Erick Ungkap Enam Strategi BUMN 2024

Ada enam strategi yang digulirkan BUMN pada 2024, termasuk penyehatan BUMN karya. Skema pencairan dana pinjaman bank dan penyertaan modal negara kepada BUMN karya juga diubah.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pengendaran melewati tempat peristirahatan Jalan Tol Pejagan-Pemalang KM 294 di Suradadi, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (11/9/2022). PT Waskita Karya Tbk melepas dua ruas tol Trans Jawa, yakni Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang yang panjangnya 94 kilometer, kepada Indonesia Investment Authority (INA).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berkomitmen mengembangkan BUMN di berbagai sektor pada 2024. Ada enam strategi yang digulirkan, termasuk restrukturisasi dan penyehatan BUMN karya atau yang bergerak di bidang infrastruktur.

Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (31/8/2023), mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan Kementerian BUMN adalah meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko BUMN. Langkah itu penting di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi.

Kedua, merestrukturisasi dan menyehatkan BUMN karya, pertahanan atau Defend-ID, dan BUMN yang bergerak di bidang galangan kapal. Untuk menyehatkan kembali BUMN karya, misalnya, butuh waktu 2-3 tahun, baik untuk restrukturisasi maupun pengelolaan aset.

Namun, untuk jangka dekat, lanjut Erick, Kementerian BUMN telah bertemu dengan himpunan bank-bank milik negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pertemuan itu disepakati, pencairan penyertaan modal negara (PMN) dan pembiayaan dari bank disepakati diubah dari semula berbasis korporasi menjadi proyek.

”Pencairan PMN dan pembiayaan dari bank tidak lagi ke korporasinya, tetapi akan langsung ke proyek-proyek infrastrukturnya. Dengan begitu, bisa digunakan langsung untuk pembangunan sekaligus membayar vendor-vendor terkait,” ujarnya dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar secara hibrida di Senayan, Jakarta.

Pencairan PMN dan pembiayaan dari bank tidak lagi ke korporasinya, tetapi akan langsung ke proyek-proyek infrastrukturnya.

Baca juga: Penyertaan Modal Negara Waskita Dialihkan ke Hutama Karya

Berdasarkan laporan keuangan lima perusahaan BUMN Karya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pada semester I-2023, total utang kelima perusahaan itu sebesar Rp 274,82 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 46,21 triliun merupakan total utang BUMN Karya di bank-bank BUMN.

Utang terbesar dimiliki PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yakni senilai Rp 84,31 triliun. Kemudian disusul PT Hutama Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masing-masing Rp 60,67 triliun dan Rp 56,7 trliun.

Erick melanjutkan, program ketiga adalah memonitoring penugasan BUMN oleh negara yang mencakup pembangunan infrastruktur, mineral dan batubara, pangan, serta pariwisata. Keempat, memberikan dukungan konsolidasi holding danareksa, BUMN farmasi, BUMN kehutanan, dan BUMN karya.

Kelima, mengelola program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Keenam, inventarisasi aset bermasalah BUMN.

Baca juga: Yang Berekspansi dan yang Terbebani

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo didampingi (tiga kiri ke kanan) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendengarkan penjelasan proyek pembangunan light rail transit (LRT) oleh Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Kiswodarmawan (kiri) saat peletakan batu pertama proyek LRT Jabodetabek di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi, menuturkan, banyak BUMN karya yang mengalami persoalan utang, tetapi masih mendapatkan penugasan negara. Salah satunya adalah Waskita Karya yang diminta untuk menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan diresmikan pada 2024.

”Kalau sudah BUMN-nya sekarat seperti itu, apakah masih punya kemampuan menyelesaikan penugasan negara tersebut? Jangan sampai kita terlena memberikan penugasan kepada BUMN, tetapi tanpa melihat atau mengukur kemampuannya. Bisa menjadi korban BUMN itu nantinya,” tuturnya.

Kalau sudah BUMN-nya sekarat seperti itu, apakah masih punya kemampuan menyelesaikan penugasan negara tersebut? Jangan sampai kita terlena memberikan penugasan kepada BUMN, tetapi tanpa melihat atau mengukur kemampuannya.

Anggota Komisi VI lainnya, Rieke Diah Pitaloka, mendukung Kementerian BUMN melanjutkan program ”bersih-bersih” BUMN. Salah satunya adalah membuka dan mengaudit laporan sejumlah BUMN yang terindikasi merekayasa keuangan.

”Untuk BUMN-BUMN yang terindikasi merekayasa keuangan, lebih baik menunggu dulu laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum menerima PMN,” kata Rieke.

Baca juga: Waskita Tertatih-tatih Kumpulkan Modal Kerja meski Dapat Dana Negara

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Merger BUMN

Dalam kesempatan itu, Erick menyampaikan pula rencana merger BUMN yang bergerak di sektor galangan kapal. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kepakaran dan produksi kapal di tengah kebutuhan kapal di Indonesia yang cukup besar.

BUMN yang bergerak di sektor itu adalah PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Perusahaan-perusahaan pelat merah itu dikelola oleh PPA Danareksa dan tergabung dalam BUMN kluster industri manufaktur.

Selain itu, Erick juga berencana memperkuat tiga maskapai milik negara, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Citilink, dan Pelita Air. Kementerian BUMN tidak akan melebur ketiga maskapai itu dalam satu entitas. Kemungkinan hanya Citilink dan Pelita yang akan dilebur melalui sejumlah pertimbangan.

Pertama, Pelita Air dibentuk untuk berjaga-jaga jika restrukturisasi utang Garuda Indonesia gagal. Namun, restrukturisasi itu berhasil dan pelan-pelan kondisi Garuda semakin membaik dan kuat. Kedua, Citilink butuh sedikit restrukturisasi.

”Saat ini kami tengah membahas skema peleburan Citilink dan Pelita. Penetapan bentuk penggabungan kedua entitas akan bergantung pada kajian pembukuan masing-masing perusahaan,” kata Erick.

Erick juga berharap, ke depan ketiga maskapai itu tetap beroperasi sesuai dengan target pasar masing-masing. Garuda akan melayani segmen premium, Citilink pasar low cost carrier (LCC), sedangkan Pelita Air fokus pada pasar ekonomi premium.

Baca juga: Kembalinya Kepak Sayap Garuda