Luhut: Pasir Laut untuk Pengembangan Industri Besar
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, antara lain, untuk pendalaman alur. Selain itu pasir laut untuk pengembangan kawasan industri.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·1 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut disorot karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang telah dilarang sejak 20 tahun lalu. Namun, pemerintah menyebut pengelolaan pasir laut untuk kebutuhan pengembangan industri.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Selasa (30/5/2023), mengatakan, terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, antara lain, untuk pendalaman alur. Selain itu pasir laut juga akan dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi guna pengembangan industri.
”Pasir laut itu (dikelola) untuk pendalaman alur karena kalau tidak, alur kita akan semakin dangkal. Jadi, untuk kesehatan laut juga. Sekarang, proyek besar ini adalah (Pulau) Rempang (Kepulauan Riau). Itu mau direklamasi supaya digunakan untuk industri besar. (Termasuk) untuk (industri) solar panel,” kata Luhut.
Luhut meyakini, hal tersebut juga tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan. ”Enggak, dong. Sekarang ada (teknologi) GPS segala macam. Kita pastikan tidak terjadi (kerusakan lingkungan). Sekarang, kalau (pasir laut) harus diekspor, manfaatnya akan jauh lebih besar untuk BUMN,” lanjutnya.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardi menambahkan, pendalaman alur laut penting bagi pulau-pulau yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri. ”Kan harus ada alur laut yang ideal untuk lalu lalang kapal. Ini tentunya butuh pengerukan (pasir laut),” katanya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Setelah tertunda bertahun-tahun, pulau itu kini disebut sudah siap menjadi magnet investasi, seperti sektor industri, jasa, dan pariwisata (Kompas.id, 12/4/2023).
”Ini kemajuan dari proses panjang yang kita nanti lebih dari 18 tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara peluncuran program pengembangan Rempang KPBPB Batam, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Airlangga menjelaskan, Pulau Rempang ditargetkan bisa menarik investasi sebesar Rp 381 triliun sampai dengan 2080 dan diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang. ”Pengembangan kawasan ini diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Airlangga.