Gugus Tugas Energi Delhi Lanjutkan Rekomendasi Bali
Forum Business 20 India 2023 merekomendasikan negara-negara Kelompok 20 untuk fokus pada pencapaian transisi yang inklusif dan adil, memastikan akses energi yang terjangkau, serta transisi ramah alam.
Oleh
MUKHAMAD KURNIAWAN
·4 menit baca
NEW DELHI, KOMPAS — Gugus Tugas Energi, Perubahan Iklim, dan Efisiensi Sumber Daya forum Business 20 atau B20 India 2023 melanjutkan sejumlah rekomendasi tahun lalu. Forum resmi komunitas bisnis negara-negara Kelompok 20 ini menyuarakan fokus pada pencapaian transisi yang inklusif dan adil, memastikan akses energi yang terjangkau, serta transisi yang ramah alam.
Salah satu gugus tugas (task force) forum B20, yakni Gugus Tugas Energi, Perubahan Iklim, dan Efisiensi Sumber Daya, merekomendasikan empat hal kepada negara-negara Kelompok 20 (G20). Empat hal itu merupakan bagian dari 54 rekomendasi dan 172 tindakan kebijakan yang direkomendasikan oleh forum B20 kepada pemerintah negara-negara G20.
Empat rekomendasi gugus tugas energi itu adalah meningkatkan kerja sama global dalam mempercepat transisi menuju emisi bersih (net zero); meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap pendanaan iklim; memastikan transisi yang adil, merata, dan berketahanan; serta menciptakan kerangka peraturan, kebijakan, model bisnis, dan pembiayaan yang menghilangkan hambatan kebijakan untuk mendorong perekonomian berkelanjutan dan efisiensi sumber daya.
Wakil Ketua Gugus Tugas Energi, Perubahan Iklim, dan Efisiensi Sumber Daya B20 India 2023 Nicke Widyawati menyatakan, secara umum sejumlah rekomendasi forum B20 di sektor energi tahun ini sejalan dengan rekomendasi gugus tugas serupa pada forum B20 yang digelar di Bali, Indonesia, tahun lalu.
Pada tahun 2022, Gugus Energi, Keberlanjutan, dan Iklim B20 menghasilkan tiga pilar rekomendasi. Ketiga pilar itu adalah mempercepat penggunaan energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon; memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi berkelanjutan; serta meningkatkan akses masyarakat untuk mengonsumsi energi bersih dan modern.
”Sejumlah rekomendasi tahun lalu sudah dipastikan lanjut dan bahkan lebih lanjut (detail) tahun ini, antara lain soal bagaimana melanjutkan transisi ke energi yang lebih berkelanjutan serta energi yang adil dan terjangkau untuk semua orang,” kata Nicke yang menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Energi, Keberlanjutan, dan Iklim B20 Indonesia 2022 seusai penutupan Konferensi Tingkat Tinggi B20 di New Delhi, India, Minggu (27/8/2023) sore.
Forum B20 merupakan forum dialog resmi G20 yang mempertemukan pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan bisnis global. Tahun ini, KTT B20 digelar pada 25-27 Agustus 2023 dengan mengusung tema ”RAISE (Responsible, Accelerated, Innovative, Sustainable, Equitable)” atau bisnis yang bertanggung jawab, dipercepat, inovatif, berkelanjutan, dan adil.
Forum B20 juga mendesak G20 menetapkan mandat yang jelas bagi bank pembangunan multilateral (MDB) untuk mendukung transisi energi dan menyarankan reformasi lembaga-lembaga ini untuk memaksimalkan investasi di negara-negara berkembang, termasuk melalui peningkatan investasi bersama dengan sektor swasta. MDB juga perlu mereorientasi platform dan lembaga yang ada untuk mempercepat pendanaan bagi intervensi mitigasi dan adaptasi, khususnya untuk negara-negara Selatan (negara berkembang).
Forum B20 sangat yakin bahwa negara-negara G20 mesti fokus pada pencapaian transisi yang inklusif dan adil. G20 juga perlu memastikan akses energi yang terjangkau serta transisi yang positif terhadap alam melalui konservasi keanekaragaman hayati. Forum juga menilai perlu memperkuat rekomendasi serupa dari kepresidenan sebelumnya.
Negara-negara G20 juga perlu mengambil pendekatan yang mempertimbangkan peluang kerja bagi semua segmen masyarakat, memberi peluang untuk pengembangan keterampilan, serta memprioritaskan pembiayaan publik dalam inisiatif yang mengarah pada ketahanan, akses, dan keterjangkauan energi bagi masyarakat. Hal ini harus mengakui kerentanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap gangguan selama transisi energi dan mendukung mereka dalam membangun ketahanan.
Pada sejumlah sesi pleno, Indonesia dan India sama-sama menyuarakan aspirasi soal perlunya keberpihakan dan perhatian khusus pada pelaku UMKM. Sebab, meski menyumbang emisi lebih kecil dan menjadi tulang punggung perekonomian, pelaku UMKM di negara-negara berkembang dinilai menanggung dampak lebih buruk akibat pemanasan global.
Menurut Ketua Forum B20 Indonesia Shinta Kamdani, ada gap yang besar antara negara berkembang dan negara maju, baik dari sisi teknologi, pendanaan, maupun sumber daya manusia. Kesenjangan itu mesti dijembatani agar upaya transisi energi, menekan emisi, dan mengejar keberlanjutan tak berdampak negatif pada aspek sosial, termasuk pada pelaku UMKM yang tertinggal dalam proses tersebut.
Aspirasi serupa disampaikan Menteri Luar Negeri India S Jaishankar pada pidatonya di KTT B20, Minggu pagi. Menurut dia, mandat inti G20 adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal itu tidak akan tercapai jika permasalahan krusial di negara-negara berkembang di wilayah selatan tidak diatasi. ”Setelah pandemi ini, kebutuhan untuk fokus pada negara-negara berkembang menjadi semakin mendesak,” ujarnya.
Selain beberapa aspek terkait transisi menuju emisi bersih, forum B20 juga merekomendasikan sejumlah hal kepada negara-negara G20, antara lain kebijakan untuk mendorong perdagangan jasa dan teknologi dalam perdagangan, mempromosikan penelitian dan pengembangan lintas batas serta transfer teknologi, serta mengurangi hambatan mobilitas lintas batas.