1,5 juta pelanggan aktif secara global. Padahal, perusahaan tersebut sebelumnya memperkirakan akan memiliki 20 juta pelanggan pada akhir tahun 2023. Namun, SpaceX selaku pemilik proyek Starlink tidak mau berkomentar soal itu.
Elon Musk Bakal ke Indonesia, Bahas Investasi Internet Murah
Starlink sebenarnya juga tengah menjadi sorotan dunia karena dianggap membantu menyediakan komunikasi satelit kepada Ukraina. Peralatan itu menjadi salah satu perangkat kunci Ukraina dalam berperang melawan Rusia.
Saat dikonfirmasi, Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza, Kamis (14/9/2023), di Jakarta, mengatakan, hingga saat ini layanan Starlink cukup banyak memiliki pelanggan, baik perusahaan, operator, institusi, maupun penyedia jasa internet. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan timur Indonesia.
Bagi Telkom Group, kata Reza, kerja sama Telkomsat dan SpaceX melalui Starlink dapat memperkuat portofolio bisnis, terutama bisnis satelit Telkom Group. Hal ini sejalan dengan strategi utama yang tengah dilakukan Telkom Group terkait penguatan bisnis segmen B2B, menjadi layanan komplementer untuk layanan B2B, dan memperkuat alternatif jalur jaringan backhaul yang telah dimiliki sebelumnya.
Baca juga : Mengenal Teknologi Satelit
Ketentuan adil
Praktisi hukum dan regulasi telekomunikasi I Ketut Prihadi, saat dihubungi terpisah, mengatakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi di Indonesia wajib berizin. Izin akan diberikan kepada badan hukum yang memenuhi syarat. Lalu di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), negara anggota dapat menjual barang/jasa lintas negara dan penjualannya wajib dilakukan melalui presensi fisik di negara tujuan.
Satelit Satria 1 atau disebut juga Nusantara 3 meluncur menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari landas luncur 40 di Pangkalan Angkatan Antariksa Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Minggu (18/6/2023) pukul 18.21 waktu setempat atau Senin (19/6/2023) pukul 05.21 WIB.
Jadi, jika ingin menjual layanan langsung kepada konsumen retail, Starlink wajib berbadan hukum Indonesia. Starlink pun wajib memperoleh izin penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet.
Terkait izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Starlink, karena merupakan jaringan satelit negara asing, Starlink harus menjadi penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis satelit di Indonesia atau bekerja sama dengan penyelenggara jaringan tertutup Indonesia untuk menggunakan kapasitas satelit Starlink.
”Ketentuan seperti itu sudah adil. Jadi, sepanjang pemerintah bisa memastikan Starlink telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko di bidang telekomunikasi, beserta kewajiban yang harus ditanggung, semestinya tidak perlu ada yang diperdebatkan mengenai statusnya sebagai penyedia layanan akses internet,” ujar Ketut, yang pernah menjadi komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia periode 2018-2021.
Ketentuan seperti itu sudah adil.
Di sejumlah negara, meski Starlink populer di mata masyarakat, pemerintahnya juga bersikeras agar Starlink berizin dulu sebelum melayani masyarakat secara langsung. Tahun 2021, Pemerintah India mengeluarkan pernyataan bahwa Starlink telah diberi tahu untuk mematuhi peraturan dan menahan diri memberikan layanan internet satelit di India.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F13%2F4219981b-ccec-40c5-84a2-a913e520cff4_jpg.jpg){kind=logo}
Dua perempuan mengakses Wi-Fi berbayar dari internet satelit untuk urusan pekerjaan di sebuah warung di dermaga Polaga, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (21/6/2023) jelang malam.
Sebelum polemik kabar Starlink masuk pasar Indonesia, lanjut Ketut, banyak satelit asing yang digunakan oleh penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi Indonesia untuk penyediaan layanannya. Satelit asing ini digunakan setelah badan hukum Indonesia memperoleh hak labuh untuk menggunakan satelit asing itu.
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan, per November 2022 terdapat 47 satelit asing yang memenuhi syarat hak labuh di Indonesia.
Adapun satelit Indonesia yang telah beroperasi adalah Nusantara 1 milik Pasifik Satelit Nusantara (PSN), BRISat milik Bank Rakyat Indonesia, serta satelit Merah Putih (Telkom 4) dan Telkom 3S milik Telkomsat. Kemudian, pada Juni 2023, Satelit Republik Indonesia (Satria) 1, yang merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan PT Satelit Nusantara Tiga, resmi meluncur.
Kelimanya itu merupakan jenis satelit geostationary earth orbit (GEO) atau satelit dengan jarak terjauh dari Bumi, hingga 36.000 kilometer. Kehadiran Satria 1 difokuskan untuk melayani daerah 3T yang belum terjangkau layanan internet berbasis terestrial. Hanya, kehadiran Satria 1 baru akan menutupi sedikit kebutuhan satelit internet di Indonesia yang mencapai 600 Gbps hingga 1 terabita per detik (Tbps). Bahkan, satelit Nusantara 5 dan satu satelit milik Telkomsat yang bakal meluncur akhir 2023-2024, yang juga berjenis GEO, diprediksi belum memenuhi kebutuhan masyarakat (Kompas, 20/6/2023).
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F13%2F0fb752c6-7e43-42f0-b0e8-d3b0159c65ba_jpg.jpg){kind=logo}
Seorang warga menunjukkan lama log in Wi-Fi berbayar dari internet satelit di kawasan dermaga Polaga, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (21/6/2023) jelang malam. Wi-Fi berbayar dari internet satelit/radio merupakan satu-satunya cara mengakses internet di Sikakap, pusat perdagangan tertua di Kepulauan Mentawai. Jaringan operator Telkomsel yang tersedia hanya ”E” atau EDGE dan hanya dapat dipakai untuk sambungan telepon seluler.
Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Agung Harsoyo, secara terpisah, mengatakan, dilihat dari sisi teknik telekomunikasi, jenis satelit GEO ataupun LEO mempunyai tujuan sama, yakni mengirim pesan, suara, teks, gambar, dan video. Konsumen tetap bisa memilih konektivitas menggunakan satelit dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari dua jenis satelit itu.
”Pada kondisi bencana, kedua jenis satelit itu (satelit LEO dan GEO) malahan bisa melengkapi satu sama lain,” ucapnya.
Jika dilihat dari sisi pelanggan, kata Agung, ada potensi mereka akan cenderung memilih satelit LEO, seperti Starlink, karena latensi kecil dan harga penawaran layanan relatif lebih terjangkau. Maka, Pemerintah Indonesia harus menjaga agar persaingan model bisnis dari setiap penyelenggara internet tetap setara.
Sementara Ketut memandang, potensi masalah dari kemunculan Starlink adalah jika ada instansi pemerintah yang memerlukan aksesibilitas layanan internet di daerah yang masuk kategori wilayah pelayanan universal telekomunikasi meminta layanan akses dari Starlink. Padahal, kategori wilayah seperti itu masuk cakupan pelayanan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti).
”Jika potensi itu benar-benar terjadi, saya rasa keduanya tetap bisa bekerja sama sesuai koridor undang-undang yang berlaku,” imbuh Ketut.
Baca juga : Satelit LEO Bisa Membantu Pemerataan Kebutuhan Akses Internet Indonesia
