Permintaan elpiji 3 kg diperkirakan akan terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian pascapandemi Covid-19. Di sisi lain, pendataan pelanggan elpiji 3 kg terus dilakukan pemerintah dan PT Pertamina (Persero).
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·2 menit baca
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Pekerja menata elpiji 3 kg atau elpiji subsidi di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, 4 Agustus 2023.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kilogram sebanyak 8,03 juta ton dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8/2023), mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024. ”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kilogram (kg) menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya.
Dalam upaya transformasi subsidi itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg telah dilakukan pada 2023 berbasis teknologi. Transformasi elpiji bersubsidi itu, imbuh Arifin, mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
Merespons usulan tersebut, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, mengatakan, kuota elpiji 3 kg pada 2023 yang diperkirakan bakal terlampaui menjadi sinyal meningkatnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, volume 8,03 juta ton dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 dinilai terlalu kecil.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwita Sari, mengatakan, elpiji 3 kg selama ini menjadi tulang punggung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. ”Mulai dari UMKM makanan, dan lainnya. Bahkan, peternakan juga menggunakan elpiji 3 kg. Maka, kami mengusulkan (volume) 8,5 juta metrik ton,” katanya.
Anggaran tetap
Sebelumnya, terkait kuota elpiji bersubsidi pada 2023, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/8/2023), berharap persetujuan pemerintah dan DPR akan penambahan kuota. Dalam hitungan Pertamina, hingga akhir tahun nanti kebutuhan elpiji bersubsidi diperkirakan mencapai 8,28 juta ton atau di atas kuota 2023 yang 8 juta ton.
Namun, menurut Nicke, persetujuan penambahan kuota elpiji bersubsidi itu tidak memerlukan penambahan anggaran. Pasalnya, realisasi harga acuan elpiji dunia, yakni CP Aramco, saat ini berada di bawah asumsi APBN 2023. Pada Agustus 2023, misalnya, harga elpiji CP Aramco 465 dollar AS per ton atau di bawah asumsi yang 916 dollar AS per ton.
KOMPAS/NIKSON SINAGA
Gas elpiji bersubsidi mulai beredar lagi di sejumlah warung pengecer di Medan, Sumatera Utara, Senin (31/7/2023). Selama tiga pekan terakhir, Medan dan sekitarnya mengalami kelangkaan gas tiga kilogram.
”CP Aramco (harga) aktualnya lebih rendah sehingga kami melihat ada celah yang bisa digunakan untuk mengusulkan persetujuan penambahan kuota dengan tidak menambah alokasi subsidi. Kami perlu dukungan (persetujuan) karena ada satu agenda besar dalam waktu dekat, yakni Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, yang pasti (permintaan elpiji) akan meningkat,” kata Nicke.
Mengenai pendataan pelanggan elpiji 3 kg, data Pertamina per 27 Agustus 2023 menunjukkan, sebanyak 216.229 atau 88,7 persen pangkalan telah melakukan pencatatan transaksi elpiji 3 kg melalui sistem Merchant Apps My Pertamina.
Selain itu, sebanyak 11,46 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tercatat bertransaksi dan 76,1 persen di antaranya sudah tercatat pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).