Presiden: Harga Kebutuhan Pokok Turun Jadi Bukti Penurunan Inflasi Nasional
Presiden Jokowi memantau harga bahan kebutuhan pokok di Sukabumi untuk membuktikan bahwa tingkat inflasi turun menjadi 3 persen.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
SUKABUMI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengaku senang melihat harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mulai menurun. Penurunan sejumlah harga kebutuhan pokok tersebut sekaligus membuktikan kebenaran dari tingkat inflasi nasional yang telah dinyatakan turun menjadi 3 persen.
Untuk memantau harga bahan kebutuhan pokok, Presiden Jokowi meninjau Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (4/8/2023). Presiden Jokowi tiba di Pasar Parungkuda sekitar pukul 09.05 dan dilanjutkan dengan berkeliling mengunjungi para pedagang serta membagikan sembako dan bantuan tunai. Turut mendampingi Presiden, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wakil Bupati Sukabumi Iyos Sumantri.
”Iya, kalau kita lihat inflasi secara nasional dari 3,5 (persen) menjadi 3 persen, jadi kalau di lapangan turun, ya, berarti benar,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers seusai peninjauan Pasar Parungkuda.
Inflasi bulan Juli 2023 tercatat 3,08 persen (year on year/yoy) atau menurun signifikan dari Juni 2023 (3,52 persen yoy). Penurunan ini dipengaruhi pelambatan kenaikan harga pada seluruh komponen.
Presiden Jokowi mengaku senang karena harga daging ayam sudah turun menjadi Rp 35.000 dari sebelumnya Rp 40.000 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah di pasar tersebut juga turun menjadi Rp 24.000 per kilogram. ”Tadi saya cek di tiga kios sama turun juga, yang sedikit naik bawang putih,” ujarnya.
Seperti diberitakan Kompas pada Selasa (1/8/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif stabil dan kuat di tengah melambatnya ekonomi mayoritas negara di dunia. Kendati demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak ketidakpastian perekonomian global, khususnya terhadap gejolak harga komoditas pangan dan risiko tekanan inflasi.
Iya kalau kita lihat inflasi secara nasional dari 3,5 (persen) menjadi 3 persen, jadi kalau di lapangan turun, ya, berarti benar.
Pemerintah pun menambah upaya pengendalian inflasi dengan memberikan suntikan insentif fiskal bagi sejumlah daerah. Dana itu wajib diputar kembali untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah risiko kenaikan inflasi.
Ada dua faktor risiko terbesar yang dinilai bisa mengganggu pasokan pangan dunia tahun ini. Pertama, keputusan Rusia untuk mengakhiri kesepakatan Inisiatif Biji-Bijian Laut Hitam (Black Sea Grain Initiatives) pada Juli 2023. Faktor kedua adalah ancaman siklus El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan dan gagal panen di dalam negeri.
”Ini berarti pada paruh kedua tahun ini kita akan sangat dipengaruhi ketidakpastian dari pasokan dan harga komoditas. Kondisinya mirip seperti tahun 2022, ditambah dengan ancaman El Nino. Ini patut kita waspadai,” kata Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (31/7/2023).