Pensiun dini PLTU berbasis batubara menjadi langkah penting dalam mengejar target emisi nol bersih (NZE) 2060. Pemerintah hendak menguji pada satu PLTU swasta dan satu PLTU PLN dengan skema ETM.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu di Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (18/4/2014). PLTU yang memiliki kapasitas 2x350 MW ini merupakan bagian proyek pembangkit listrik 10.000 MW pemerintah untuk membantu pasokan listrik pada jaringan Jawa-Bali.
JAKARTA, KOMPAS — Pengakhiran lebih dini operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batubara menjadi langkah penting dalam upaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca, terutama di Jawa-Bali yang saat ini kelebihan pasokan daya listrik. Dukungan pendanaan menentukan berhasil tidaknya program tersebut.
Saat ini, ada sejumlah PLTU di Pulau Jawa yang disiapkan untuk berakhir lebih cepat. Untuk PLTU yang dikelola produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) yakni PLTU Cirebon-1, Jawa Barat. Sementara yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yakni PLTU Pelabuhan Ratu di Jabar dan PLTU Pacitan di Jawa Timur.
Executive Vice President of Corporate Strategic Planning PLN Harlen En, dalam RE Invest Indonesia 2023 di Korea Selatan, yang digelar hibrida, Rabu (3/5/2023), mengatakan, PLTU Pelabuhan Ratu, dengan kapasitas total sekitar 1 gigawatt (GW), masa operasinya ditargetkan bisa dipangkas dari 2045 (alamiah) menjadi lebih cepat pada 2037.
Sebelumnya, pada 2022, inisiasi kerja sama sudah dilakukan antara PLN dan PT Bukit Asam Tbk terkait upaya percepatan operasi PLTU Pelabuhan Ratu. Menurut Harlen, diskusi pun terus dilakukan dengan Bukit Asam, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan dengan pemerintah terkait hal itu.
Guna mendapat dukungan pendanaan proyek itu, masih akan dibutuhkan penyesuaian regulasi. ”(Nantinya) Nilai pendanaan akan menentukan berapa tahun kita bisa memangkas waktu dari pengakhiran operasi alamiah menjadi lebih cepat. Kami sedang diskusi detail dengan pemerintah tentang bagaimana membuat regulasi untuk mendukung program ini,” kata Harlen.
Adapun untuk PLTU Pacitan, dengan kapasitas 2x280 megawatt (MW), kata Harlen, terbuka terkait dukungan pendanaan. ”Jadi, siapa pun bisa melakukannya tanpa memerlukan penyesuaian regulasi,” ujarnya.
Harlen mengemukakan, dalam menjalankan program pengakhiran dini operasi PLTU, PLN akan membutuhkan sejumlah dukungan pendanaan internasional (international funding). Bagaimanapun, program itu penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca guna mencapai target emisi nol bersih (NZE) 2060.
Menurut data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada pada Desember 2022, batubara masih dominan dalam bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia, yakni sebesar 67,21 persen. Disusul gas 15,96 persen, energi terbarukan 14,12 persen, dan BBM 2,71 persen.
Kolaborasi
Direktur Manajemen Risiko PT SMI Pradana Murti menyampaikan, penghapusan batubara secara bertahap dan peningkatan kapasitas energi terbarukan penting bagi Indonesia dalam rangka transisi energi. Itu khususnya pada sistem kelistrikan Jawa-Bali yang saat ini kelebihan pasokan (oversupply) daya listrik.
PT SMI telah ditunjuk pemerintah sebagai energy transition mechanism (ETM) country platform manager dengan pembiayaan campuran (blended financing). ”Country platform berada di tengah-tengah antara aset atau proyek (milik PLN dan IPP) dan sumber pendanaan baik dari pemerintah, entitas komersial, bilateral atau multilateral, maupun filantropi,” ujar Pradana.
Skema ETM yang dikembangkan Bank Pembangunan Asia (ADB) ialah inisiatif kolaboratif terukur yang dikembangkan dalam kemitraan dengan negara anggota berkembang untuk percepatan transisi energi. Inisiasi kerja sama dengan Indonesia pertama kali dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022, untuk ”pensiun dini” PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 MW.
Menurut Pradana, PT SMI ingin berkolaborasi dengan semua pihak yang menyediakan pendanaan juga dengan pemilik aset. Kerja sama itu dilakukan guna memperoleh struktur proyek dan struktur pendanaan terbaik. Diharapkan juga tercipta karbon kredit dalam aktivitas itu guna meningkatkan kredibilitas transaksi.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI
Suasana malam hari di kawasan PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (29/3/2022). PT Paiton Energy (PE)–PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) membangun instalasi pembangkit listrik tenaga surya guna mendukung energi terbarukan dengan menekan penggunaan batubara ke depannya. Listrik berkapasitas 1 megawatt tersebut dimanfaatkan di area pembangkit, atap gedung dan perumahan, serta untuk mengoeprasikan bus listrik karyawan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga hadir dalam RE Invest Indonesia 2023 di Korea Selatan, Rabu, menjelaskan, ETM terbagi dalam dua hal penting. Pertama ialah menghentikan operasi lebih dini PLTU batubara. Kedua ialah membangun pembangkit energi terbarukan dengan sumber daya yang melimpah di Indonesia.
Tak dimungkiri, bagian tersulit ialah mengenai pensiun dini PLTU batubara. ”Ini butuh pendanaan dan kami inginkan dengan pendanaan campuran yang saling menguntungkan. Kami akan mengujinya pada dua (PLTU), satu milik PLN dan satu milik swasta. Saat ini, kami sedang dalam diskusi sangat penting tentang bagaimana ini bisa dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Tak hanya suplai, kebijakan Pemerintah Indonesia juga mengarah pada peningkatan sisi permintaan (demand). ”Kami sudah mengumumkan insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan lstrik dan investor untuk investasi di Indonesia. Ini akan meningkatkan demand (energi) listrik dibandingkan BBM,” katanya.
