Sistem Ketertelusuran Sokong Ketepatan Sasaran Penyaluran Beras Bantuan

Sistem penelusuran tersebut membuat pemerintah dapat memantau pergerakan beras sehingga bisa meninjau ketepatan dan kecepatan penyaluran.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Keluarga penerima manfaat secara simbolis menerima beras 10 kilogram dari pemerintah melalui program bantuan pangan 2023 di Kantor Wilayah Jakarta dan Banten Perum Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023). Pemerintah menggelar Program bantuan pangan 2023 untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang tercatat dalam data Kementerian Sosial.

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran beras bantuan menerapkan teknologi yang mendukung ketertelusuran atau traceability hingga sampai kepada penerima secara tepat sasaran. Ketepatan sasaran penyaluran menentukan ketercapaian target program tersebut, yakni pengendalian inflasi dan pengurangan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat atau KPM.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Direktur Umum Perum Bulog Budi Waseso melepas secara simbolis 87,88 ton beras bantuan pangan pemerintah yang ditujukan ke Pademangan dan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023). Terdapat tiga titik penyaluran di setiap wilayah. Pelepasan dari Kantor Wilayah Jakarta dan Banten Bulog itu menandakan penyaluran beras pangan serentak se-Indonesia.

Secara nasional, beras bantuan pangan itu menyasar 21,353 juta KPM dan disalurkan sejak Maret 2023 hingga Mei 2023. Setiap KPM memperoleh beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan. Bulog menjadi operator program bantuan tersebut dengan total penyaluran selama tiga bulan mencapai 640.990 ton.

Tonton juga: Pemerintah dan Bulog Salurkan Bansos Beras untuk 21 Juta Penerima

Ada tiga perusahaan yang mengangkut beras bantuan tersebut, yakni PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik Bulog, dan PT DNR. Penyaluran turut diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

”Kami menyiapkan sistem yang dapat menelusuri dan melacak beras (bantuan) mulai keluar dari gudang Bulog, proses transit, hingga sampai kepada penerimanya. Sistem itu didukung oleh geo-tagging. Kami juga menyediakan dasbor real time yang bisa memantau jumlah beras yang disalurkan beserta daerah tujuannya,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi saat ditemui setelah acara pelepasan, Kamis (6/4).

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Truk PT Pos Indonesia menunggu diberangkatkan untuk membantu penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di Kantor Wilayah Jakarta dan Banten Perum Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023).

Dia melanjutkan, Papua menjadi sasaran pertama penyaluran beras bantuan tersebut. Jumlah penerimanya mencapai 1,9 juta KPM. Menurut dia, Papua menjadi wilayah yang paling sulit dicapai, termasuk yang berada di pegunungan. Untuk menjangkau wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di sana, perusahaan menggunakan truk engkel berkapasitas sekitar 6 ton.

Dengan sistem penelusuran tersebut, Budi optimistis, pemerintah dan Bulog dapat mengecek apakah beras sudah sampai di rumah penerima atau belum, termasuk KPM di wilayah 3T. Penyaluran beras bersifat dari pintu ke pintu (door to door) hunian KPM. Sistem penelusuran tersebut membuatnya dapat memantau pergerakan beras sehingga bisa meninjau ketepatan dan kecepatan penyaluran. Harapannya, kecepatan dan ketepatan penyaluran dapat mencegah keterlambatan beras sampai di KPM serta tidak salah sasaran.

Baca juga: Harga Beras Belum Jinak, Tiga Bulan Berturut-turut Picu Inflasi

Berdasarkan pantauan, beras bantuan yang disalurkan dibungkus dengan nama ”Bantuan Pangan” dan kemasan 10 kg. Pada kemasan, tertera tulisan beras medium. ”Ini beras baru dan berkualitas premium. Berasnya tidak ada kutu dan tak busuk. Kami mengecek kualitas dan kuantitas beras sebelum serah terima. Dengan bantuan pengawasan, kami ingin KPM menerima beras yang sama (seperti sebelum serah terima),” kata Budi saat membuka acara pelepasan.

Budi menambahkan, penyaluran beras bantuan tersebut sebenarnya sudah mulai sejak Maret, tetapi belum serentak. Pada saat itu, belum semua kantor wilayah Bulog menyiapkan kemasan khusus untuk beras bantuan.

Saat ini, seluruh wilayah sudah memiliki kemasan khusus sehingga penyaluran dapat berlangsung bersamaan. Dia juga menjamin stok cadangan beras pemerintah (CBP) cukup untuk penyaluran beras bantuan. Per Kamis (6/4), jumlah stok CBP berada di atas 300.000 ton.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memberi sambutan sebelum secara seremoni melepas keberangkatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023 di Kantor Wilayah Jakarta dan Banten Perum Bulog, Jakarta Utara, Kamis (6/4/2023).

Sementara itu, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, apabila penyaluran beras bantuan tidak tepat sasaran, tujuan pemerintah mengadakan program tersebut terancam tak tercapai.

”Pastikan datanya akurat sehingga tidak ada kelompok masyarakat menengah ke atas yang menerima beras bantuan. Selain itu, jangan sampai jumlah bantuan yang disalurkan menyusut atau diganti,” katanya saat dihubungi, Kamis (6/4/2023).

Arief mengatakan, program bantuan beras bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM, mengendalikan dampak inflasi, serta menjaga stabilitas harga pangan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah menggunakan basis data Kementerian Sosial dan menerapkan penyaluran 1 nama 1 alamat (by name by address). Artinya, beras bantuan itu dapat diterima KPM di alamat huniannya masing-masing.

Sejak 2023, penyaluran beras bantuan sudah menjangkau provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Dia juga menggarisbawahi pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan beras bantuan.

Selain itu, pemerintah juga sedang merancang tambahan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta KPM yang rawan tengkes berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut rencana, KPM tersebut menerima 1 kg telur dan 1 kg daging ayam.