Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Industri, Pemerintah Gencarkan KUR Kluster

Pemerintah berupaya mendorong lebih banyak UMKM menjadi pemasok barang mentah dan setengah jadi kepada industri dengan fasilitas kredit usaha rakyat berbasis kluster. Strategi ini diharapkan dapat memodernkan UMKM.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyerahkan secara simbolis kredit usaha rakyat kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang telah dinaungi perusahaan sebagai pembeli produk mereka, Rabu (12/4/2023), di Jakarta. Sepanjang 2023, dana kredit usaha rakyat berbasis kluster sebesar Rp 538,7 miliar diberikan kepada 5.310 UMKM.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya mendorong lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi pemasok barang mentah dan setengah jadi kepada industri dengan fasilitas kredit usaha rakyat berbasis kluster. Strategi ini diharapkan dapat memodernkan UMKM serta mengatasi risiko gagal bayar kredit perbankan.

Sejak awal tahun hingga Rabu (12/4/2023), pemerintah telah menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) berbasis kluster sebesar Rp 538,7 miliar kepada 5.310 UMKM melalui sembilan bank penyalur KUR. Unit-unit UMKM tersebut terbagi dalam 50 kluster usaha, antara lain produksi kopi, jamu, kosmetik, dan ritel elektronik.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki mengatakan, KUR berbasis kluster adalah sebuah terobosan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM yang kini masih berkisar di 20 persen dari total kredit. Untuk mencapai target 30 persen dari total kredit perbankan pada 2024, pegiat UMKM dihubungkan dengan perusahaan besar.

Teten mencontohkan, para petani sebagai pelaku UMKM dapat menjual rempah-rempah, seperti jahe dan kunyit, langsung kepada, antara lain, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau PT Bintang Toedjoe yang terlibat sebagai pembeli tetap produk (offtaker) dalam sistem kluster ini. Dengan begitu, terbentuk rantai pasok yang dapat meningkatkan kepastian usaha.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang telah dinaungi perusahaan sebagai pembeli produk secara simbolis menerima kredit usaha rakyat (KUR) berbasis kluster, Rabu (12/4/2023), di Jakarta.

”Kita bisa menghadirkan sistem pertanian yang lebih terencana. Apa yang ditanam petani, volume, varietas, dan waktu panennya akan disesuaikan permintaan pasar sehingga tidak ada oversupply (kelebihan pasokan) atau yang tidak terserap pasar. Ada kepastian pasar,” tutur Teten.

Jika KUR berbasis kluster digencarkan, Teten yakin pemerintah bisa menyalurkan KUR sebesar Rp 460 triliun yang disediakan pemerintah sepanjang tahun. Target ini jauh lebih tinggi daripada realisasi KUR tahun 2022, yaitu Rp 365,5 triliun.

Baca Juga: Hingga Akhir 2023, 10 Juta UMKM Ditargetkan Punya Nomor Induk Berusaha

Optimisme ini bersumber dari kepastian aliran uang berkat keberadaan offtaker sehingga UMKM terhubung dengan rantai pasok industri. Dampaknya, risiko kredit macet (NPL) yang per September 2023 berkisar di 1,11 persen bisa ditekan lebih jauh sehingga bank tidak ragu untuk memberikan KUR kepada UMKM.

Akan tetapi, jumlah UMKM yang telah terintegrasi dengan rantai pasok industri kini baru 7 persen dari total 64,19 juta unit yang terdata. Indonesia tertinggal cukup jauh dari, misalnya, Vietnam yang sudah mencapai 24,6 persen.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Dace (44, kanan), petani kopi asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memamerkan papan simbolisasi penyerahan kredit usaha rakyat untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah, Rabu (12/4/2023), di Jakarta. Sepanjang 2023, dana kredit usaha rakyat berbasis kluster sebesar Rp 538,7 miliar diberikan kepada 5.310 UMKM.

UMKM di Indonesia juga didominasi oleh usaha mikro yang jumlahnya sekitar 63 juta. Kebanyakan memproduksi makanan atau produk-produk yang tak butuh teknologi tinggi. Teten pun bertekad mengurangi jumlah usaha mikro sembari membantu usaha kecil dan menengah memperluas skala bisnisnya demi menyediakan lebih banyak lapangan kerja.

”Jadi, bayangkan gimana mengubah UMKM yang tadinya bikin makanan atau kerajinan dengan brand sendiri, lalu memasarkan sendiri dari hulu ke hilir, jadi hanya membuat satu komponen yang dibutuhkan industri. Kami akan menghubungkan UMKM dengan industri jamu, otomotif, makanan, HP, furniture, dan lain-lain. Itu yang kami harapkan,” paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, pihaknya menarget penyaluran KUR berbasis kluster usaha sebesar Rp 1,34 triliun kepada 117 kluster. Setidaknya 15.776 unit UMKM akan dilibatkan di dalamnya.

”Perbankan yang terlibat dalam KUR kluster ini kami harap bisa sampai sekitar 40. Yang sekarang cuma sembilan karena ini baru pilot project. Kami berharap utamanya bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) karena modalnya cukup besar,” kata Yulius.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Mugiyono, petani sorgum asal Tegal, Jawa Tengah, dan Ismi Julianti, pengusaha yang membeli hasil panennya, memamerkan papan simbolisasi penyerahan kredit usaha rakyat untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah, Rabu (12/4/2023), di Jakarta. Sepanjang 2023, dana kredit usaha rakyat berbasis kluster sebesar Rp 538,7 miliar diberikan kepada 5.310 UMKM.

Pada 2024, ia berharap proporsi UMKM yang bergerak di bidang rantai pasok bisa menyentuh 10 persen. Ini bisa diwujudkan jika UMKM pemasok komoditas unggulan utama negeri, seperti sayuran dan produk perikanan meningkat. Dengan demikian, industrialisasi dan pengembangan UMKM bisa berjalan beriringan.

Dace (44), petani kopi robusta dari Desa Tanjungsari, Kabupaten Bogor, misalnya, mengambil KUR sebesar Rp 50 juta dari BNI. Ia dinaungi PT Bogor Kopi Indonesia yang bertindak sebagai offtaker untuk 2-3 ton biji hijau (green bean) kopi dari kebunnya. Ia juga dibimbing oleh perusahaan tersebut dalam menjaga kualitas panennya agar sesuai kebutuhan industri.

”KUR ini sangat membantu. Menurut rencana, nanti buat beli bibit, penambahan lahan lagi, pemupukan, obat-obatan, dan lain-lain. Kalau enggak ada modal, dari mana petani dapatnya? Makanya ambil KUR,” katanya.

Baca Juga: UMKM Diyakini Akan Jadi Penopang Ekonomi Digital

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, para pegiat UMKM, sekalipun kecil, juga adalah investor sehingga harus mendapatkan fasilitas pembiayaan. Hal ini dilakukan pemerintah dengan membebaskan UMKM dari agunan, bahkan menyubsidi bunga pinjaman sebesar 3 persen.

”Kreditnya ini sudah dijamin negara. Bunganya juga disubsidi setengah. Kalau kredit macet, juga dibayar negara melalui asuransi. Tetapi masih juga perbankan enggak sepenuh hati (melayani UMKM). Ini yang kita enggak mau. Tetapi Pak Teten sudah punya skema perubahan (dengan KUR kluster),” tuturnya.