Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi lewat Transformasi Digital

Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 77 miliar dollar AS pada 2022 lalu. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di Asia Tenggara dengan pangsa pasar lebih dari 40 persen.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau stan peserta pameran usai pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Transformasi ekonomi dan keuangan digital adalah kunci pemulihan ekonomi ketika pandemi Covid-19 mulai mereda. Pengembangan talenta digital dapat mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital sekaligus mensyaratkannya sebagai hal yang fundamental.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, dalam Festival Ekonomi Digital (FEKDI) 2023 hari ketiga, di Jakarta, Rabu (10/5/2023). Sebelumnya, turut diluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan pembayaran menggunakan metode pindai standar respons cepat Indonesia (QRIS) lintas negara Indonesia-Malaysia, Senin (8/5).

“Selama tiga tahun terakhir, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan akibat pandemi dan berbagai rentetan gejolak ekonomi global. Namun, kondisi tersebut justru menunjukkan peran penting dari inovasi teknologi dalam menjaga daya saing dan ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.

Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai 77 miliar dollar AS atau bertumbuh 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di Asia Tenggara dengan menguasai lebih dari 40 persen pangsa pasar di kawasan itu.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Lebih lanjut, nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan akan terus bertumbuh menjadi 130 miliar dollar AS pada tahun 2025 dan berlanjut mencapai 360 miliar dollar AS pada tahun 2030. Selain itu, akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital juga tercermin melalui pemanfaatan teknologi layanan keuangan.

“Transaksi uang elektronik per Maret 2023 tumbuh sebesar 11,39 persen atau mencapai Rp 34,1 triliun. Sampai Februari 2023, tercatat ada 785 pelaku usaha teknologi finansial (fintech) dengan penyaluran kredit sebanyak Rp 18,23 triliun,” imbuh Rudy.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menambahkan, pandemi menjadi katalisator transformasi digital sekaligus memengaruhi aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan transaksi keuangan. Selama pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan, produk dan layanan keuangan digital terbukti efektif membantu masyarakat, bahkan menggeser pola transaksi masyarakat dari yang sebelumnya konvensional menjadi digital.

“Minat masyarakat tersebut terus bertumbuh sehingga menjadikannya sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membentuk ekosistem keuangan digital. Ke depan, akses keterjangkauan layanan digital perlu diperluas demi meningkatkan inklusi keuangan yang mendorong pemulihan ekonomi nasional,” kata Ma’ruf dalam sambutannya secara virtual.

TANGKAPAN LAYAR

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri secara virtual sesi Leader’s Insight Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Rabu (10/5/2023).

Wakil Presiden menyebut, saat ini ASEAN mempunyai visi menjadi episentrum pertumbuhan global. Oleh sebab itu, integrasi ekonomi di ASEAN mensyaratkan transformasi digital melalui peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta daya saing.

Namun, ketimpangan digital di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diselesaikan. Ma’ruf menambahkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membangun infrastruktur digital, membuat regulasi yang menunjang pembangunan digital, termasuk peta jalan Indonesia digital 2021-2024, serta melakukan edukasi dan literasi digital.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Kartu Kredit dan QRIS Pembayaran Indonesia-Malaysia

“Sektor digital memiliki struktur yang kompleks, berubah dengan sangat cepat, dan kerap memunculkan isu-isu baru. Oleh sebab itu, sumber daya manusia dan ahli-ahli digital mesti lahir untuk mengimbanginya, salah satunya dengan melakukan edukasi pengembangan internet. Kementerian/lembaga terkait dapat mengambil bagian dalam tugas itu,” imbuh Ma’ruf.

Talenta digital

Pengembangan talenta digital memerlukan penguatan aspek fundamental melalui berbagai program dan inisiatif. Rudy menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat program literasi digital nasional Indonesia, cyber creation, digital talent scholarship, dan digital leadership academy.

Pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital perlu diarahkan agar memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mendirikan start-up baru. Dengan demikian, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, dan solusi inovasi digital dapat tercipta.

“Digital talent scholarship pada tahun 2023 menargetkan pelatihan gratis untuk 100.000 peserta mencakup tujuh akademi. Pemerintah juga menyediakan pelatihan keterampilan berbasis end to end digital pada masyarakat melalui program Kartu Prakerja,” kata Rudy.

Sejak diluncurkan pada April 2020, program Kartu Prakerja telah dimanfaatkan lebih dari 16,5 juta orang yang tersebar di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi. Selanjutnya, program tersebut pada tahun ini akan dilakukan dengan skema yang tidak lagi bersifat semi bantuan sosial sehingga lebih berfokus pada peningkatan keahlian.

Kemudian, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi juga dipersiapkan dalam rangka menghadapi pesatnya pertumbuhan digital. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan materi ajar dan sumber daya manusia di bidang pengembangan konten berbasis virtual reality (VR) di sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK). Saat ini, telah dilakukan uji coba materi ajar ke 16 SMK di enam provinsi, dan sebanyak 285 guru telah menerima pelatihan berbasis VR tersebut.

Selain itu, partisipasi dan dukungan dalam pengembangan talenta digital memerlukan peranan dari pihak swasta. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan super tax deduction, yakni insentif perpajakan bagi industri yang terlibat dalam pengembangan tenaga kerja melalui program vokasi.

TANGKAPAN LAYAR

Lima komitmen para pemangku kepentingan dalam akselerasi ekonomi dan keuangan digital dalam Festival Ekonomi Digital (Fekdi) 2023, di Jakarta, Rabu (10/5/2023).

“Pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital perlu diarahkan agar memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mendirikan start up baru. Dengan demikian, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, dan solusi inovasi digital dapat tercipta. Salah satunya, alumni Kartu Prakerja dimungkinkan untuk mendapat pembiayaan melalui kredit usaha rakyat dengan mekanisme disalurkan melalui rekening atau dompet elektronik,” lanjutnya.

Program-program seperti sekolah beta, gerakan nasional 1.000 perusahaan rintisan (start up) digital, start up studio Indonesia, dan hub.id, diharapkan turut meningkatkan ketahanan start up dalam menghadapi dinamika usaha, termasuk tech winter. Hal itu dilakukan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Baca juga: Indonesia Ingin Jadi Pemain Utama Ekonomi Digital di ASEAN

Inklusi keuangan

Bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah ingin mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Terdapat kebijakan mengenai upaya perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal, yakni berupa sistem layanan keuangan digital yang termuat dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD).

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dikeluarkan OJK akhir tahun 2022 menunjukkan, indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 85,1 persen, atau meningkat sebesar 76,19 persen dibandingkan tahun 2019. Sesuai arahan Presiden, target keuangan inklusif Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 88 persen dan 90 persen.

DOKUMENTASI BANK INDONESIA

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti saat membuka seminar internasional bertema "The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Growth" di Jakarta, Senin (2/12/2019)

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menuturkan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Ekonomi keuangan digital dapat berkembang pesat di Indonesia berkat adanya pandemi.

“Bank Indonesia pada tahun 2019 menginisiasi cetak biru sistem pembayaran Indonesia berupa QRIS. Per bulan April lalu, tercatat ada 25,4 merchant yang menggunakan QRIS. Unit usaha di Indonesia ada sekitar 66 juta dan 99 persennya adalah usaha kecil. Artinya, merchant yang menggunakan QRIS menggambarkan UMKM kita melek dengan digital,” katanya.

Selain itu, pada awal tahun 2022, BI juga mengembangkan fast payment berupa Bi Fast yang beroperasi selama 24 jam. Saat ini, dalam satu kuartal, total transaksinya telah mencapai Rp 1.133 triliun.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono, pada diskusi panel menuturkan, jumlah penduduk Indonesia yang masih unbanked relatif besar, yakni 97,7 juta orang atau hampir separuh dari total penduduk Indonesia. Bank Indonesia memiliki tiga pilar strategi kebijakan sistem pembayaran berorientasi pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas sebagai pembuka sekaligus perekat ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Menurut Dicky, dengan menargetkan UMKM sebagai sumber pertumbuhan, pemerintah daerah dapat mendorong kekuatan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi dan sinergi dengan semua pihak seperti regulator, industri, dan masyarakat untuk menemukan sumber ekonomi baru dari digitalisasi.